Sepatu bot militer menginjak mainan

Negara dan Permasalahan Kejantanan

Kuat, tangguh, dan berlengan kekar. Kata-kata itulah yang kita gunakan untuk menunjukkan kejantanan. Kata-kata itu pulalah yang muncul kala bangsa ini memandang bala tentaranya. Sama halnya dengan pandangan Adolf Hitler akan ras Arya atau, yang terkini, ocehan demi ocehan Donald Trump tentang visi “Make America Great Again”.

Menjadi (dan mengajak orang menjadi) kuat bukanlah hal yang salah. Tapi menjadi kuat dengan akhirnya menghalalkan penghilangan hak akan yang lemah itu yang perlu kita cermati.

Pandangan yang lumrah akan kejantanan negara seperti di atas perlu kita pertanyakan terkait sejarah sepak terjang militer kita. Ya, militer kita kuat, tangguh, dan banyak kisah heroik dari perjuangan mereka berperang membela negara. Namun selain kisah heroik, kisah antagonis militer terhadap sejarah kehidupan bangsa ini juga tak bisa dibilang sedikit.

Salah satu episode yang mengisahkan keantagonisan militer negara ini adalah Tragedi Semanggi. Momen yang genap berusia 18 tahun ini telah digolongkan menjadi kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Namun sayangnya tidak demikian menurut DPR RI, tokoh antagonis lain yang suaranya kerap jauh panggang dari kita semua yang diwakilinya. Dari fenomena ini bisa kita mulai untuk menilai kejantanan negara dari sisi lain, yakni tidak berani meneruskan hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM.

Terlalu kejam jika kita bisa melihat kembali rekaman utuh dari apa yang terjadi di kawasan Semanggi pada Jumat, 13 November 1998. Hari itu berlangsung Sidang Istimewa MPR RI yang membahas beberapa hal terkait transisi negara pasca lengsernya Soeharto.

Sidang tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat karena disinyalir dimanfaatkan sebagai sarana pelanggengan Orde Baru dengan penetapan B.J. Habibie sebagai presiden dan tetap membolehkan adanya sistem dwifungsi ABRI. Sebuah pengkhianatan akan suara masyarakat yang ingin perombakan sistem besar-besaran, bukan hanya pergantian Soeharto saja.

Hari itu, 13 November 1998 di Semanggi, kalangan masyarakat sipil menuntut perombakan sistem besar-besaran. Mereka turun ke Semanggi. Saat itu politik dan keamanan negara masih amat jauh dari kata stabil. Pengawalan tuntutan reformasi masih terus digaungkan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Maka, saat itu, kelompok Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa) bertindak sebagai benteng pertama pengamanan unjuk rasa.

Saat berlangsung aksi, terjadi adu domba antara kalangan masyarakat sipil. Hingga akhirnya terjadi bentrokan dengan Pamswakarsa. Menurut temuan KontraS, Pamswakarsa dipersenjatai senjata seperti bambu runcing, golok hingga pedang. Namun Pamswakarsa tetap tak bisa membendung laju massa aksi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.

Kegagalan membendung massa dengan Pamswakarsa menyebabkan militer Siaga Satu agar tak kecolongan gedung DPR RI diduduki seperti saat Mei 98. Maka beroperasilah Angkatan Darat yang dipersenjatai senapan laras panjang, mendorong mundur massa aksi dengan tembakan demi tembakan. Tak kurang dari 15 nyawa melayang, termasuk 5 mahasiswa. Tim forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan bahwa peluru yang dipakai ialah peluru tajam bahkan dengan spesifikasi khusus. Sudah melibatkan militer dalam mengatasi demonstasi, ditambah ada penembakan dengan peluru tajam pula–hal yang tak diperbolehkan dalam demokrasi.

Tragedi Semanggi yang merenggut nyawa anak bangsa sendiri hingga kini belum ada peradilannya. Negara hanya menganggap bahwa apa yang terjadi hanyalah kerusuhan semata, bukan dosa atas kemanusiaan.

Wiranto, selaku Panglima ABRI pada masa itu, berkelit. Dia justru balik bertanya kepada publik apa bisa membuktikan di mana keberadaannya pada saat itu. Begitu pula dengan B.J. Habibie selaku presiden di masa itu. Dia hanya berformalitas dengan mengatakan siapa pun yang bersalah harus dihukum, tanpa mengusut tuntas kasusnya.

Rentetan fenomena yang terjadi pada Tragedi Semanggi harusnya menjadi ukuran, sebetulnya sejantan apa negara kita dalam urusan tanggungjawab atas pelanggaran HAM?

Bahkan untuk sekadar mendorong ke meja pengadilan saja negara tak berani dan membiarkan para aktor kunci menjadi pejabat penting di negara ini. Maka pantas rasanya kita pertanyakan komitmen negara kita akan HAM. Komitmen yang belum lama ini sempat dibanggakan oleh diplomat kita di forum internasional. Komitmen yang menjadi sekadar jargon kampanye dari presiden yang tengah memimpin hari ini.

Pengembalian kejantanan negara tak perlu dengan konsumsi obat kuat, apalagi dengan mendatangi klinik-klinik kesuburan semacam On Clinic. Kejantanan negara yang ingin kita saksikan cukup berasal dari hati nurani, menunjukkan nilai-nilai luhur keadilan bagi masyarakat. Kejantanan negara yang ingin kita saksikan adalah negara yang berani mewujudkan keadilan bagi para antagonis tirani.

Tapi layaknya banyaknya sinetron di televisi, sepertinya kita tak akan pernah tahu kapan si antagonis mendapatkan ganjaran setimpal di sinetron berjudul Indonesia ini.

***

Tulisan ini ditulis untuk memperingati 18 Tahun Tragedi Semanggi 1. Didedikasikan untuk para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, dimana pun berada.

Tulisan buah dari kegiatan Pemutaran dan Diskusi Film Saksi Hidup yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta dan KontraS pada 11 November 2016 di LBH Jakarta.