kota ham, pemenuhan ham
Foto: Setiaji Wibowo/Youth Proactive

Kota HAM untuk Pemenuhan HAM yang Lebih Baik

Di saat daerah lain masih trauma dengan tragedi 1965, wali kota Palu sudah secara resmi meminta maaf kepada para korban 1965 atas tragedi yang mereka alami. Walikota Palu secara personal bertemu dengan para korban yang sudah sepuh di Taman GOR Palu. Menindaklanjuti hal itu walikota menerbitkan peraturan walikota soal pemenuhan hak korban 1965.

Apa yang terjadi Palu dimungkinkan dengan konsep kota HAM. Konsep ini dapat menjadi sarana untuk bisa meningkatkan  pemenuhan HAM di tingkat lokal. Mugiyanto dari INFID dalam diskusi di Komnas HAM pada 26 Juni 2016 menyatakan bahwa dahulu tekanan pemenuhan HAM hanya diberikan kepada pamerintah pusat saja namun sekarang tuntutan ini ditujukan ke pemerintah daerah karena merekalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun pemrintah daerah masing menganggap ini sebagai sesuatu yang baru sehingga pendekatan yang dipakai masih top down.

Pendekatan kota HAM berkembang dari filsuf Perancis Henry Levebre. Pemikirannya berasal dari keresahan masyarakat Paris era tahun 1960-an di mana imigran meningkat dan pembangunan kota yang serampangan dilakukan (seperti jalan tol). Dari situ ia menulis esai hak atas kota tentang pandangan alternatif bagaimana kota dibangun. Esai Levebre kemudian dijadikan salah satu rujukan dalam bagaimana pergerakan dilakukan, seperti pada revolusi mahasiswa tahun 1960-an dan munculnya gerakan oleh masyarakat sipil soal hak atas kota (right to city), sebagaiamana diungkapkan Wahyudi Djafar dari ELSAM.

Gerakan ini tercetus sebagai cara untuk memonitor akan di bawa ke mana kebijakan pembangunan kota oleh para pemimpin politik sebagai reaksi karena warga kota tidak mendapatkan hak atas tanah yang mereka tempati, lanjut Wahyudi.

Wahyudi menambahkan bahwa institusionalisasi kota HAM di tingkat internasional dipelopori oleh PDHRE dalam konfensi di Wina. Setelahnya muncul berbagai macam pandangan tentang kota HAM dengan berbagai macam nama. PBB misalnya memaknai kota HAM sebagai: kota atau masyarakat yang dengan itikad baik mengupayakan penerapan kerangka kerja HAM yang mengarahkan pada upaya pembangunan masyarakat.

Penerapannya pun memiliki titik tekan yang berbeda di setiap kota. Di Rwanda fokusnya pada pemulihan korban, rekonsiliasi, dan penanganan kemiskinan. Di Barcelona, fokusnya pada praktik anti diskriminasi. Di Victoria, Australia, fokusnya kepada mendorong partisipasi publik. Untuk konteks Indonesia, kita sebenarnya sudah memiliki lanskap yang sangat mendukung. UUD, UU, dan Perpres sudah menyinggung penginstitusionalisasian soal HAM, papar aktivis ELSAM ini.

Menurut Mugiyanto, konsep human right city di Indonesia diterjemahkan menjadi konsep kabupaten/ kota HAM, bukan kota HAM. Sebabnya konsep ini tidak selalu berhubungan dengan kota, tapi ke satuan pemerintah daerah yang mengurusi secara langsung warganya.

Mugiyanto menjelaskan daerah yang sudah menerapkan konsep kabupaten/kota HAM ada tiga daerah yaitu Palu, Bojonegoro, dan Wonosobo. Sebuah daerah bisa dikatakan sudah menerapkan konsep kabupaten/ kota HAM saat sudah mengeluaran peraturan perundangan yang berhubungan khusus tentang HAM. Palu sudah memiliki peraturan kota soal penanganan korban tahun 1965. Bojonegoro sudah memiliki Perbup soal HAM dan Wonosobo juga sudah memiliki perda khusus soal HAM, lanjut Mugiyanto.

Kota yang menyatakan sudah ramah HAM tapi tidak memiliki satu instrumen peraturan perundangan khusus belum dapat disebut kota yang menerapkan konsep kabupaten/ kota HAM. Contohnya seperti Bandung yang belum memilki perwali khusus soal HAM, papar Mugiyanto.

Kota HAM menjadi instrumen agar Pemda mempunyai landasan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, kota HAM  dapat membuat masyarakat sipil di daerah juga jadi mempunyai landasan untuk menagih pemenuhan HAM di daerah. Saat ini perkembangan kota HAM sudah cukup baik, nanti akan ada festival HAM pada tahun 2016 yang merupakan rangkaian konferensi nasional kota ramah HAM. Tahun  2016 akan diadakan di Bojonegoro, ungkap aktivis INFID ini.

Pemerintah melalui permen kemkumham No. 25 Tahun 2013 sudah mendorong kabupaten dan kota untuk perduli HAM. Saat ini permen itu sedang dalam proses revisi. Harapannya tahun ini revisi itu selesai sehingga tahun depan kebijakan untuk mendorong daerah perduli HAM makin baik, ujar Mugiyanto.