Rekonsiliasi Peristiwa 1965
Foto: International People's Tribunal Media/Public Domain /Flickr

Rehabilitasi Politik untuk Rekonsiliasi 1965

Pada masa awal kampanye Jokowi-JK, disinggung sebuah hal penting yang cukup menyita perhatian sekian banyak orang: pasangan ini akan mengungkap secara tuntas segala kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah terjadi di Indonesia semenjak masa Orde Baru hingga menjelang masa Reformasi dan pasca-Reformasi 1998.

Atas dasar ini maka pada tahun 2015 rezim Jokowi-JK telah membentuk Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat sebagai bukti kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan aneka persoalan HAM masa lalu. Keputusan pemerintah untuk menempuh jalur rekonsiliasi ternyata menuai banyak kritik dan keberatan dari masyarakat dan beberapa pihak.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan sejumlah kalangan penggiat HAM menilai, rekonsiliasi versi negara dianggap tidak cukup memberikan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang lagi di masa depan.[1] Hal ini memang cukup beralasan mengingat jalur rekonsiliasi hanya dimengerti kalau hal itu ditimbulkan dari keinginan masyarakat.

Namun kenyataannya, masih banyak orang yang tetap menyimpan kegetiran masa lalu dan tetap dihantui oleh ketakutan yang besar untuk menyinggung lagi persoalan yang dahulu pernah mereka alami. Misalnya, dalam beberapa pengakuan para korban yang telah dipenjarakan pada masa Orde Baru, mereka masih merasa takut untuk membongkar lagi kasus yang telah lama mereka upayakan untuk dilupakan.

Alasannya jelas, masa itu merupakan masa paling kelam dalam sejarah hidup mereka. Mereka menginginkan agar sebelum diadakan rekonsiliasi, pertama-tama sejarah bangsa kita mesti dirunut kembali atau sekurang-kurangnya sejarah kebenaran sungguh terungkap dan mendapat pengakuan.[2]

Jika tidak, rekonsiliasi hanya menjadi sebuah upaya membangun perdamaian di atas kubur tertutup sejarah masa lalu. Membiarkan kebenaran sejarah masa lalu berbicara harus menjadi prasyarat utama untuk melakukan rekonsiliasi.

Indonesia dalam jangkar trauma

Sakitnya menerima masa lalu yang tak pernah mati

Ada banyak orang yang dihantui perasaan takut ketika menyentil soal pengungkapan kebenaran sejarah kelam di masa lalu. Berbagai alasan dari penguasa politik disodorkan ke hadapan publik bahwa mengungkap sejarah kelam masa lalu akan menimbulkan sebuah konflik baru yang mengganggu stabilitas negara dan perkembangan demokrasi di masa depan.

Ketakutan ini cukup sulit untuk disingkirkan mengingat mereka yang memegang tampuk kekuasaan masih memiliki sangkut pautnya dengan peristiwa kelam tersebut.

Para pemimpin politik, para penegak hukum, dan segenap aparat pemerintah masih tidak menerima adanya sebuah kenangan akan para korban yang dituduh menjadi anggota Partai Komunis atau sekedar simpatisannya[3] karena paradigma berpikir mereka yang masih dikuasai oleh warisan Orde Baru.

Selain itu, ada asumsi lain bahwa menggagas sebuah rekonsiliasi dengan mengungkap kasus secara tuntas berarti membiarkan PKI hidup kembali dan menjarah atau menguasai (merongrong) bangsa Indonesia. Sampai pada titik ini, kebanyakan dari orang Indonesia masih terjebak dalam lumpur ketidaktahuan yang menyedihkan. Barangkali inilah sakitnya untuk menerima pengalaman traumatis yang tak pernah mati.

Fakta yang terjadi di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga masa pasca-Reformasi memperlihatkan masih banyak orang yang terpaksa harus menjalani penderitaan seumur hidup hingga masuk ke liang kubur. Bahkan bagi mereka yang masih hidup hingga sekarang, mereka sedang menantikan kapan penderitaan itu akan berakhir.

Bukti nyata dari kondisi tersebut dapat dibaca dalam kutipan yang saya kutip dari sebuah hasil wawancara yang dilakukan oleh Antonius Sumarwan terhadap para korban tahanan politik (tapol) 65:

…Kami adalah sesama manusia, sesama warganegara yang berhak mendapatkan keadilan hukum, tidak dalam arti mengembalikan harta milik yang terampas atau kerugian yang kami alami, tetapi dalam arti memberikan kepada kami apa yang menjadi hak kami dalam masyarakat sekarang. Haruskah kami yang dikucilkan, terbuang selamanya? Jangan…!!! Ini manusia…!!![4]

Saya tertarik untuk menelusuri sebuah jalur alternatif sebagai sebuah tawaran politis bagi bangsa Indonesia, sebab seluruh keputusan pemerintah mengenai perjalanan bangsanya atau mengenai warganegaranya tidak pernah terlepas dari keputusan politis.[5]

Sebagai sebuah keputusan politis, opsi yang ditentukan oleh pemerintah bersifat mengikat semua warga negaranya. Misalnya, di Jerman, Hitler mempropagandakan dan menyebarkan aroma kebencian terhadap orang-orang di luar ras Arya seperti anti-semitisme.[6]

Di Indonesia, Soeharto memerintahkan untuk membasmi semua orang yang menjadi simpatisan atau anggota Partai Komunis, mengusir dan membunuh keturunan Tionghoa,[7] dan beberapa keputusan lainnya yang dinilai inhumane dan menghancurkan pluralitas.

Setiap keputusan ini mesti ditaati oleh warganegara kalau tidak mau menjadi bagian yang juga hendak dimusnahkan oleh pemerintah. Inilah keputusan politis yang nyatanya melanggar hak asasi manusia. Saya menilai dan mengambil basis argumentasi ini sebagai dasar untuk membuat analisis tentang pembantaian 65 dalam tulisan ini.

Kekuasaan sebagai medan keputusan politik

Merunut peristiwa tragis pembantaian massal 65, kita langsung dihadapkan pada suatu factum tak terbantahkan yakni adanya sebuah kekuasaan totaliter yang secara langsung melahirkan keputusan politik yang tidak manusiawi. Karena peristiwa nahas itu merupakan implikasi langsung dari keputusan politis, maka untuk menghentikannya mesti dibuat sebuah upaya perbaikan terhadap politik itu sendiri. Saya menamakannya rehabilitasi politik.

Gagasan ini diinspirasi oleh tulisan Hannah Arendt tentang tindakan politis. Tindakan politis mengandaikan adanya hubungan kesetaraan dan kesalingan di antara orang lain.[8] Pemahaman tentang kata “politik” sebagaimana yang telah diwariskan oleh Aristoteles mesti direkonstruksi secara baru sebagai sebuah zwischen raum (ruang di antara) yang memungkinkan setiap orang bisa berbicara dengan bebas.

Maka setiap orang termasuk para korban yang dipaksa untuk mengakui apa yang mereka tidak lakukan dan harus menanggung sejumlah penderitaan karena stigmatisasi mesti diberi ruang untuk bisa berbicara dengan bebas. Keharusan politik bagi mereka adalah sebuah tuntutan mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah dan segenap waarga negara Indonesia.

Di dalam penjelasan Dr. Matias Daven, “Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik, Sebuah Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt tentang Totalitarisme”, saya menemukan ada satu hal menarik yang bisa direfleksikan dengan situasi dan konteks yang tengah terjadi di Indonesia saat ini.

Dalam salah satu subpokok, penulis mengetengahkan basis pemilihan judul tulisan dengan berpijak pada gagasan Marc-Pierre Mὄll. Menurut Marc-Pierre Mὄll, politik pemusnahan mengacu pada pembantaian fisik terhadap lebih dari enam juta warga Yahudi. Sedangkan ungkapan pemusnahan politik mengacu pada fakta penyingkiran spontanitas dan individualitas manusia demi suatu tujuan dominasi total.[9]

Gagasan ini menjadi medium untuk merefleksikan ide tentang rehabilitasi politik sebagai jawaban atas kekeliruan politik kekuasaan yang dipromulgasikan oleh pemimpin otoriter di Indonesia pada masa Orde Baru. Terinspirasi pemikiran Hannah Arendt tentang politik, kejahatan kemanusiaan yang telah menimpa sebagian besar umat manusia pada abad ke-20 di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia, dapat dibedah secara baru.

Dari fakta tragis seperti itu, lahirlah sejarah kompleksitas penderitaan saat hampir sebagian besar umat manusia mengalami ancaman dan teror total. Konsekuensi logis yang ditimbulkan darinya adalah terbentuknya manusia yang memiliki mentalitas sakit dan menderita. Padahal mereka adalah warga negara yang sama-sama mempunyai martabat setara dengan warga negara lain, termasuk para eksekutor yang menilai mereka bukan manusia.

Penting untuk mulai membenahi setiap keputusan politik dengan menyadari bahwa penguasanya pernah membuat sebuah keputusan mematikan di beberapa dasawarsa yang lalu.

Keputusan politik hanya akan terjadi kalau seseorang mempunyai kekuasaan politis dalam suatu negara. Namun, hal utamanya adalah penguasa seyogyanya membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan tuntutan polis atau kehendak rakyat dan bukannya memaksakan kehendak pribadi dengan menggandeng kekuasaan yang dipegang.

Inilah bahaya totalitarianisme yang kemudian menggiring persoalan kekuasaan menjadi sedemikian kotor dan berbahayanya. Prospek rekonsiliasi yang dipromosikan oleh para penggiat HAM dan presiden-wapres mesti segera ditanggapi dengan serius.

Selain sebagai upaya perbaikan terhadap kekuasaan, juga bermaksud menganyam kembali harga diri bangsa yang telah tersobek secara mengenaskan di masa lalu. Tentunya, pada tataran ini dibutuhkan sebuah keberanian untuk membuat rekonsiliasi dan memperbaiki sejarah Indonesia. Rekonsiliasi dapat dibuat dengan terlebih dahulu membuat rehabilitasi terhadap para korban.

Rehabilitasi politik sebagai sebuah kemungkinan politis

Rehabilitasi sebagaimana digagaskan oleh Plato adalah sebuah gagasan yang lahir dari pandangan yang menilai keburukan (wickedness) atau kejahatan sebagai sebuah penyakit mental yang mengakibatkan disintegrasi. Bagi Plato, tidak ada sanksi hukum yang ditimpakan untuk tujuan menyakiti tapi seharusnya justru untuk membuat si penderita menjadi lebih baik, yaitu memperbaiki situasi sosial atau pribadi si pelaku kejahatan (the offender).[10]

Hannah Arendt secara implisit telah menggagaskan konsep rehabilitasi dengan mengajukan bagian ketiga dari vita activa yaitu tindakan.[11] Tindakan adalah suatu hasil kreativitas, spontanitas, dan kebebasan sang subjek.

Di sini manusia sebagai subjek yang bertindak selalu berhasil menciptakan sesuatu yang baru. Hannah Arendt menegaskan bahwa sesuatu yang baru tidak lain adalah berbicara dan bertindak dalam kesalingan dan kebersamaan, yaitu membangun komunitas dan solidaritas kembali.[12]

Gagasan dasar dari proyek rehabilitasi masa kini bermula dari harapan akan terwujudnya cita-cita ini. Seseorang yang telah melewati pengalaman “penderitaan”, baik psikis maupun fisik, sangat membutuhkan proses rehabilitasi agar dapat menerima kembali pengalaman hidupnya di masa lalu secara baru.

Rehabilitasi politik pada tataran ini berusaha mendekonstruksi gagasan politik klasik yang terbukti ditafsir secara keliru oleh sebagian besar pemimpin politik dunia. Dengan mengantongi terjemahan zoon politikon sebagai kodrat dasar manusia yang adalah politis, pemusnahan identitas politis beberapa ras di dunia oleh para pemimpin totaliter berawal dari kesalahpahaman tentang konsep ini.

Hannah Arendt yang menjadi korban politik Hitler membaca situasi pemusnahan bangsa Yahudi di Jerman, utamanya disebabkan oleh kekeliruan Hitler memaknai politik ini. Konsep yang memposisikan politik dalam tubuh manusia-manusia berimplikasi pada suatu tafsir tunggal penguasa politik bahwa ia berhak dan bahkan bebas mengeksploitasi hak politik warganya.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Segala keputusan politik, konstruksi sejarah bangsa, kualitas ekonomi, penghapusan sebuah ras atau etnis, semata-mata dibuat berdasarkan kehendak tunggal sang penguasa. Konsekuensinya, entah keputusan itu ternyata melanggar hak asasi manusia atau tidak, warganegara atau siapapun selain penguasa tidak mempunyai hak untuk menggugatnya.

Setiap bentuk gugatan atau keberatan dianggap sebagai bentuk penyangkalan dan pembangkangan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mereka yang berani melakukan ini harus menerima kenyataan pahit yakni ditangkap, dipenjara, dibuang, dan dibunuh. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai warga negara pun serentak dicabut dan lantas menjadi barang atau alat yang dapat dipergunakan secara tidak manusiawi.

Inilah kenyataan yang sebagian besar dialami oleh para eks-tapol 65. Mereka dibunuh, dihancurkan, diperkosa, dirajam, ditendang dan disayat tubuhnya hingga jejak mereka tidak berbekas di muka bumi ini.

Bagi sebagian eks-tapol yang hingga kini masih hidup, identitas mereka sebagai warga negara yang bebas pun belum dinikmati secara penuh. Mereka masih dihantui oleh perasaan takut dan cemas: jangan-jangan setiap bentuk sentilan fakta masa lalu merupakan cara baru untuk memusnahkan kembali hidup mereka.

Akibatnya, rekonsiliasi hanya mungkin terjadi kalau mereka terlebih dahulu direhabilitasi, diakui keberadaannya, dibiarkan berbicara, mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dengan ini dapat dicapai sebuah ungkapan “maaf” dan “janji”.

“Maaf” dan “janji” ini disebut solusi politik. Solusi politik berarti memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menggarap padang tandus masa lalu yang tanpa hukum menjadi dunia yang lebih manusiawi di masa sekarang.[13]

Itu berarti pengalaman nir-identitas yang dialami oleh para korban kejahatan kemanusiaan mesti segera diakhiri dan mereka harus diterima kembali dengan identitasnya sebagai warga negara yang bebas tanpa ada tuntutan yang rumit dan berbelit-belit. Solusi politik dalam hal ini disebut juga rehabilitasi politik.

“Maaf” atau pengampunan hanya dapat terjadi apabila ada pengakuan atas dosa dan kejahatan di masa lalu. Para pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak kekejian terhadap manusia harus menyadari diri sebagai pihak yang bersalah termasuk siapa saja yang berada di lingkaran pelaku tersebut. Rasa bersalah ini berujung pada ungkapan tanggung jawab dari pelaku.

Ungkapan “maaf” seperti ini bukan berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab di depan pengadilan atau dijadikan pihak yang bersalah atas pembunuhan tersebut. Melainkan hanya berupa rasa penyesalan dan pengakuan mereka akan ketidakbebasan mereka dalam memutuskan sesuatu sewaktu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh penguasa. Pengakuan dan penyesalan ini harus berujung pada ungkapan solidaritas sekaligus proklamasi sebuah “janji” ke masa depan bahwa peristiwa itu jangan terjadi lagi.[14]

Di sini ungkapan “janji” memberi dasar bagi setiap orang untuk mengarahkan suatu kehidupan yang berorientasi pada solidaritas antar-warga negara berhadapan dengan suatu kondisi manusia sebagai mahkluk bebas yang akan selalu terancam oleh situasi ketidakterdugaan karena segala tindakan manusia tidak selalu pasti dapat diramalkan.[15]

Hal ini juga amat nyata dalam gagasan John Rawls dalam karyanya Theory Of Justice sebagaimana dikutip oleh Otto Gusti: dalam posisi asalinya manusia itu selalu terkungkung dalam “cadar ketidaktahuan” akan masa depannya. Hal inilah yang mengantar orang untuk sampai kepada suatu opsi untuk  mengutamakan norma yang paling menguntungkan dalam kondisi paling sulit sekalipun.[16]

Memaafkan tidak berarti serentak melupakan masa lalu dan seolah-olah kekejian itu tidak pernah terjadi. Memaafkan amat bersentuhan dengan pandangan bahwa para pelaku kejahatan di masa lalu tidak dikurung selamanya dalam kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu,[17] melainkan bahwa mereka juga bisa menjadi baik di masa mendatang.

Hal ini memang terjadi apabila seseorang terbuka untuk diubah dan ditransformasi secara menyeluruh di masa mendatang, atau apabila mereka sudah tidak ada lagi di dalam dunia sekarang ini, kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu tidak terjadi secara terus menerus hingga saat ini.[18] Tindakan memaafkan juga dimungkinkan dengan suatu kesadaran bahwa tidak semua manusia bertindak benar.

Indonesia harus bisa bergerak selangkah dari masa sebelumnya. Rezim Jokowi-JK yang berkomitmen untuk menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM sejatinya menjadi sebuah langkah awal untuk merunut kembali sejarah kebenaran yang terkubur.

Meski harus diakui bahwa setiap usaha untuk membongkar kebenaran masa lalu kerapkali harus mendapat tantangan dan ancaman keras.

Masih basah dalam ingatan civitas akademica STFK Ledalero. Ketika baru-baru ini STFK mengadakan seminar untuk mengenangkan 50 tahun pembantaian massal dan G30S, banyak orang yang menilai bahwa STFK hendak menghidupkan kembali PKI.

Mendengar adanya kabar angin demikian, saya sempat tersenyum getir. Betapa orang-orang Indonesia masih belum mampu meninggalkan masa lalunya. Orang belum bisa memaafkan kejadian masa lalu Indonesia. Seolah-olah mendengar PKI bagaikan mendengar monster pembunuh kejam berdarah dingin.[19]

Tidak salah, memang mentalitas bangsa Indonesia sudah terbentuk oleh pengalaman tragis itu. Namun, barangkali dengan mengetahui latar persoalan (pengungkapan kebenaran), orang Indonesia akan mampu melakukan rehabilitasi.

Dengan demikian, Indonesia akan sampai pada suatu harapan bahwa “yang ini juga jangan terjadi lagi” dan “maaf”. Ungkapan magis ini bisa dilakukan oleh Presiden mengatasnamakan negara, bahwa negara pernah membunuh rakyatnya sendiri. Hal ini jelas diatur dalam UUD 1945 terkait rehabilitasi korban pasal 14 yang menyebutkan Presiden mempunyai hal dan wewenang untuk memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi kepada setiap warga negara Indonesia.

Penutup

Dalam rangka menyongsong suatu peradaban yang sedikit lebih maju dari biasanya, setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengampuni agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.[20]

Saya berasumsi bahwa Indonesia perlu menerapkan konsep rehabilitasi ini, meski sedikit mengangkangi perasaan malu. Perasan malu untuk mengakui realitas pemerintah Indonesia dan rakyatnya sendiri pernah melakukan kejahatan massal. Hanya dengan mengakui kenyataan, dan bersedia untuk melakukan pemulihan, posisi dan status sebagai bangsa yang merdeka akan terbentuk secara baru.

Selain itu hal paling penting adalah bahwa korban harus diakui sebagai korban. Sesudah 50 tahun berlalu, bangsa Indonesia harus berani berhenti berbohong dan dengan berbesar hati kita mengakui bahwa banyak para korban yang mati dan tidak sempat menikmati aroma proses keadilan.

Kita tidak sedang merehabilitasi PKI, melainkan kita sedang menerima kembali sesama saudara kita yang sempat termarginalisasi atau terasingkan. Baik dari lingkungan masyarakat kita maupun yang terpaksa harus terlunta-lunta di negeri asing, karena mereka tidak lagi mempunyai tempat di tanah kelahiran mereka sendiri.

***

Daftar pustaka

Ensiklopedi

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jilid II: Dari Machiavel-World Sistem. Penerj. Haris Munandar, et.al. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Buku-buku

Arendt, Hannah. The Human Condition. Introduction by Margaret Canovan-2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

——-. The Origins of Totalitarism. New York: Harcourt, Brace, 1951.

Hardiman, F. Budi. Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Yogyakarta: Lamalera; Maumere: Ledalero, 2010.

Madung, Otto G. dan Prior, John M. Berani Berhenti Berbohong. 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966. Maumere: Ledalero, 2015.

Műller-Fahrenholz, Geiko. Rekonsiliasi. Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat. Penterj. Georg Kirchberger dan Yosef M. Florisan. Maumere: Ledalero, 2005.

Sumarwan, Antonius. Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah Tragis TAPOL ’65 dan Upaya Rekonsiliasi. Yogyakarta: Kanisius, cet. 5 2011.

Yogaswara, A. Biografi daripada Soeharto. Dari Kemusuk Hingga “Kudeta Camdessus.” Yogyakarta: Medpress, 2008.

Jurnal dan manuskrip

Jurnal Ledalero, HIV: Pesawat Tempur Siluman NTT. Vol.14, No. 2 Desember 2015.

Keladu, Yosef. Etika Keduniawian. Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt (ms). Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015.

Madung, Otto Gusti. Jurgen Habermas dan John Rawls (ms). Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015.

Matias Daven, “Politik Pemusahan dan Pemusnahan Politik: Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt Tentang Totalitarisme,” dlm: Jurnal Ledalero, Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966, Vol. 14, No. 1 Juni 2015.

Suseno, Franz Magnis, Seminari Nasional, Mengenang 50 tahun Pembantaian Massal 1965/1966 di STFK Ledalero, pada tanggal 19 Sepember 2015.

Catatan kaki

[1] Otto G. Madung dan John M. Prior, Berani Berhenti Berbohong. 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966 (Maumere: Ledalero, 2015), hlm. V.

[2] Antonius Sumarwan, Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah Tragis TAPOL ’65 dan Upaya Rekonsiliasi (Yogyakarta: Kanisius, cet. 5 2011), hlm. 121.

[3] Otto G. Madung dan John M. Prior, Op.cit., hlm. Vi.

[4] Pengakuan ini diungkapkan oleh Suharto, Seorang Mahasiswa asal Yogyakarta kelahiran 1936 yang kemudian menamatkan pendidikan bidang kimia lalu mengikuti Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang dirancang para pemerhati pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh pelosok Indonesia. Ia kemudian dikirim ke Medan. Ia ditangkap ketika sedang mengajar di sekolah pada tahun 1967 dengan tidak ada alasan apapun. Kini Ia bergabung dalam Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPRKOB). Bdk. Antonius Sumarwan, op. Cit., hlm. 208.

[5] Berthold Brecht, seorang penyair dan Sosialis-Marxis berdarah Jerman merumuskan dengan sangat jelas mengenai keputusan politik ini. Ia memulai dengan menulis: “Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung pada keputusan politik. Dia membanggakan sikap antipolitiknya dengan membusungkan dada dan berkoar “Aku benci Politik!” Sunguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia  tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Bdk. Adegan terakhir drama Berthold Brecht yang berjudul Volksgemeinschaft, berisi kritikan Brecht atas keputusan Hitler untuk membasmi bangsa Yahudi dan menembak warga Almeira.  

[6] Yosef Keladu, Etika Keduniawian. Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt (ms) (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015), hlm. 9; Hannah Arendt, The Origins of Totalitarism (New York: Harcourt, Brace, 1951), p. 21.

[7] A. Yogaswara, Biografi daripada Soeharto. Dari Kemusuk Hingga “Kudeta Camdessus” (Yogyakarta: Medpress, 2008), hlm. 206.

[8] Hannah Arendt, The Human Condition. Introduction by Margaret Canovan-2nd ed  (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), hlm. 175.

[9] Matias Daven, “Politik Pemusahan dan Pemusnahan Politik: Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt Tentang Totalitarisme,” dlm: Jurnal Ledalero, Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966, Vol. 14, No. 1 Juni 2015 (Maumere: Ledalero, 2015), hlm. 143.

[10] Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jilid II: Dari Machiavel-World Sistem. Penerj. Haris Munandar, et.al. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 914.

[11] Konsep ini dimaknai Arendt dalam level Handeln (bertindak), bahwa dengan berbicara dan bertindak kita memasukkan diri kita ke dalam dunia manusia yang telah ada sebelum kita lahir. Tindakan itu seperti kelahiran kedua yang mengafirmasi kenyataan bahwa kita telah lahir dan memikul tanggungjawab eksistensi kita. Hannah Arendt, The Human Condition, hlm. 175-243.

[12] F. Budi Hardiman, Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita (Yogyakarta: Lamalera; Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 47.

[13] Matias Daven, op. cit., hlm. 145.

[14] Geiko Műller-Fahrenholz, Rekonsiliasi. Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat. Penterj. Georg Kirchberger dan Yosef M. Florisan (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 83-88.

[15] Ibid., hlm. 146.

[16] Otto Gusti Madung, Jurgen Habermas dan John Rawls (ms) (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015), hlm. 32.

[17] Hannah Arendt, The Human Condition, hlm. 244-245.

[18] Pemahaman seperti ini memang berpotensi menimbulkan kritik terutama dalam persoalan mengenai hukuman mati terhadap para narapidana narkotika. Bagi sebagian orang hukuman mati terhadap para pelaku narkoba itu sama sekali tidak membuat orang jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Namun ada sebagian orang yang meyakini bahwa kalau mereka direhabilitasi sedemikian mereka bisa berubah menjadi pribadi yang baik di kemudian hari sehingga tidak membenarkan adanya hukuman mati.

[19] Paper Franz-Magnis Suseno dalam Seminari Nasional, Mengenang 50 tahun Pembantaian Massal 1965/1966 di STFK Ledalero, pada tanggal 19 Sepember 2015.

[20] Franz Magnis-Suseno, “Sesudah 50 Tahun Kita Harus Berani Menghadap Apa Yang Terjadi,” dlm. Jurnal Ledalero, HIV: Pesawat Tempur Siluman NTT. Vol.14, No. 2 Desember 2015 (Maumere: STFK Ledalero, 2015), hlm. 332-340.; Franz Magnis Suseno, “Sesudah 50 Tahun Kita Harus Berani Menghadap Apa Yang Terjadi,” dlm. Otto G. Madung dan John M. Prior, Berani Berhenti Berbohong. 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966, hlm. 1-12.