Penyensoran pornografi?

Penyensoran Tubuh Perempuan: Kepentingan Negara dan Moralitas Kita

Ada lebih banyak penyensoran di televisi yang kita alami sekarang, terutama terhadap tubuh perempuan. Rokok, senjata tajam, dan belahan rok/dada bagi generasi sebelumnya mungkin dianggap biasa saja. Namun bagi generasi saat ini hal itu dianggap sangat tabu.

Film kartun pun tidak luput mengalami penyensoran seperti yang terjadi pada Shizuka yang berpakaian renang di film Doraemon atau Sandy si Tupai di film SpongeBob. Ada juga kasus kebaya dalam acara Puteri Indonesia yang disensor karena dianggap menonjolkan kemolekan tubuh.

Penyensoran di atas menunjukkan hubungan yang kuat antara penyensoran dengan upaya negara untuk menentukan standar moral kita. Negara memiliki kepentingan saat melakukan penyensoran, entah untuk kepentingan politis (mempertahankan keberadaan penguasa) atau untuk mempertahankan keteraturan (tata nilai/cara hidup masyarakat).

Sejarah penyensoran: pelanggengan kekuasaan negara dan standardisasi moralitas

Salah satu penyensoran paling awal yang terekam dalam sejarah terjadi di pemerintah kota Yunani. Socrates dieksekusi negara karena dianggap telah mencemari para pemuda Athena—dengan cara mengajarnya—yang semakin menjauhkan mereka dari agama Yunani.

Murid Socrates, Plato, mengampanyekan sensor yang ketat untuk bahan bacaan anak-anak dengan alasan bahwa pengetahuan yang terlalu dini oleh anak-anak akan memunculkan sifat paling buruk dari diri mereka.

Setelah itu, ide bahwa negara memiliki kewajiban untuk menentukan standar moralitas terus berkembang sepanjang sejarah. Kaisar Qin Shi Huang menghancurkan karya puisi, sejarah, dan filsafat karena dianggap akan mengancam ilmu pertanian, kedokteran, dan ramalan.

Agama juga tidak luput dari pelaku penyensoran di abad pertengahan (abad 5-15) saat gereja Katolik berkuasa. Di akhir masa inilah mulai muncul upaya untuk memberi batasan soal tubuh dan seksualitas dalam karya seni.

Lukisan Last Judgment karya seniman Michelangelo yang menampilkan jiwa-jiwa dalam keadaan telanjang dianggap amoral oleh Paus Daniele de Volterra. Seorang murid Michelangelo kemudian diminta untuk menambahkan gambar sejumput kain di bagian pinggang untuk menutupi figur-figur telanjang itu.

Pada masa modern, penyensoran diberlakukan di negara-negara totaliter untuk melanggengkan kekuasaan negara.

Uni Soviet dari 1917 sampai dengan 1980-an memilki lembaga pusat penyensoran bernama Glavlit, bertugas untuk menghilangkan ide dan ekspresi yang berpotensi merusak komunisme. Rezim apartheid di Afrika Selatan dari tahun 1950-1994 juga melakukan sensor ketat terhadap African National Congress, organisasi yang mengkampanyekan anti-apartheid.

Dalam sejarahnya di Indonesia, sensor (film) pertama kali muncul pada masa Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa film membuat turunnya kewibawaan orang kulit putih karena dari situlah orang kulit berwarna (pribumi dan orang timur jauh) tahu mengenai kemunduran moral orang kulit putih. Ordonansi Film 1925 (Film Ordonanntie 1925, Staadblad No. 477) dibuat sebagai landasan hukum untuk mendirikan Komisi Film yang bertugas melakukan sensor film di seluruh Hindia Belanda.

Pada era pendudukan Jepang, Film Commissie dibubarkan dan Dinas Propaganda Jepang menggantinya dengan Hodo-Dan. Di era perang revolusi kemerdekaan tahun 1948 tentara sekutu mendirikan kembali Film Commissie dengan nama yang baru, Panitia Pengawas Film. Alasan dihidupkannya kembali sensor film ialah untuk mencegah orang kulit putih dari amukan pribumi karena ditakutkan pribumi akan mengetahui bahwa negeri mereka sedang dijajah.

Indonesia sendiri lewat Dewan Pertahanan Nasional membentuk Badan Pemeriksaan Film yang bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan RI dengan dasar UU No. 23/ 1951. Tujuan didirikannya lembaga ini ialah menghindari kontaminasi masyarakat oleh propaganda pihak asing.

Di akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno, beliau menggeluarkan Perpres No. 1/ 1964 yang menegaskan, “Film bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan…”. Tanggal 21 Mei 1965 didirikanlah Badan Sensor Film yang merupakan cikal bakal Lembaga Sensor Film yang kita kenal sekarang.

Perlu diketahui bahwa konteks dikeluarkannya kebijakan itu ialah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Film menjadi salah satu alat alat propaganda yang digunakan baik oleh kedua negara tersebut.

Kemudian ada rezim Orde Baru. Sebagaiman rezim otoriter di tempat lain, pengelolaan arus informasi menjadi krusial bagi Orde Baru. Saat itu yang bertanggun jawab untuk mengelola arus informasi ialah Departemen Penerangan. Tidak hanya film, media massa juga tidak luput dari pengawasan seperti pembredelan Majalah Tempo pada tahun 1982.

Era reformasi menandai babak baru di Indonesia. Tidak ada lagi penyensoran secara terbuka terhadap arus informasi. Namun, saat ini negara berupaya menjaga “agar kita tetap bermoral.”

Saat ini, sensor internal televisi

Penyensoran absurd di televisi muncul karena ada aturan yang ketat oleh negara mengenai apa yang layak dan tidak layak ditampilkan di TV, terutama mengenai sekseksualitas dan tubuh perempuan. Selain itu ada juga faktor dari internal televisi sendiri dalam memahami aturan baku dari negara dan kemungkinan juga bagaimana mereka memahai apa yang pantas dan tidak pantas berdasarkan nilai moral kita saat ini.

Akan sangat sulit bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga independen negara di bidang penyiaran untuk bisa menyensor setiap muatan siaran di Indonesia sebelum disiarkan. Untuk itu, KPI menerbitkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada 2012 sebagai panduan untuk televisi nasional/lokal di Indonesia.

Berdasarkan panduan itu, televisi wajib melakukan sensor internal terhadap tayangan yang akan disiarkan (Pasal 39 P3). Meski begitu, memang ada beberapa tayangan seperti film atau iklan yang disensor lembaga berwenang (Lembaga Sensor Film) sebelum ditayangkan.

KPI kemudian mengadakan pengawasan terhadap setiap muatan siaran yang disiarkan (Pasal 72 SPS). Masyarakat pun bisa terlibat aktif dengan melaporkan muatan siaran yang tidak pantas ke KPI (Pasal 74 SPS). KPI akan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan meminta rekaman program yang ditayangkan kepada televisi untuk kemudian ditelaah dan diambil keputusan.

Acara yang memang terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi administratif (Pasal 75 SPS) dari teguran tertulis, denda administratif, tidak diberi perpanjangan izin penyiaran, sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dapat dipahami bahwa, di atas kertas, KPI memiliki kewenangan sangat kuat untuk memastikan keberlangsungan acara. Sanksi administratif bahkan terjadi terhadap beberapa acara yang populer seperti Dunia Lain, Empat Mata, dan Yuk Keep Smile (YKS).

Objektifikasi tubuh perempuan

Pasal 18 SPS menjelaskan mengenai definisi adegan seksual yang dilarang dalam penyiaran. Ia mencakup ketelanjangan/alat kelamin, aktivitas seks/persenggamaan, kekerasan seksual, suara saat adegan seks, percakapan soal seks, hubungan seks antar binatang secara vulgar, ciuman bibir, gerakan tubuh erotis, mengesankan ketelanjangan/ciuman bibir, kata-kata cabul, dan “mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot.

Pengaturan mengenai bagian tubuh yang bisa atau tidak bisa ditampilkan menunjukkan persepsi bias gender yang kuat. Paha, bokong, dan payudara secara khusus merujuk kepada bagian tubuh perempuan. Sensor yang dilakukan semuanya merujuk kepada tubuh perempuan.

Jika tubuh perempuan dilarang untuk ditampilkan karena akan memicu dorongan seksualitas dari laki-laki, bukankah laki-laki yang misal hanya memakai celana renang, sebenarnya juga berpotensi menimbulkan dorongan seksual tertentu terhadap perempuan?

Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait penyensoran pada tubuh perempuan.

Pertama, pemaknaan pantas dan tidak pantas mengikuti beruhahnya zaman. Sesuatu yang dianggap pantas zaman dahulu mungkin menjadi tidak pantas saat ini, begitu juga sebaliknya.

Dulu di Jawa dan Bali perempuan lazim bertelanjang dada seperti lelaki. Sampai sekarang pun di beberapa suku hal itu masih dipraktikkan, misalnya orang Sakai di Riau dan orang Togutil di Maluku. Mereka sebagai sebuah masyarakat dapat hidup dengan baik tanpa prasangka seksual apa-apa.

Standardisasi kode etik pakaian wanita baru muncul di Indonesia secara ketat setelah penyebaran agama Islam dan kolonialisme yang membawa spirit Kekristenan. Jadi pertanyaannya saat ini adalah standar norma siapa sebenarnya yang kita pakai: standar asli Indonesia, agama tertentu, atau standar kepatutan ala Barat?

Kedua, ada proses sexualization yang semakin mendalam terhadap tubuh perempuan. Perempuan dianggap sebagai biang keladi kebobrokan moral masyarakat. Sensor yang dilakukan terhadap tubuh perempuan karena dianggap perempuanlah yang bertanggung jawab terhadap nafsu seksual laki-laki.

Laki-laki dimaklumi untuk memiliki dorongan seksual yang tinggi, sehingga perempuan wajib menutupi tubuhnya untuk menekan dorongan seksual tersebut. Kalau terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, perempuan yang disalahkan karena tidak mau atau tidak mampu menutupi tubuh mereka.

Jika seperti itu bukannya moral kita jauh lebih buruk daripada masyarakat zaman dulu?

Dulu mereka dengan kesederhanaannya dapat hidup dengan baik tanpa nafsu meski menyaksikan perempuan bertelanjang dada setiap harinya. Sementara kita saat baru menyaksikan dada atau paha perempuan tersingkap sedikit langsung berteriak soal amoral.

***

Bacaan lebih lanjut

Fatkhur. “Sensor KPI Emang Makin Absurd Aja. 9 Anak Muda Indonesia ini Angkat Bicara” Diakses dari http://www.hipwee.com/hiburan/sensor-kpi-emang-makin-absurd-aja-9-anak-muda-indonesia-ini-angkat-bicara/

Frank, P. “A Brief History of Art Censorship From 1508 to 2014”. Diakses dari http://www.huffingtonpost.com/2015/01/16/art-censorship_n_6465010.html

Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). 2012.

Lembaga Sensor Film. “Sejarah Sensor Film”. Diakses dari http://www.lsf.go.id/sejarahsensor

Oyler, L. “The History of Toplessness”. Diakses dari https://broadly.vice.com/en_us/article/the-history-of-toplessness

RandomHistory. “Guarding Public Morality: A Global History of Censorship”. Diakses dari http://www.randomhistory.com/censorship-history.html

TechInAsia. “Facebook User Blocked for Good after Posting Photos of Indonesian Women in History”. Diakses dari https://www.techinasia.com/facebook-blocks-user-account-indonesia-for-topless-women-photos

Tempo.co. “Sensor Lebay Televisi”. Diakses dari https://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/02/26/11842/sensor-lebay-televisi

Ilustrasi: Prachatai English