2016-03-launching kemudi sekolah muda demokrasi digital

Pengaturan Internet Masih Ganjal Anak Muda

Hanya karena mengomel di akun pribadi Path, Florence Sihombing harus menginap di hotel prodeo. Dalam omelannya, mahasiswa pascasarjana UGM itu menyebut Yogyakarta sebagai miskin dan tak berbudaya. Seseorang menjepret omelan Florence dan menyebarkannya di media sosial lain. Masyarakat Yogya yang tak terima kemudian menjerat Florence dengan UU ITE atas tuduhan pencemaran nama baik. Florence dilaporkan menangis saat mendengar vonis dari hakim.

Sayangnya, meski kasus Florence terjadi dua tahun silam, justru semakin banyak korban seperti Florence. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) mencatat, sejak digolkan tahun 2008 UU ITE sudah menjerat 118 orang, terhitung hingga November 2015. Di tahun 2015 saja, ada 44 orang yang terpaksa disidangkan di meja hijau lantaran sekadar curhat di media sosial. Dengan menggunakan Pasal 27 UU ITE, yang memuat soal pencemaran nama baik, siapa pun bisa menyeret orang lain ke meja hijau.

Hal ini dilihat sebagai preseden buruk dalam demokrasi. “Siapa pun yang pernah terjerat UU ITE akan mengalami efek jera,” ujar Resa Temaputra dari Sekolah Muda Demokrasi Digital (KEMUDI) pada diskusi di Menteng (21/3). Pasal UU ITE ini bahkan pernah digunakan seorang kepala daerah untuk pembungkaman. Resa menyebutkan, di awal tahun 2015 Gubernur Aceh pernah menggunakan UU ITE untuk menghentikan kegiatan media massa.

Resa mengkhawatirkan hal ini dapat berakibat pada kecenderungan swasensor. Karena berisiko dibui, masyarakat bisa jadi enggan untuk mengkritik kesalahan yang terjadi di instansi publik maupun swasta. Hal ini menurut Lia Toriana sudah terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi. “Soal korupsi, anak muda bilang, mau melaporkan sih, tapi takut,” ungkap aktivis Transparency International Indonesia (TII) tersebut. Menurutnya, UU ITE semakin memupuk ketakutan itu.

Anak muda, ia sebut, selama ini masih ditempatkan pemerintah sebagai penerima manfaat. Program-program pemerintah terkait kepemudaan lebih banyak sibuk berkisar di kegiatan kesenian dan budaya. Belum ada upaya melibatkan anak muda dalam keputusan pengambilan kebijakan. Saat kesempatan itu seharusnya difasilitasi di ruang digital, anak muda justru kembali menemui hambatan dengan adanya UU ITE.

“Tata kelola internet hari ini harusnya bukan hanya untuk segelintir orang,” kata Lia.

Berangkat dari kekhawatiran inilah Resa bersama pegiat lain menginisiasi KEMUDI. Di pembelajaran berbasis online tersebut, KEMUDI menawarkan bagaimana menghadapi masalah yang besar kemungkinan ditemui pengguna internet, dari jeratan UU ITE dan ujaran kebencian hingga cyber-bullying. Beberapa modulnya misalnya adalah Internet dan HAM, Privasi & Keamanan di Internet, dan Anak Muda & Aktivisme Digital.

KEMUDI sengaja menyasar anak muda sebagai peserta. “Targetnya anak muda, supaya anak muda yang tahu dulu, baru transfer ke orang tuanya,” ujar Resa. Menurutnya, anak muda hari ini lebih siap dalam memegang kendali dalam menggunakan internet karena sudah mengenal internet sejak kanak-kanak.

Kelas KEMUDI sendiri sudah dimulai sejak 19 Maret silam. Materi diberikan di kelas online yang bisa diikuti oleh peserta kapan pun mereka senggang. Tiap akhir pekan, fasilitator menyediakan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Saat ini sudah ada lima materi dan 18 peserta yang mengikuti sekolah online tersebut.