2015-12-14 pelanggaran HAM 3517_620

Melawan Impunitas Melalui Pengadilan HAM Ad hoc

Dilatarbelakangi oleh inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, ide tentang hak asasi manusia muncul sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan,ketidakadilan, dan kezaliman (tirani).[1] Awalnya dikenal sebagai rights of man, istilah hak asasi manusia diganti menjadi dengan istilah human rightsyang lebih universal dan netral, supaya juga mencakup rights of women.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.[2] Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak manusia yang dalam keadaan alam bebas atau alamiah.Inabstracto, manusia itu memiliki hak-hak alamiah, hak-hak dasar, yaitu hak-hak yang dimiliki secara pribadi.[3] Mengacu pada Maran,berikut adalah hak-hak yang tak dapat dicabut:

  1. Kebebasan berbicara dan berpendapat
  2. Kebebasan berserikat dan
  3. Mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang jujur.[4]

Di dalam perkembangannya, hak asasi manusia(HAM) sudah mendapat perhatian luas secara internasional. Negara Indonesia pada masa lalu ada dalam konfigurasi politik yang otoriter yang kita kenal sebagai Orde Baru.Saat itu penguasa tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan HAM. Terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti: pembantaian masal 1965, penembakan misterius (Petrus) selama 1982-1985, kasus Timor-Timur pra-referendum selama 1974-1999, kasus di Aceh pra-Daerah Operasi Militer (DOM)selama 1976-1989, kasus di Papua selama 1966-2007,kasus Talangsari Lampung pada tahun 1989, dan kekerasan pada Mei 1998.[5] Ratusan,ribuan, bahkan hingga jutaan orang meningggal. Dan hingga saat ini hanya beberapa kasus saja yang dapat diadili di persidangan.

Revolusi mental bangsa ini tidak mungkin ditumbuhkan tanpa mengubah secara revolusioner pandangan kita tentang masa lalu. Tragedi 1965 masih menjadi luka bangsa yang belum tersembuhkan. Bangsa ini memang harus memilih, menerima luka untuk sementara karena berani mengungkap masa lalu, atau menerima luka bangsa ini sebagai keniscayaan sejarah yang terus kita terima tanpa reserve.

Belum ada keinginan dari para pemimpin bangsa untuk menegakkan HAM yang telah ternodai dan rasa idealisme tentang Pancasila yang memudar. Padahal salah satu ciri dari ideologi Pancasila adalah adanya penghargaan HAM serta perlindungan hak minoritas.[6] Dengan tidak terselesaikannya banyak kasus pelanggaran HAM berat dari tahun 1965 hingga saat ini menunjukkan bahwa telah memudarnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila oleh para pemimpin bangsa ini.

Bila kita selalu menolak lupa terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, maka kita dapat mendorong negara ini untuk menyelesaikan perkara tersebut.Bisa melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc agar penyelesaian terhadap peristiwa pelanggaran HAMdapat diselesaikan secara adil, dengan memperhatikan pula hak-hak terhadap para korban maupun ahli waris korban. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dapat memberikan efek penegakkan hukum yang adil agar pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Kita mengenal pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Ada dua klasifikasi untuk menentukan pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM biasa meliputi:

  1. Pemukulan;
  2. Penganiayaan;
  3. Pencemaran nama baik;
  4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya;
  5. Menghilangkan nyawa orang lain;

Sementara kasus pelanggaran HAM berat meliputi:

  1. Kejahatan genosida;
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;[7]

Istilah genosida (genocide) belum dikenal sebelum tahun 1944. Pada 9 Desember 1948, masih dalam bayang-bayang Holocaust dan berkat upaya tak kenal lelah Lemkin, PBB menyutujui konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genosida. Konvensi ini menetapkan genosida (genocide) sebagai kejahatan internasional yang akan dicegah dan akan dihukum oleh negara-negara penandatangannya.

Genosida merupakan satu dari pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court. Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan  kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.[8] Ini adalah kata yang sangat spesifik mengacu pada kejahatan yang dilakukan terhadap suatu kelompok dengan tujuan menghancurkan keberadaan kelompok itu.

Terkait dengan pengertian genosida diatas, Indonesia memiliki sejarah hitam terkait dengan peristiwa genosida, yaitu peristiwa 1965-1966 dimana dalam peristiwa tersebut yaang menjadi korban adalah orang-orang yang menjadi bagian dan diduga PKI (Partai Komunis Indonesia) serta orang-orang yang dituduh komunis. Hingga kini para pelaku atau yang disebut dengan algojo pelaku pembantaian 1965-1966 belum ada yang diadili di muka pengadilan, padahal Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sudah secara khusus mengatur pembentukan  Pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa terjadi sebelum Undang-Undang ini diberlakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berarti pentingnya untuk kita selalu untuk menolak lupa. Dengan menolak lupa, kita melawan impunitas para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu untuk tetap memperjuangkan keadilan di negara ini.

.

[1] Winarno, Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Buni Aksara,2007), hlm.132.

[2]Ibid, hlm.129.

[3] Soehino, hak asasi manusia perkembangan pengaturan dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, (Yogyakarta: anggota IKAPI,2013), hlm.10.

[4]Basrowi dan Suko Susilo, demokrasi dan ham, (Kediri: Jenggala Pustaka Utama,2006), hlm 126

[5] Dikutip dari sumber Litbang Kontras “Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum”, <http;//www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran %20HAM.pdf.> Diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

[6]Http://Id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila

[7]Pasal 7 undang-undang no 26 tahun 2000

[8]Prevent Genoside kInternasional “Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida”, Http://www.preventgenocide.org/ab/1998. diakses pada tanggal 3 Januari 2015

.

Foto dari: TEMPO