imgonline-com-ua-CompressToSize-YU96bjM10plS

#SuratUntukPresidenJokowi – Utang Yang Tak Kunjung Ditunaikan

Halo Pak Jokowi yang masih punya banyak utang janji,

Mengapa kita mudah lupa tentang hal-hal yang kita terima semasa sekolah? tentang kejujuran, tentang saling menghargai, tentang melunasi janji, serta kebaikan lainnya yang semestinya menjadi panduan kita bertingkah laku sehari-hari. Kita mudah lupa ketika dalam ucapan maupun tindakan, terlebih ketika ia memiliki kuasa. Perihal ini semakin menjadi ketika semuanya dianggap biasa saja.

Setidaknya inilah yang menjadi ukuran dalam menilai keseriusan negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Wacana penyelesaian pelanggaran HAM secara berkeadilan setidaknya tertulis di Nawacita, sebuah kitab yang diagungkan sebagian pihak pada masa kampanye dan awal pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Kini nasib tumpukan diksi dalam kitab tersebut mungkin telah acak atau beberapa hurufnya telah pudar karena terlalu lama tertumpuk di pojokan di bawah kertas-kertas sisa fotokopian. Padahal, di dalamnya menyangkut persoalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan.

Lima tahun menjelang usai masa kepemimpinan pertamanya, belum ada tanda-tanda kasus pelanggaran HAM menemukan jalannya. Bahkan, cenderung bertolak belakang sejak awal pemerintahannya. Beberapa nama yang diduga sebagai pelaku masih menjadi bagian dari jejaring kekuasaan politik di istana yang makin menambah pelik upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di samping kebijakan yang berseberangan dengan janji yang disusunnya sendiri.

Di sisi lain, prinsip utama yang harus dipastikan oleh negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Namun, langkah-langkah yang keluar sampai hari ini (penyelesaian secara nonyudisial), tidak lebih dari sekadar agenda cuci tangan negara untuk melanggengkan ketiadaan hukum atau yang sering disebut impunitas. Cara-cara yang ditunjukkan negara tidak sebanding dengan semangat para penyintas yang menagih janji di seberang istana. Tiap jejak yang hadir, tiap kaki yang berdiri, tiap payung yang dibentangkan, tiap harapan yang diteriakan, ada harap yang disemaikan.

Dari dalam istana, Kamisan mungkin dianggap sebagai kegiatan rutin mingguan, namun dari luar istana, kamisan adalah keteguhan. Aksi Kamisan menjadi medium yang tepat untuk menilai integritas dari pejabat publik yang pandai di dalam kelas maupun lihai di depan kamera. Ia adalah wujud nyata integritas yang selama ini kita tagih pada negara.

Enam ratus kali kamisan bukanlah sebuah kebanggaan, enam ratus kali kamisan adalah bukti bahwa negara memang diam.

Hidup korban! Jangan Diam! LAWAN!!!

Sharing is caring!
Share on Facebook74Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *