YP x Kamisan (Isash) web

#SuratUntukPresidenJokowi – Masih Berkomitmen Untuk Kemanusiaan, Pak?

Halo, Pak Jokowi.

saya ingat betul. Sejak 2014 lalu, ketika Bapak maju dalam pemilihan presiden, banyak orang menaruh harapan pada Bapak. Harapan itu kira-kira berbunyi, semoga pelanggaran HAM masa lalu mulai ditelusuri kembali pelakunya. Atau jika itu berat; semoga angka pelanggaran HAM menurun. Setidaknya saya saat itu memilih Bapak karena melihat Bapaklah yang memiliki kemungkinan lebih kecil destruksinya terhadap demokrasi.

Saya sepertinya salah.

Dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres 2014 waktu itu, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla berjanji akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Bapak berkomitmen menyelesaikan kerusuhan Mei, Trisakti, Penghilangan Paksa, Kasus Semanggi 1 dan 2, Talang Sari, Tanjung Priok, hingga tragedi 1965.

Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Dokumen penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir hilang. Kasus Novel Baswedan tak kunjung diselesaikan, bahkan tidak dianggap pelanggaran HAM berat. Sejak 2016 lalu, berdiri pula di dekat Bapak sosok-sosok yang namanya belum bersih dari pelanggaran HAM. Bukankah itu penghinaan terhadap perjuangan meraih keadilan dan melawan impunitas yang selama ini dengan sabar ditekuni oleh mereka yang masih peduli?

Hal-hal di atas adalah bukti ketidakseriusan pemerintahan Bapak menyikapi kasus pelanggaran HAM. Belum lagi jika saya ingat, betapa Bapak lebih mudah melangkah ke acara konser dibanding menyambangi bapak, ibu, dan anak muda yang setia setiap Kamis berpayung hitam dan meminta didengar.

Ini sudah jelas mengecewakan. Kini ditambah lagi dengan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Sekadar mengingatkan saja, mungkin Bapak tidak dengar kasus-kasus ini karena sibuk memindahkan ibukota. Dalam periode kepemimpinan Bapak, sudah terjadi penyiksaan petani-petani yang mengaku disundut rokok, ditusuk gagang besi, dan dipaksa mengunyah puntung rokok oleh polisi terkait konflik lahan di Jambi. Ada lagi perampasan lahan dan pengrusakan tanaman milik warga dan petani di Wawonii Tenggara. Hak-hak yang diabaikan dalam konflik-konflik ini antara lain: hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan, hak untuk hidup tentram tanpa gangguan, dan hak kehidupan layak.

Satu hal, Pak, bahwa ketidakseriusan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi pintu masuk bagi pelanggaran-pelanggaran HAM di kemudian hari. “Kemanusiaan yang adil dan beradab” hanya pajangan di kantor-kantor pemerintahan. Sekarang kita saksikan, menguatnya penggunaan pasal-pasal karet yang menjadi momok bagi kebebasan berekspresi, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU karet itu menjelma jadi bumerang bagi kaum marjinal. Mereka yang dilaporkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus UU ITE malah umumnya adalah si korban itu sendiri. Kasus Waisul Kurnia, misalnya, Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap. Dalam sebuah wawancara yang kemudian diunggah ke Youtube, Waisul menyampaikan pendapat serta kritiknya mengenai pembangunan jembatan penghubung pulau reklamasi. Kritik itu sebenarnya tak hanya milik Waisul, tapi juga nelayan dan masyarakat yang merasa terancam karena pembangunan tersebut berpotensi merusak ekosistem pesisir laut, menyebabkan pendangkalan laut, dan pada akhirnya mengganggu aktivitas nelayan. Akibat wawancara itu, Waisul malah dilaporkan oleh si pengembang proyek yaitu PT Kapuk Naga Indah (KNI) menggunakan pasal pencemaran nama baik dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2018. Artinya, aturan ini sungguh bahaya bagi kebebasan berpendapat. Semua orang rentan dipenjarakan menggunakan UU ITE dan peliknya: tidak mendapatkan proses peradilan yang berimbang. Aturan ini tak lebihnya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Lagi, negara gagal melindungi hak warga negaranya sendiri.

Pembungkaman itu kini juga terjadi di Papua, ketika pemerintah menyikapi konflik dengan merebut hak berbicara dan menutup akses informasi. Ini bukan hanya diskriminasi, tapi juga kezaliman terhadap warga Papua yang ditiadakan hak-hak dasarnya, baik itu hak untuk diindungi, hak untuk merdeka dan bermartabat, hak atas kehidupan dan keselamatan sebagai individu, hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam atau tidak manusiawi atau dihina, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

Pak Jokowi,

ini bukan yang kami harapkan dari pemerintahan Bapak. Slogan “Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul” yang Bapak usung itu bakal tetap jadi slogan kosong jika manusianya sendiri masih dibatasi. Tanpa penegakan hukum yang adil, SDM unggul bakal bernasib sama dengan Nawacita: cuma slogan, cuma berhenti sebagai cita-cita. Yang lahir kemudian hanyalah manusia-manusia tumpul. Pak, bukankah sebagai sesama manusia, apapun latar belakangnya, kita seharusnya “bertemu” dalam semangat mewujudkan dan menjaga kemanusiaan? Yang adil dan beradab?

 

Hidup Korban! Jangan Diam! LAWAN!!!

Sharing is caring!
Share on Facebook12Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *