Literasi Subyek Milenial: Kampanye Konstruktif Menangkal Kebiadaban Hoaks dalam Pemilu 2019
Ilustrasi: Emira Salma/Youth Proactive

Literasi Subjek Milenial: Kampanye Konstruktif Menangkal Kebiadaban Hoaks dalam Pilpres 2019

“Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran.”

Paul Joseph Goebbels

 

Narasi tentang hoaks: sebuah pengantar

Wahyu Budi Nugroho dalam majalah edisi online Sanglah Institute dengan banter membicarakan kritikan seputar produk kebohongan yang dilancarkan oleh Mimi Peri. Mimi Peri adalah identitas maya yang dikenakan pada seorang selebgram (selebritis Instagram) bernama Ahmad Jaelani, pemuda asal Kendari Sulawesi Tenggara.

Tulisan provokatif yang berjudul “Mimi Peri dan Revolusi Hasrat: Tinjauan Skizoanalisis Deleuze dan Guattari” (www.sanglah-institute.org diakses pada 28 Januari 2019), mendeklarasikan salah satu bentuk produk kebohongan dari sekian banyak persoalan kebohongan lain yang mengintai keadaban ruang publik masa kini. Kebohongan menjadi sebuah keniscayaan dalam masyarakat plural. Artinya, terdapat semacam keterikatan naratif dalam diri setiap individu untuk menganalisis dan menciptakan produk kebohongan sendiri.

Secara garis besar, hoaks (berita bohong) selalu menjadi hidangan aktual dalam sirkulasi ruang sosial-politik manusia Indonesia. Mulai dari lintas lokal, nasional bahkan internasional, subjek sudah terwarisi oleh narasi kebiadaban hoaks. Hoaks merupakan ciptaan para penguasa, demikian sabda bombastis Rocky Gerung.

Dalam hoaks, unsur kebenaran dari sesuatu mendapat keabsahannya ketika subjek penerima dan pemberi informasi sudah dipepaki oleh aktualitas berita yang sama dan dengan dorongan kegilaannya menyebarluaskan informasi kebohongan tersebut. Padahal, mungkin secara faktual-teoretis belum tentu informasi itu dikategorisasi dalam informasi yang murni benar.

Warna dasar dari produk hoaks adalah mengintai manusia untuk mendeklarasikan kebohongan secara masif. Hannah Arend kemudian menerjemahkan tindakan ini sebagai sebuah banalitas kejahatan (Wattimena:143). Banalitas kejahatan berarti ‘mempropagandakan’ sebuah pembenaran kejahatan yang frontal dan vulgar dan akan tetap dipandang sebagai sebuah kewajaran dan keniscayaan.

Frame pemikiran Arendt kemudian mendapat kontekstualisasi yang sama dalam problem patologi akut yang mendera ruang perpolitikan Indonesia masa kini. Hoaks seolah-olah menjadi keniscayaan dalam berpolitik. Sehingga, bukanlah sebuah kebetulan apabila problem hoaks lahir dalam percaturan politik di Indonesia terkhusus dalam kampanye menjelang pipres mendatang. Konsekuensi logis dari persoalan semacam ini adalah kekaburan integritas paslon di mata publik.

Produk kebohongan vs. antusiasme publik

Historisitas kebohongan pertama kali diklaim oleh seseorang atau sekelompok individu/organisasi yang memiliki kepentingan tertentu. Biasanya kepentingan itu selalu diobori oleh beberapa factum kebobrokan, seperti: ingin tenar, mau mendapatkan keuntungan logistik, ingin memenuhi hasrat (dalam bahasa Wattimena “dahaga akan sensasi”), ingin menipu publik dan berbagai sindikat keinginan lainnya yang mendorong mereka untuk mengkultuskan sebuah kebohongan.

Agaknya tidak berlebihan apabila penulis berasumsi bahwa untuk konteks masyarakat modern berbohong menjadi sebuah necesitas/keniscayaan. Letak kebohongan akbar termanifestasi dalam cacat dan ketimpangan menggunakan produk milenial.

Kemudian kita berhadapan dengan realitas biner yakni orang (baca: sender) memviralkan kebohongan  di satu sisi dan di lain pihak bertendensi kronis bagi para penerima informasi. Para penerima informasi hoaks merupakan representasi dari publik yang sedang tenggelam dalam antusiasme semu. Artinya, informasi selalu disambut dengan baik, dikonsumsi dan bahkan diviralkan lagi dari satu subjek kepada subjek lain, begitu seterusnya dan tidak terputus.

Persis, spiral antusisme yang sama dapat dirujukkan pada momen pra-pemilu tertanggal 17 April mendatang. Penyebaran hoaks berdasarkan survei Kominfo diarsiteki oleh 62 muatan konten hoaks. Adapun konten ini berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diadakan pada tanggal 17 April 2019.

Selain itu, muatan hoaks yang sempat menarik perhatian publik yakni hoaks jelang pilpres juga melibatkan pemain film, Dian Sastro, yang sempat diedit fotonya dengan tagar “Ganti Presiden” dan beredar pada Agustus 2018. Ada juga yang menyebutkan tagar “Ganti Presiden” lainnya seperti konten hoaks, “Pelaku Bom Buhuh Diri di Surabaya Masih Hidup dan Dukung 2019 Ganti Presiden” dan “Mahasiswa Baru UMM Bentuk Formasi #2019GantiPresiden (Kompas, Rabu 2 Januari 2019).

Logisnya, informasi selalu memperkaya mainstream publik. Akan tetapi, kekayaan informasi belum tentu menjamin kualitas sebuah berita. Dengan adonan kata-kata yang provokatif dan vulgar media dengan antusias menghipnotis massa dengan kebohongan.

Barangkali untuk konteks ini, Francis Bacon benar bahwa cetakan telah mengubah “tampilan dan keadaan dunia” (Anderson: 56). Problem seperti ini yang perlu dihindari dari kontestasi perpolitikan Indonesia masa kini. Benar bahwa kita sedang hangat terkungkung dalam zona berpolitik tetapi bukan berarti menghalalkan cara untuk mendeklarasikan kebohongan. Apalagi berbohong untuk mengunggulkan paslon tertentu tanpa melihat sisi kekaliberan dan integritasnya di mata publik.

Kampanye literasi milenial: opsi pembebasan kebenaran

Diskursus tentang hoaks selalu menjadi isu riskan dalam komunitas majemuk. Lahirnya pluralitas ide berbarengan dengan antusiasme semu memungkinkan terciptanya kebiadaban hoaks. Untuk konteks Indonesia, bayang-bayang hoaks selalu menjadi keblunderan publik apalagi menjelang seremoni akbar demokrasi berupa pilpres dan pileg.

Berhadapan dengan persoalan ini, manusia modern seharusnya optimis bahwa hoaks tidak selalu kronis. Hoaks bisa ditantang melalui kampanye literasi milenial. Literasi ini dielaborasi ke dalam proposal unggulan berikut.

Pertama, literasi milenial selalu mengandaikan adanya optimisme publik. Optimisme yang dimaksud adalah semangat literasi yang dibangun secara universal mulai dari lingkungan primer seseorang sampai kepada sivilisasi manusia.

Kedua, meneruskan optimisme agenda pada poin pertama, literasi milenial harus dipropagandakan dalam kurikulum pendidikan nasional. Ini menjadi proposal pemikiran penting bagi para pemerhati kurikulum nasional agar dengan loyal menekuni spesifikasi digitalisasi. Selain itu, agenda nyata yang bisa dibuat oleh agen pembangun bangsa yaitu kampanye masif terhadap kebijakan penggunaan teknologi melalui sosialisasi lintas generasi dan keterbukaan terhadap berbagai produk-produk anyar.

Ketiga, Kampanye literasi milenial bisa ditempuh melalui deklarasi konten-konten yang berbau positif. Barangkali sasaran utama ide ini lebih dikibaskan pada cara kerja subjek yang berkaliber dalam penggunaan teknologi agar merancang gagasan/ide untuk menangkal kebiadaban hoaks yang tersebar masif di ruang publik.

Selain itu, manusia yang berliterasi digital juga harus sanggup untuk meragukan (baca: skeptis) keabsahan sebuah informasi dan dicari titik terang kebenarannya. Dalam hal ini diperlukan skeptisisme, yakni meragukan kebenaran sebuah informasi dengan menampilkan hal lain yang benar.

Hal itu bisa dalam arti keraguan ringan (mild sceptism) sampai keraguan radikal (radical sceptism) (Robert Bala: 6). Akhirnya, patut dipahami bahwa proyek literasi digital bukanlah sebuah keniscayaan apabila tidak diimbangi dengan optimisme dan kerja keras dari semua elemen bangsa.

Oleh karena itu, perjuangan bersama melawan hoaks akan menjadi agenda produktif untuk mewujudkan mimpi kontestasi pilpres yang harmonis dan partisipatif. Selamat berkaliber.

Sharing is caring!
Share on Facebook85Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *