Pendidikan yang lebih baik setelah Pemilu
Ilustrasi: Emira Salma/Youth Proactive

Perubahan yang Baik untuk Pendidikan Setelah Pemilu 2019

Slamet Daryanto, bocah berusia 15 tahun itu, terpaksa putus sekolah. Slamet masih menjejaki bangku kelas VIII SMP di Kudus. Padahal kabupaten ini menjalankan program wajib belajar 12 tahun dengan biaya gratis ditanggung pemerintah. Menurut sang bupati, kasus Slamet terjadi karena ketidaktahuan pemerintah.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada sekitar 60.000 anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak sekolah.  Angka tersebut memang berkurang menjadi 32.000 pada tahun 2018. Jumlah besar ini, meski begitu, menunjukkan masih banyak anak-anak yang perlu dibantu pendidikannya.

Biaya sekolah di Indonesia termasuk dalam peringkat ke-13 pada biaya sekolah termahal. Posisi pertama diduduki oleh Hong Kong. Memang, di Indonesia, angka biaya rata-rata yang harus di keluarkan oleh orang tua untuk pendidikan anaknya sebesar US$20.000 atau Rp285 juta. Padahal, menurut World Economic Forum, bagi 87% orang tua di seluruh dunia, mendanai pendidikan anak merupakan prioritas utama.

Situasi ini miris ketika kita mengingat di Indonesia masih banyak orang tua yang mengandalkan pendapatan sehari-hari sebagai pemasukam. Alih-alih dengan pendapatan investasi jangka panjang atau tabungan. Hal ini yang menyebabkan angka anak putus sekolah masih banyak di Indonesia.

Selain biaya, perlu juga mempertimbangkan pembenahan sistem pendidikan. Indonesia menduduki peringkat 71 dari 72 negara sedangkan peringkat pertama versi NF MED 2017 diduduki oleh Finlandia.

Mengapa demikian? Di Finlandia, anak-anak tidak dilatih dalam bidang akademis secara formal sebelum berusia 7 tahun. Sebelum usia itu, mereka belajar melalui bermain, lagu, dan percakapan. Sebagian besar anak berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Jam sekolah pendek dan pekerjaan rumah biasanya ringan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, berdasarkan riset PISA, belum mampu menyiapkan murid dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Pendidikan kita juga belum mampu menginspirasi murid untuk bercita-cita menjadi peneliti dalam bidang apapun. Padahal, tanpa murid yang kemampuannya bagus, universitas di Indonesia tidak akan bisa memperluas dan memperkuat program riset mereka dan meningkatkan posisi mereka di dunia internasional.

Satu hal yang ingin saya lihat perubahan setelah Pemilu 2019 nanti adalah tentang pendidikan di negara ini.

Siapa pun nanti yang akan memimpin Indonesia setelah ini saya harap dapat memerhatikan dan memperbaiki masalah sistem pendidikan setelah Pemilu 2019. Ini akan menjadi bumerang untuk negara kita sendiri di masa yang akan datang bila dibiarkan begitu saja.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Miris bila UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” tapi pada faktanya negara kita belum bisa mewujudkannya.

Setiap dari kita punya mimpi yang ingin dicapai, begitu pun dengan anak-anak yang berujung putus sekolah.

Semoga pemerintah mendatang dapat lebih peka terhadap persoalan-persoalan pendidikan setelah Pemilu 2019.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *