Politik Bukan Puisi
Ilustrasi: Emira Salma/Youth Proactive

Politik Bukan Puisi

Ada satu hal yang menarik tentang kontestasi pemilu pasca-Pipres 2014. Saya menyebutnya dengan istilah politik puisi.

Politik puisi adalah gaya berpolitik yang cenderung mengedepankan pesona ketimbang keakuratan gagasan. Istilah ini menyoroti fenomena kampanye atau debat terbuka yang ketimbang menjadi adu gagasan justru menjadi teropong ke rah privat.

Hal-hal sepele diperhatikan, mulai dari cara tertawa, batuk, tanggal lahir, primbon, asal-usul nenek moyang. Semuanya kemudian dipaksa sedemikian untuk dipertautkan dengan masa depan bangsa. Aroma mempesona yang khas puisi lebih mencolok ketimbang keakuratan data dan fakta yang disajikan.

Apa gunanya data bila kemudian hal tersebut tidak meningkatkan elektabilitas? Apa gunanya validitas kata-kata bila hal tersebut tidak mempesona? Ketika Richard Nixon pertama kali mengatakan bahwa politik adalah puisi, kita sudah tahu ke mana arah pembicaraan tersebut tanpa perlu berpikir ruwet. Nixon tahu bahwa seorang calon pemimpin dalam negara demokrasi harus tetap menari walau musik telah dimatikan. Tidak peduli apa fakta yang terjadi, intinya seorang calon pemimpin harus elok di mata dan indah untuk didengar serta menggetarkan jiwa ketika bertatap.

Untuk Indonesia, politik puisi menjadi sebuah jalan tol gratis tanpa hambatan. Politik puisi menjadi senjata andalan demagog-demagog yang datang dengan tangan kanan teracung dan tangan kiri yang memegang sebilah pisau. Taktis dan licik. Kalkulasinya pas.

Apalagi dengan hadirnya kaum fundamentalis garis keras, permainan kata-kata menjadi sebuah angin yang menyejukkan namun serentak menghempaskan harapan bangsa ini. Alhasil harapan hanyalah sesuatu yang ditiup serentak dihirup oleh rakyat sendiri. Kesejahteraan hanyalah harapan, karena di atas itu semua ada kepentingan pemimpin yang ingat diri.

Debat perdana pilpres yang baru saja dipertontonkan menjadi bukti nyata pernyataan di atas. Banyak orang cemas andai-andai aib di masa lalu dijadikan materi debat oleh panelis yang bekerja bersama KPU.

Kita seharusnya tidak perlu terlalu cemas tentang isu-isu itu, isu-isu itu tidak perlu ada seandainya masing-masing kandidat paham benar substansi dari sebuah debat dan tahu targetnya adalah demi kemajuan bangsa bukan sekedar demi menduduki jabatan tertentu.

Untuk apa kita memangkas sebuah bunga yang benar-benar hanya satu di taman seseorang ketika kita punya banyak bunga di taman kita? Yang terpenting adalah menyiram bunga di taman sendiri agar dia tumbuh subur dan indah. Kemukakan gagasan-gagasan menarik yang cerdas, akurat, dan terutama demi kepentingan bangsa ini bukan malah mencari-cari aib seseorang hanya demi menjatuhkannya dan kemudian melanggeng ke atas takhta.

Politik puisi dan lemahnya nalar kritis

Made Supriatna dalam artikelnya membahas sebuah gerakan melenggang ke kanan menyongsong Pilpres 2019.  Ada sebuah upaya konstruksi realitas yang ingin menyatakan bahwa kubu kami tidak kiri. Gerakan kiri dianggap sebagai sebuah momok menakutkan dan layak untuk dibenci. Bisa ditebak ke mana arah kepentingan konstruksi tersebut, menggaet pemilih. Terlebih tindakan ini baru menjadi nyata ketika kita melihat lagi-lagi politik pesona (baca: puisi) masuk dan melempar tuduhan “antek PKI” terhadap kubu pesaing.

Politik pesona (baca: puisi) memainkan perasaan, kata-kata menipu telinga, dan penampilan yang terkadang hanya sekedar kain yang menutup borok. Tapi itulah yang disukai rakyat Indonesia. Kita pilih asal seragam. Nalar kritis semakin dekat kepada ajalnya. Kita tidak boleh pakai merah juga bukan biru atau hijau, kita harus menggenakan hitam. Gagasan hanya menjadi footnote yang baru akan dipertimbangkan ketika sudah mencapai jalan buntu.

Hal ini kemudian pintar dimanfaatkan para politisi Indonesia. Isu-isu seputar agama rentan digulirkan, hoaks ditaburkan, black campaign dikumandangkan di mana-mana. Semuanya dibalut dalam rangakaian politik pesona (baca: puisi) yang kedap dari gagasan-gagasan. Egoisme mendahului altruisme. Kepentingan pribadi didahulukan  ketimbang kepentingan bangsa.

Demokrasi bukan lagi sebuah iklim yang di dalamnya mengakomodasi kepentingan rakyat melainkan sekedar menjadi kendaraan oligarki yang sarat kepentingan. Demokrasi hanya sekedar barang dagangan yang diperjualbelikan demi kepentingan individiu-individu tertentu. Masyarakat yang telah banyak menderita dijadikan kuda tunggangan. Pemerintahan tanpa masyarakat.

Politik bukan puisi

Kalau politik adalah puisi yang tidak mempersoalkan fakta, maka apa jadinya bangsa ini ke depannya? Politik bukanlah sekedar kata-kata yang mempesona. Politik bukan sekedar membolak-balikan kata sehingga elok didengar dan memantik simpati rakyat. Politik tidak sekedar upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki sebagaimana dikatakan Aristoteles.

Politik yang benar harus bergerak dari sekedar pemenuhan kehendak, dia harus menjadi sebuah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari kebijakan-kebijakan politik masyarakat petani dapat memperoleh hasil sesuai kerja kerasnya dan pedagang dapat berjualan dengan keuntungan yang baik. Politik bukan soal pesona. Dia kompleks, menyangkut kehidupan masyarakat.

Suatu iklim politik yang baik hanya bisa dibangun di atas dasar kontestasi yang sehat. Yang tidak sekadar berfokus pada jalan menuju kekuasaan. Iklim politik yang baik harus dibangun di atas dasar kontestasi gagasan-gagasan progresif yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah aplikasi nyata dalam kebijakan-kebijakan negara, ketimbang menukik pada hoaks, demagog, black campaign yang menyudutkan orang lain demi kekuasaan yang di kemudian hari berubah menjadi otoriter.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *