Orang tua menyebar pesan negatif LGBT
Ilustrasi: Pradipa PR.

Komodifikasi Isu LGBT dalam Tahun Politik

Semenjak Indonesia merdeka selalu saja ada kepentingan dari beragamnya negeri ini untuk mengubah kesepakatan awal sebagai negara republik. Mengubahnya sesuai kepentingan golongannya.

Hari ini ada beberapa hal yang bisa mempersatukan aneka ragam perbedaan tersebut. Paling tidak ada dua isu, yaitu: PKI dan LGBT. Ketika beragam kelompok saling baku hantam di isu lain, di dua isu ini mereka akan bergandengan tangan untuk memberangusnya.

Misalnya diskusi di LBH Jakarta dua tahun yang lalu. Ada pengerahan massa dalam jumlah yang banyak, karena berita hoax bahwa acara tersebut adalah rapat persiapan untuk membangkitan PKI kembali. Padahal nyatanya acara tersebut hanyalah acara diskusi dengan diselingi pertunjukan kesenian. Warga negara republik ini dengan nalar sejarah yang jelas, dipastikan tidak ada yang beranggota PKI.

Begitu juga isu soal LGBT. Berbeda dengan PKI yang coba dihayalkan masih ada, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dituduh menyimpang dari norma sosial.

Ketika kita sudah bersepakat dengan konsep bernegara republik yang menjunjung tinggi demokrasi dan memisahkan ruang agama dengan negara, artinya negara dibangun dari konsensus-konsensus bersama melalui demokrasi dan bukan dibangun karena nilai-nilai agama, suku, ras atau golongan tertentu. Seperti termakhtub dalam sila ke-4 Pancasila.

Maka konsekuensinya adalah melindungi warga negara sesuai hukum yang berlaku. Namun kenyataanya negara tidak hadir ketika warga negara yang LGBT dibatasi hak dasarnya bahkan dinihilkan eksistensinya. Padahal mereka, seperti halnya warga negara lain, suaranya diminta setiap kali pemilihan umum, serta pajaknya dipungut dalam kegiatan usaha dan kerjanya.

Politisasi mayoritas

Menjelang pemilihan legislatif dan eksekutif serentak pada 2019 nanti, minoritas menjadi sasaran empuk politisi.

Kultur masyarakat Indonesia yang religius sering dimanfaatkan politisi sebagai ajang untuk mengkampanyekan siapa yang mampu membasmi kebathilan. Pasalnya dengan hal tersebut politisi akan mudah meraup suara mayoritas. Kebathilan sendiri dihadirkan dalam indikator nilai-nilai tiap golongan.

Mau tak mau golongan mayoritas lah yang menentukan mana yang bathil dan bukan. LGBT yang oleh anaka ragam teks agama dianggap sebagai kebathilan. Kemudian, dijadikan sasaran politisi untuk meraup suara. Oleh teriakan-teriakan politisi, mereka adalah kebathilan dan dianggap patut untuk dibinasakan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo–yang kala itu santer masuk gelanggang politik—misalnya. Dalam setiap road show ke kampus-kampus pada agenda program bela negara, menyampaikan LGBT sebagai musuh negara. Hal ini sesuai dengan materi bela negara—program Kementrian Pertahanan dan Keamanan—yang menempatkan Komunisme dan LGBT sebagai musuh negara.

Anggapan-anggapan seperti itu patut dicurigai sebagai bentuk kontrol kekuasaan terhadap sentimen mayoritas. Sebagai usaha penguasa untuk menggunakan–dan memanipulasi—mayoritas mempertahankan kekuasaan rezim. Membangun imaji musuh bersama, padahal bukanlah musuh sebenarnya.

Hal ini lantaran pemerintah dari setiap rezim tidak tegas memisahkan mana yang urusan publik dan agama setelah reformasi. Demokratisasi yang seharusnya menjadai sarana untuk mencapai titik keadilan, nyatanya hak-hak untuk bersuara tadi dikecilkan hanya dalam bilik suara. Itupun belum termasuk elit politik yang membeli—menukar dengan uang—suara warga.

Padahal bersama reformasi lahir ratifikasi dari Konvensi HAM dalam UU HAM No 39/1999. Namun belum menjadi acuan bagi perubahan kebijakan dan cara pandang masyarakat jika berhadapan dengan minoritas.

Bahkan ada kecendrungan untuk terus memarginalisasi minoritas. Menjelang tahun politik, pada November 2018 lalu ada tiga persekusi terhdap LGBT. Di lampung tiga transgender ditangkap Satpol PP kemudian disemprot air. Tak hanya itu, salah satu Satpol PP bahkan mengambil foto dan mengunggahnya ke sosial media. Di Jakarta Timur, tujuh transgender diusir oleh Ketua RT dari rumah yang sudah dihuninya sejak belasan tahun. Di Bekasi, dua orang transgender dikeroyok oleh puluhan orang, kemudian ditelanjangi di depan umum.

Mengembalikan konsep HAM

Pengabaian LGBT sebagai warga negara nyatanya terjadi di mana-mana. Bahkan mereka dijadikan sebagai bagian musuh yang harus dilenyapkan. Politisi dan partai politik yang mestinya melek atas hak-hak warga negara justru berlaku sebaliknya. Misalnya Fraksi PKS di DPR RI.

Mereka menganggap bahwa LGBT sebagai wabah penyakit bagi masyarakat, kemudian dengan bangga mereka merencanakan RUU Anti Penyimpangan Seksual. Padahal dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) disampaikan bahwa LGBT bukanlah penyakit kejiwaan.

Katakanlah menurut mereka bukan penyakit, tapi mengategorikannya sebagai perilaku menyimpang, yaitu bertentangan dengan norma dan hukum dalam masyarakat. Tetapi sebenarnya kultur masyarakat Nusantara dalam teks sejarah mengakui eksistensi LGBT sebagai bagian dari budaya. Dukun Warok di Ponorogo misalnya, yang tidak diperkenakan berhubungan seksual dengan perempuan padahal ia laki-laki. Kemudian ada pula masyarakat di Bugis yang mengenal empat kategori gender.

Ketika dulu kita masih bisa melihat Dorce Gamalama, Ade Juwita yang berasal dari Papua, Tessy Srimulat, dan Karjo AC/DC di Televisi. Hari ini kita tidak bisa melihatnya karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang tayangan yang berbau LGBT. Pertanyaanya, mengapa baru sekarang?

Jika yang menjadi acuan KPI (dan otoritas lain seperti Satpol PP) yang menganggap LGBT bertentangan dengan norma, bukankah setiap daerah memiliki norma yang berbeda-beda, mengingat kemajemukan yang dimiliki Indonesia? Sehingga sepatutnya yang menjadi acuan bagi kita bukanlah norma sosial partikular yang diberlakukan di semua tempat. Melainkan UU HAM No 39 Tahun 1999 yang mengakomodasi siapa saja tanpa tebang pilih.

Polos sekali sebtulnya mempertanyakan kesadaran otoritas penyelengara pemerintah mengenai hal tersebut. Nalar sehat dan kutur masyarakat nusantara sebenarnya sudah sangat toleran dengan beragam perbedaan.

Sehingga pantas kemudian kita mempertanyakan bahwa apakah iklim masyarakat yang intoleran terhadap berbagai kemajemukan ini memang dipelihara oleh elite politik?

Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, selain terus memupuk sikap toleransi, adalah tidak memilih wakil-wakil pemimpin yang intoleran.

Lebih dari itu, kita bisa mengubah imaji musuh bersama itu dengan hal-hal yang memang seharusnya menjadi musuh bersama. Misalnya korupsikerusakan akan alam, atau kekerasan terhadap perempuan. Bukannya malah kelompok minoritas.

Sharing is caring!
Share on Facebook14Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr2Email this to someonePrint this page

One response to “Komodifikasi Isu LGBT dalam Tahun Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *