Is this a commodity
Ilustrasi: Pradipa PR, /u/proudfangirl

Setelah 20 Tahun Usaha Menjunjung Nilai HAM

Jika menengok pada burung garuda, sang simbol negara, ada ornamen-ornamen yang menjadi dasar negara Pancasila.

Nilai kemanusiaan—sila kedua dalam Pacasila—digambarkan sebagai ikatan mata rantai yang tak terputus. Dia dimaknai sebagai ikatan jiwa manusia yang hidup di muka bumi dimana saling terkait satu sama lain. Tak memandang identitas apapun, baik itu suku, budaya, agama, bangsa, jenis kelamin, strata sosial dan lain sebagainya.

Namun hingga hari ini di Indonesia, hak asasi manusia tidak terlindungi dengan cukup baik. Seperti hak atas milik pribadi, kebebasan berekspresi, hak administratif kelompok penghayat kepercayaan, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hingga hak atas pekerjaan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat.

Data menunjukan pada tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima total sebanyak 7.188 pengaduan. Kepolisian menempati posisi pertama pihak yang diadukan sebagai pelaku pelanggaran dengan 2.290 pengaduan. Kedua adalah korporasi dengan data yang dilaporkan sebanyak 1.030 pengaduan.

Data pengaduan menempatkan hak atas kesejahteraan sebagai urutan pertama pengklasifikasian hak yang diadukan dengan jumlah 2.748. Posisi kedua ditempati oleh hak memperoleh keadilan dengan jumlah 2.697.

Kemudian pada tahun 2017 Konsorsium Pembaharuan Agraira (KPA) mencatat ada 659 konflik agraria yang terjadi dengan luas lahan 520.491,87 Ha, yang melibatkan sebanyak 652.738 keluarga. Sektor perkebunan dengan 208 konfik agraria menjadi urutan pertama dalam konflik agraria sepanjang tahun 2017.

Sektor properti ada di urutan kedua dengan 199 konflik. Sedangkan yang ketiga adalah sektor infrastruktur dengan 94 konflik.

Negara ini bersumber pada Pancasila yang menjunjung kemanusiaan, tapi dalam kenyataanya banyak permasalahan menodainya, bahkan pelakunya adalah aparatus negara itu sendiri. Ketika pelakunya korporasi, negara hanya menonton saja.

Padahal Pemerintah telah mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan Hak Asasi Manusia di pasal 28 dan mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mandat Reformasi pun sudah mewajibkan dibentuknya Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus HAM.

Sampai hari ini belum ada tanda-tanda usaha tersebut berbuah hasil.

Apa yang mengerikan adalah absennya diskursus HAM dari kontestasi Pemilu 2019. Keributan di antara tim sukses atau pendukung calon presiden hanya terjadi di sekitaran isu dangkal dan gosip bernada SARA.

Masa depan HAM nampak suram, sesuram hari-hari mahasiswa yang berjuang menyelesaikan studinya sambil dikejar-kejar wisuda dan lekas menikah. Isu HAM selama ini hanya menjadi ‘gorengan elite’ dan komoditas politik saja. Ia muncul di saat dirinya laku di pasar politik semata, tak ada keseriusan untuk menegakkannya.

HAM dan Peluang Ekonomi

Karlina Supeli, seorang filsuf perempuan Indonesia, dalam Pidato Kebudayaannya di Dewan Keseniaan Jakarta pada tahun 2013, menyampaikan hal serupa.

Ia memberi delapan pokok siasat kebudayaan. Siasat itu dipergunakaan untuk mengubah kebudayaan negatif di negeri ini, misalnya konsumerisme, intoleransi, atau korupsi.

Siasat kedua yang dipakai untuk mengubah budaya negatif tersebut adalah perihal ekonomi. Bunyinya sebagai berikut, “Mengubah konsep ekonomi dari pasar dan jual beli uang ke urusan mata pencaharian warga biasa”. Sektor ekonomi adalah sektor yang berurusan dengan banyak sektor lain. Bahkan bisa dibilang sebagai tulang punggung kehidupan, karena soal perut soal hidup dan mati.

Persoalan-persoalan yang berdampak langsung pada pelanggaran HAM tidak terlepas dari arah kebijakan perekonomian Indonesia yang kapitalistis. Kekayaan diserahkan begitu saja kepada siapa saja yang mampu menguasainya. Rakyat tersingkirkan dari tempat tinggalnya akibat haluan perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Korporasi, misalnya, jadi pelaku nomor dua dalam konflik agraria. Tanah dirampas demi kepentingan industri pertambangan.

Laporan “Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” menunjukkan cara kerja industri tambang yang membiayai ongkos politik elite dan menyebabkan banyak masalah korupsi perizinan. Tak heran kalau dalam kasus kebakaran hutan seperti di Riau beberapa waktu silam, ada peran elite politik, korporasi, dan tentunya korupsi.

Apapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM di negeri ini akan sia-sia jika arah kebijakan perekonomiannya masih menyediakan peluang bagi mereka yang ekonominya kuat untuk mengeksploitasi mereka yang ekonominya lemah.

Jalan keluar yang mestinya diambil oleh negara untuk mengatasi persoalan kemanusiaan adalah dengan mengubah arah kebijakan perekonomiannya. Haluan ekonomi yang kapitalistik hanya akan memberikan kesempatan mereka yang perekonomiannya kuat untuk terus mengeksploitasi yang lemah.

Negara juga harus tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini yang belum terselesaikan, bahkan ada juga yang belum tersentuh sama sekali. Beberapa kasus di antaranya yaitu peristiwa penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998, tragedi penembakan di Universitas Trisakti, Semanggi I dan II, dan peristiwa lain yang diakibatkan konflik SARA.

Sharing is caring!
Share on Facebook10Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr1Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *