Baliho don't give or take bribes

Bangun Daerah, Suap Merajalela: Korupsi Pembangunan Infrastruktur Selama 2018

“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju…”

Begitulah sepenggal kalimat yang diucapkan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2018 lalu. Selama empat tahun masa pemerintahannya, Pak Jokowi sangat bersemangat melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, lho! Target pembangunannya pun dimulai dari daerah.

Namun, tidak semudah itu, Youth! Niat lurus pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur daerah toh harus berkelok sebab ulah tikus daerah dan korporasi.

Sejak Januari hingga November 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menahan 27 kepala daerah dengan 10 di antaranya terlibat kasus korupsi pembangunan infrastruktur.

***

Januari

Bupati Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), Abdul Latif
(dari Partai Golkar, Partai Berkarya)

Ini kasus korupsi pembangunan infrastruktur paling dini. Pada Januari 2018, KPK menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, dan VIP di Rumah Sakit Damanhuri Barabai. Dirinya diduga menerima uang sejumlah Rp3,6 miliar atau 7,5 persen dana imbalan dari Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto (nasional.tempo.co, 17/3).

Pemberian pertama dilakukan Donny pada rentang waktu September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar. Kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar. Terakhir, Donny mentransfer uang komisi untuk Fauzan Rifani sejumlah Rp 25 juta. Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan bahwa hasil gratifikasi tersebut dibelanjakan oleh Abdul menjadi 23 unit mobil mewah, 8 unit motor mewah, dan aset lainnya (nasional.tempo.co, 16/3).

 

Februari

Bupati Ngada (Nusa Tenggara Timur), Marianus Sae
(dari PDI-P)

KPK menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap atas beberapa proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sejak November 2017 hingga Februari 2018, Marianus diduga telah menerima suap Rp 4,1 miliar dari total Rp 54 miliar yang dijanjikan pada 2018.

Dirinya diduga mendapatkan suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, atas janji proyek-proyek jalan yang dapat digarap oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu (nasional.tempo.co, 12/2), sebagai korupsi pembangunan infrastruktur. Pengiriman uang dilakukan melalui transfer ATM atas nama pribadi Wilhelmus yang kemudian diberikan kepada Marianus.

Bupati Lampung Tengah (Lampung), Mustafa
(dari Partai Nasdem)

Kasus Mustafa bermula ketika KPK menangkap ajudan Mustafa pada Operasi Tangkap Tangan pada Kamis (13/2) yang kemudian KPK bersama Polda Lampung berkoordinasi untuk menangkap Mustafa (Tirto.id, 16/4).

Di kasus korupsi pembangunan infrastruktur ini, Mustafa melangsungkan suap untuk memuluskan usulan pengajuan pinjaman dana BUMD senilai Rp300 milliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Mustafa bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

KPK menduga Mustafa mengarahkan Taufik Rahman untuk memberikan suap kepada pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp1 miliar. Selain itu, dana suap senilai Rp900 juta juga berasal dari kontraktor proyek dan Rp100 juta bersumber dari Dinas PUPR Lampung Tengah.

Bupati Subang (Jawa Barat), Imas Aryumningsih
(diusung PKB dan Partai Golkar)

KPK menangkap Imas Aryumningsih dalam Operasi Tangkap Tangan pada Selasa malam (13/2). Imas diduga menerima hadiah terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Memperlancar proses perizinan sering terjadi dalam korupsi pembangunan infrastruktur.

Nyatanya, kasus yang menyeret Imah adalah turunan dari dua Bupati Subang pendahulunya, yaitu Eep Hidayat yang tersangkut kasus korupsi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemerintahan Kabupaten Subang periode 2005-2008 dan Ojang Sohandi yang menyuap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp528 juta guna meringankan tuntutan terdakwa, Jajang Abdul Kholik, atas tindak pidana korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang (nasional.kompas.com, 14/2).

Selain Imas, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Perizinan PTSP Pemkab Subang dan dua orang swasta.

 

Maret

Bupati Bengkulu Selatan (Bengkulu), Dirwan Mahmud
(dari Partai Perindo)

Dirwan Mahmud terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di kediamannya pada Selasa (15/5). Dirinya diduga menerima suap senilai Rp98 juta dari Juhari, seorang kontraktor yang dijanjikan proyek pembangunan jalan dan jembatan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini modus yang lumrah dalam korupsi pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, mengatakan bahwa Rp98 juta tersebut adalah commitment fee sebesar 15 persen dari nilai lima proyek senilai Rp750 juta (nasional.kompas.com, 16/5). Selain itu, juga terjaring istri dari Dirwan, Kepala Seksi Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan, dan Juhari.

Mei

Bupati Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Agus Feisal Hidayat
(diusung Partai Demokrat, PPP dan PKB)

KPK menetapkan Agus Feisal sebagai tersangka atas penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan senilai Rp409 juta. Sebagian dana suap diduga diperoleh dari kontraktor di lingkungan Pemkab Buton Selatan yang dikepalai oleh Tonny Kongres, kontraktor yang mengepul dana untuk diberikan kepada Agus Feisal (nasional.kompas.com, 25/5). Kontraktor memang sering jadi penyuap dalam korupsi pembangunan infrastruktur.

 

Juni

Bupati Purbalingga (Jawa Tengah), Tasdi
(dari PDI-P)

Tasdi didakwa menerima dana suap dan gratifikasi dalam pembangunan kawasan Islamic Center. Dana suap korupsi pembangunan infrastruktur senilai Rp115 juta diterima oleh Tasdi dari pengusaha, Hamdani Kusen, melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang di Setda Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto.

Suap tersebut dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 4 Mei 2018 senilai Rp15 juta di Pendopo Bupati Purbalingga dan tahap kedua pada 4 Juni 2018 senilai Rp100 juta di lokasi proyek. Sementara itu, dalam penerimaan gratifikasi, Tasdi menerima senilai Rp1,465 miliar dan 20.000 dollar AS dari para pengusaha yang mengerjakan proyek di Purbalingga dan uang setoran bawahannya (regional.kompas.com, 15/10).

 

Juli

Bupati Lampung Selatan (Lampung), Zainuddin Hasan
(dari Partai Amanat Nasional)

Zainuddin Hasan menerima suap senilai Rp600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. Dana suap tersebut adalah commitment fee sebesar 10-17 persen atas 15 proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Lagi-lagi, dalam korupsi pembangunan infrastruktur, sering banget memang perusahaan menyogok pemerintah demi proyek.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, juga mengatakan bahwa Zainuddin diduga mengatur proses lelang proyek agar Gilang dapat memenangkan seluruh proyek di Dinas PUPR senilai Rp20 miliar (nasional.kompas.com, 27/7). KPK juga menduga Gilang meminjam banyak nama perusahaan untuk digunakan pada proyek yang dimenangkan.

 

Oktober

Bupati Bekasi (Jawa Barat), Neneng Hassanah Yasin
(dari Partai Golkar)

KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka atas penerimaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang. Neneng diduga dijanjikan uang senilai Rp13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga Senin (15/10), baru terjadi penyerahan Rp7 miliar melalui sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi (nasional.kompas.com, 15/10).

Mungkin kasus ini adalah salah satu kasus korupsi pembangunan infrastruktur yang paling booming karena iklannya Meikarta kita lihat di mana-mana, sampai “gelaplah berita,” kata Remotivi.

 

November

Bupati Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Remigo Yolando Berutu
(dari Partai Demokrat)

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan kepada Remigo pada 17-18 November lalu. Remigo diduga telah menerima suap senilai Rp 550 juta sejak pertengahan November 2018 (Koran Tempo, 21/11). Penerimaan dana suap tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pakpak Bharat yang kemudian digunakan Remigo untuk mengurus kasus istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi, perihal dugaan korupsi dana PKK Pakpak Bharat tahun 2014 senilai Rp 670 juta.

 

***

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi pejabat daerah melalui perbaikan sistem pelaksanaan proyek dan keterbukaan anggaran di sektor infrastruktur belum efektif, seperti diliput Tempo (21/11).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengaku bahwa Kementerian juga terus mendampingi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran secara elektronik. Tjahjo menambahkan, ”Mau bicara apa lagi, saya telah terus-terusan mengingatkan,” (Koran Tempo, 21/11).

Memang, sekadar sistem tak cukup. Kasus korupsi pembangunan infrastruktur yang melibatkan mereka adalah menerima suap uang pelicin atau pemberian perizinan dari korporasi/perusahaan yang membangun infrastruktur. Korupsi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah salah satu jenis korupsi yang paling jamak tapi sering diabaikan.

Sharing is caring!
Share on Facebook14Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *