Wajah Douwes Dekker
Ilustrasi: Rifad Rizki/Youth Proactive.

Douwes Dekker dan Sumpah Pemuda: Siapa Kita?

Di tengah panasnya tahun politik, kita menyaksikan–juga sebagian ikut-ikutan–pelbagai drama-tragedi yang menuntun kita pada satu permenungan: ada yang lepas dari ingatan kita sebagai bangsa yang satu. Utamanya tentang siapa diri kita.

Sehingga tepat, dalam momentum Sumpah Pemuda ini, perlu rasanya kita sejenak kembali bertanya dalam hati: apa yang membuat 1.340 suku bangsa dengan 1.158 bahasa daerah (BPS, 2010) setidaknya bisa seia sekata berpayung Indonesia?

Saya lebih suka menjawab seperti apa yang dikatakan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker: “Ada perasaan senasib sepenanggungan… terpasung oleh perihnya penjajahan.”

Yang menarik, kalimat itu menggema jauh sebelum hiruk pikuk sidang-sidang di Pejambon medio 1945 itu. Ada ikhtiar untuk mendefinisikan siapa kita: sebuah bangsa yang majemuk. Ikhtiar itu justru dimulai dari mulut seorang Indo (sebutan untuk mereka yang bukan keturunan murni Eropa, tapi bukan pula Bumiputra). Seorang blasteran, yang dalam secarik suratnya untuk ratu Belanda pada 1913: “Tidak, Yang Mulia… negeri ini bukan negeri milik Anda. Negeri ini adalah negeri milik kami, tanah air kami.”

Kita mestinya bertanya: apa maksud “tanah air kami” bagi seorang Indo? Bukankah nenek moyang Anda telah demikian kejamnya pada kami yang Bumiputra, menjadikan kami tak lebih dari seekor budak? Lantas, dengan entengnya anda mengatakan seolah anda bagian dari kami?

Saya bisa membayangkan pelbagai satire, bahkan kecurigaan yang dialamatkan pada diri Douwes Dekker ketika itu. Namun, sosok yang lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879, berdarah Jawa dari sang bunda itu tak kenal surut. Ia berpendirian keras. Baginya, Hindia atau Indonesia bukan sekadar tempat di mana ia lahir. Ada sesuatu yang mengikatnya dan merasa jadi bagian terbesar hidupnya. Sesuatu yang mesti diperjuangkan.

Karena sikapnya itu, DD–begitu ia akrab dipanggil–keluar dari Indische Bond setelah sebelumnya terus mengkritik langkah perkumpulan orang-orang Indo itu. Baginya, mereka lembek dan cuma bisa mengemis pada Belanda: cukup dengan hidup nyaman dan tak mengganggu kepentingan Belanda atas tanah jajahannya. Sesuatu yang tentu ditentang DD.

Risiko bagi seorang seperti DD, pasti ia dikucilkan di komunitasnya sendiri. Sejak awal, ia pun memang seorang asing di tengah-tengah mereka yang ia bela–yang kerap diejek oleh suku bangsa ayahnya dengan sebutan inlander. Dari situ, pernah DD mengeluh dan bertanya: sekat selamanya tak akan hilang, itu niscaya, tapi bisakah puak “kami” dan puak “mereka” berembuk, mengatas-namakan “kita” untuk mengatakan bahwa penjajah itu harus angkat kaki dari bumi pertiwi dengan segera?

DD beruntung. Ia bertemu orang-orang yang percaya akan keteguhan sikapnya itu. Salah duanya datang dari Bumiputra: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara).

Bersama mereka, DD terus mendorong arti yang pas untuk mengisi pengertian dari bangsa baru yang mendiami negeri yang merdeka kelak. Dalam majalah Hindia Poetra tahun 1918, proposal itu kian tampil berani: “Bangsa Indonesia ialah siapa saja yang menganggap Hindia atau Indonesia tanah airnya, tak peduli apakah ia orang Indonesia totok, keturunan Tionghoa, Arab, Belanda, atau Eropa. Siapa pun warga negara Indonesia adalah orang Indonesia,” jelas Tiga Serangkai itu.

Barangkali, pada akhirnya, semangat DD itulah yang juga menginspirasi para pemuda untuk berembuk di Batavia. Mereka berikrar: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Persatuan. Belakangan kita mengenalnya sebagai Sumpah Pemuda 1928.

Tentu tak habis pikir. Sebelum dimaklumkannya sumpah itu, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Bataks Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Sekar Rukun, Pemoeda Kaoem Betawi, juga pemuda perwakilan dari Papua, dan perkumpulan suku bangsa lainnya, apakah pula berpikir jauh: rumusan mereka itu–seperti cita-cita DD di atas–punya konsekuensi yang tak gampang untuk dijalankan, cukupkah modal senasib sepenanggungan itu dijadikan alasan untuk sesuatu yang justru sangat rentan nantinya menjadi sebuah pertikaian?

Dari situ, kita seharusnya selalu tertegun ketika mendefinisikan siapa kita, sebuah uji-coba yang sulit untuk mencari titik temu antar pelbagai suku bangsa–dan toh bisa bersepakat.

Maka harus diakui, merawat Indonesia itu susah. Dan susah itu berarti bukan tak bisa. Saya rasa, yang membuat Indonesia tak akan seperti Yugoslavia yang bubar (pluralnya tak kalah dengan Indonesia) ialah adanya sebuah kerendah-hatian.

Salah satunya, memandang pemilu sebagai sebuah kompetisi yang di dalamnya tak ada yang namanya musuh, cuma ada lawan. Rendah hati untuk tak memaksakan kehendak pada mereka yang punya pilihan politik yang berbeda, misalnya.

Kita punya modal besar itu. Memang ada yang begitu galak mengartikan siapa kita, tapi saya kira itu hanya sebagian kecil dari kita. Mayoritas kita, saya yakin, justru punya kerendah-hatian yang akan ditempuhnya rembukan untuk mencari titik temu bila ada masalah. Bung Karno menyebutnya gotong-royong. Sikap yang merupakan hasil tempaan sejarah dan jadi semacam tradisi. Dan toh, kita masih tetap eksis dan akan terus eksis.

Teruslah eksis untuk tak surut seperti apa yang diperjuangkan DD. Apalagi hari-hari ini yang gerah di mana kita jadi terbelah. Sudah waktunya mengatakan bahwa politik itu secukupnya, sedang persaudaraan sesama anak bangsa itu selamanya. Maka, mari rayakan 90 tahun Sumpah Pemuda di tahun politik ini dengan penuh kegembiraan. Bukan ketegangan.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *