Mulut-mulut nakal di internet
Ilustrasi: Yasmina Wulandari/Youth Proactive

UU ITE: Undang-undang Ini Tidak Efektif

“The internet is not a luxury, it is a necessity.”

Barack Obama

Saat ini internet menjadi sebuah komoditas (utama) yang diperlukan manusia, terutama Generasi Z. Lewat internet, bisa dengan mudahnya sekarang mengetahui apa yang terjadi tanpa harus menunggu lama. Saking cepat dan banyaknya informasi, timbul permasalahan seperti sulit membedakan antara informasi atau berita yang benar dan yang salah, bahkan yang lebih parahnya digunakan untuk menyerang dan melecehkan orang lain.

Bayangin aja, di tahun 2017 menurut data Kemkominfo ada 143 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dari total penduduknya sebesar 262 juta jiwa. Jadi ada sekitar 54% persen masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Artinya ada separuh warga negara Indonesia yang bisa kapanpun menjadi penikmat dan penyebar informasi (warganet).

“Solusi”, katanya Menkominfo

Nah, supaya separuh warga negara Indonesia bisa menjadi warganet yang “baik dan tertib” dalam menggunakan internet, Kemkominfo mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian terdapat beberapa pasal perubahan tercantum pada UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Sayang banget, pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang ini sering dibilang pasal karet oleh para aktivis hak asasi manusia dan media. Pasal karet artinya pasal ini bisa digunakan oleh salah satu pihak untuk menyerang pihak lainnya, jadi pasal ini dapat dijadikan sebagai “senjata era globalisasi”.

Kalau dilihat dari data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), mayoritas pasal yang digunakan adalah pasal 27 ayat 3. Isinya tuh mengatur tentang pencemaran nama baik dan juga kebanyakan hanya berujung pada kepolisian, tanpa ada kepastian status hukumnya berujung pada tersangka atau terpidana.

Pertanyaannya adalah kok bisa sudah sampai kepolisian, tapi status hukumnya nggak jelas?

Kata Damar Juniarto sebagai Regional Coordinator SAFEnet, dikutip dari Tirto, menjelaskan bahwa penyebab hal tersebut terjadi karena kurangnya bukti yang ditemukan, jadi kasus tidak bisa dilanjutkan. Terus kalo status hukumnya nggak jelas, jadi bebas dong orang yang dilaporkan lewat UU ITE? Oh tentu tidak.

Dikutip dari Tirto dan data SAFEnet, dari 245 kasus UU ITE, 116 kasus “digantungin” oleh kepolisian dan hanya 12 kasus yang dinyatakan bebas oleh pengadilan. Jadi, ya kasihan “digantungin” terus entah sampai kapan. Kalo kata pepatah, “biarkan waktu yang menjawab”.

Analisis receh

Menurut saya ada beberapa alasan kenapa UU ITE ini bisa dibilang tidak efektif. Dimulai dari penggunaan frasa atau kata “sengaja dan tanpa hak” hampir di seluruh isi pasal dalam UU ITE, ambil salah satu contohnya pasal favorit yaitu pasal 27 ayat 3:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperhitungkan niat jahat seseorang dan menentukan perbuatannya sengaja atau tidak sengaja? Apakah yang dimaksud dengan ketidaksengajaan adalah “kepencet” atau “keceplosan”, apakah kronologis peristiwa “kepencet” atau “keceplosan” dapat diterima oleh pengadilan?

Kegunaan atau definisi dari kata “sengaja” itu sendiri masih menjadi pertanyaan dan menimbulkan multitafsir.  Selanjutnya adalah kata “tanpa hak”, kalo dipikir-pikir berarti ada yang punya hak dong buat melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan? Multitafsir akan kembali terjadi.

Kategori dari penghinaan dan pencemaran nama baik itu juga menimbulkan pertanyaaan, bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik seperti apa yang dapat dijerat ke pasal ini. Penghinaan atau pencemaran juga sifatnya subjektif karena harus ada yg merasa jadi korban.

Kalau hanya dijelaskan sedemikian rupa, ya jangan heran kalau tercipta sebuah pemerintahan atau masyarakat antikritik dan pasalnya digunakan sebagai senjata, karena pada dasarnya pasal ini sulit dibuktikan dan subjektif.

Sekarang kita juga bisa lihat bahwa komentar-komentar warganet dan postingan mereka di media sosial ternyata lebih kejam dan menyakitkan, sering memuat pencemaran nama baik atau agama, menyebarkan berita-berita bohong, bahkan pada level pelecehan seksual.

Sudah tidak asing lagi di mata kita kalau kolom komentar di atas angka 100 komentar, pasti ada saja yang berdebat lalu berujung memaki satu sama lain dan komentar berisi pelecehan seksual biasanya digunakan warganet saat melihat foto berdasarkan pakaian yang dipakainya. Kemudian, postingan tipe-tipe menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik atau agama biasanya digunakan pada suasana pemilu maupun pilkada untuk menjatuhkan citra satu sama lain atau untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap pihak tertentu.

Indonesia dapat digolongkan sebagai kelompok tradisionalis dalam memandang diskursus hukum internet, artinya ada keyakinan bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu negara. Negara dianggap mempunyai kewenangan yang sah untuk menegakkan peraturan-peraturan untuk mengelola ruang maya dengan tujuan supaya mencegah atau mengatasi kekacauan di ruang maya (Serrano, 2006).

Menurut Lawrence Lessig dalam bukunya Code: Version 2.0 dijelaskan bahwa supaya pemerintah dapat mengatur warganet dengan baik, negara harus mengetahui tiga hal, yaitu siapa yang diatur, di mana mereka, dan apa yang mereka lakukan, apabila negara tidak mengetahuinya, maka negara tidak boleh berbuat seenak-enaknya (Lessig, 2006)

Tapi ya kembali lagi sebenarnya kepada masyarakatnya. Karena pada dasarnya tujuan dari hukum internet adalah untuk mengatur masyarakat dalam interaksi dunia maya, bahkan kalau kata Antonio-Segurra Serrano ada kemungkinan bahwa masyarakat dapat membentuk hukum internetnya sendiri (Serrano, 2006).

Fungsi negara di ruang-maya sebenarnya hanya mengatur tanpa menganggu kehidupan ruang-maya masyarakat, karena melakukan penegakan hukum di masyarakat bukan melalui intervensi total, tapi dengan membuat skema besar yang prosesnya konkretnya diserahkan kepada masyarakat (Rahardjo, 2006). Negara seyogyanya tidak hanya melakukan penertiban terhadap warganet, tetapi berusaha untuk mencerdaskan warganet melalui pendidikan maupun penyuluhan supaya semakin bijak dalam menggunakan internet.

***

Referensi

Lessig, L. (2006). Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0. New York: Basic Books

Rahardjo, S. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press

Serrano, A. (2006). Internet Regulation and the Role of International Law. International Law. 10(1), pp. 191-272.

Gerintya, S. (2018). Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE. Tirto. Retrieved from https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dari-jerat-uu-ite-cVUm

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *