Manggil setan TNI
Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.

Lebih Seram dari Halloween, 4 Hal Ini Sering Menghantui Indonesia

Halloween memang gak terlalu lazim dirayakan di Indonesia. Kalau kata IDN Times, “gak ada anak-anak yang berkeliaran dari rumah ke rumah untuk sekedar minta permen, gak ada kegiatan mengukir labu, pesta kostum pun jarang.”

Tapi, sebenarnya tanpa perlu ada Halloween pun kita masih bisa ngelihat betapa seramnya kejadian-kejadian yang masih menghantui sudut dan pelosok di Indonesia.

Tahun 2015 lalu Youth Proactive berkolaborasi dengan illustrator Sidharta Firmansyah Rasidi mencatat beberapa peristiwa ngeri itu dalam wujud poster. Bahkan meski kejadiannya sudah lampau, kita masih bisa melihat hal yang mirip terus terjadi sampai tahun 2018 ini.

Apa aja sih?

Overdosis ketakutan sama PKI, orang mau ziarah  malah diusirin

#HororItu dicegat saat ke makam orang tua sendiri
Mau ke makam orang tua sendiri, berujung diusir dari Indonesia… Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.

Akhir Oktober 2015, Tom Iljas (77 tahun) dicekal dan diusir keluar Indonesia ketika berziarah ke makam ayahnya, korban pembantaian massal 1965. Waktu itu Tom dihadang polisi berpakaian sipil, kunci mobilnya diambil paksa, diinterogasi di Mabes Polri, sebelum akhirnya diusir keluar dari Indonesia karena dituduh ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Paranoia terkait PKI memang masih menghantui Indonesia. Masyarakat kita masih suka komat-kamit mengulang mantra Orde Baru tentang bahaya PKI dan perlunya TNI menumpas komunisme. Bahkan Presiden Jokowi aja masih mengulang-ngulang mantra ini ibarat jimat–jimat menuju terpilihnya doi kembali di Pilpres 2019 kali ya.

Padahal ketakutan akan PKI ini disebut Professor Ariel Heryanto (Monash University) sebagai “the biggest hoax of all time.

Takut ketahuan bobroknya aparat, buku dan majalah malah dibredel

Mau belajar sejarah aja susah... Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.
Mau belajar sejarah aja susah… Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.

Majalah Lentera terbitan pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, dibredel aparat di awal Oktober 2015, lantaran membahas pembantaian di Salatiga yang terjadi tahun 1965.

Padahal ini cuma pembahasan sejarah biasa, tapi aparat kayak takut gitu ada sesuatu yang terungkap. Dulu Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pernah denial ada kuburan massal akibat pembantaian 1965. Eks-panglima TNI Gatot Nurmantyo juga sempat halu memaklumi pembredelan buku karena kebangkitan komunis itu tuh, “ibarat makan garam, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat”.

Sepanjang 2015 sampai bulan Agustus 2016 ada kurang lebih 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia. Beberapa kasus pelarangan, misalnya, terjadi pada saat pemutaran film Senyap, Alkinemokiye, Samin vs Semen, dan Pulau Buru Tanah Air Beta. Sedihnya memang walau katanya kita udah di Era Reformasi nih, ternyata pembredelan masih lazim banget terjadi di Indonesia.

TNI bukannya makin profesional, malah makin predatoris

TNI yang berbaju Polri
TNI mau diseret kembali ke masyarakat, bukannya ke barak! Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.

Tahun 2015 lalu sempat mencuat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Struktur Organisasi TNI memuat pasal yang memberikan TNI peran keamanan (bukan cuma pertahanan). Peran keamanan seharusnya diurus oleh POLRI, yang merupakan salah satu dari amanat Reformasi 1998. Karena TNI (yang bersenjata lengkap) terlalu bahaya dilibatkan dalam urusan sipil.

Dalam kajian tentang hubungan militer dan sipil, menurut peneliti Amos Perlmutter, militer profesional seharusnya tunduk pada sipil; loyal pada negara dan bukan pada pemimpin politik; serta hanya mengurus persoalan pertahanan, tidak terlibat dalam sosial-politik dan keamanan.

Ironisnya, pejabat sipil di Indonesia sendiri juga sering menyeret TNI ke urusan sipil. Misalnya seperti yang dilakukan eks-Gubernur DKI Basuki Purnama dalam kasus penggusuran paksa dan eks-Menhub Ignasius Jonan dalam pengamanan bandara. Kalo kata Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo sih, yang kayak begini ini belum bisa move on dari Orde Baru!

Penggusuran paksa dan perampasan lahan terus-menerus di-backing aparat

Dukun memanggil setan TNI
Bukannya jadi abdi negara, malah jadi centeng korporat… Ilustrasi: Sidharta F. Rasidi.

Masih terkait TNI yang masuk ke urusan sipil. Agustus 2015 lalu, salah satu kasus yang mencuat adalah kasus TNI merampas lahan petani Urut Sewu, Kebumen, dan beri izin eksplorasi lahan bagi perusahaan tambang bijih besi.

Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat selama Agustus 2016 hingga Agustus 2017 ada 138 tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan prajurit TNI. Kata Puri Kencana Putri dari KontraS, “Gesekan dengan warga sipil menggunakan senjata api di lapak bisnis hiburan, judi, dan sebagainya. Masih banyak prajurit yang susah hidupnya di daerah, sehingga agar sejahtera, mereka pakai cara sebagai preman berseragam.” (Tirto.id, 6/10/2017)

Sayangnya ini ini bukan fenomena dua-tiga tahun lalu. Sejak zaman Orde Baru sampai hari ini, peristiwa macam ini masih terjadi. Gerakan lingkungan WaLHI mencatat fenomena ini paling parah di persoalan kehutanan dan lingkungan, seperti yang kejadian di Pasaman, Sumatera Barat, waktu tambang emas menyewa TNI untuk mengusir paksa warga, Mei 2018 lalu.

***

Begitulah potret kecil kekerasan yang dilakukan oleh aparat kita. Sayangnya masih banyak lagi yang bisa dibahas. Cuma kalau udah begini, buat apa lagi trick or treat ala-ala Halloween ya?

Sharing is caring!
Share on Facebook5Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *