Ahok dan Meiliana termenung
Ilustrasi: Pradipa PR

Negara Prosedural dan Sentimen Terhadap Kaum Minoritas

Negara hukum demokratis Indonesia sedang diuji. Apa pasal? Kita mendapati kasus Ahok tahun 2017 dan kasus Meiliana tahun ini. Mereka sama-sama dihukum karena pelanggaran atas penodaan agama oleh pengadilan pidana.

Apakah karena kedua-duanya adalah minoritas (etnis Tionghoa dan Kristen) dari yang mayoritas? Padahal, majority rule hanyalah salah satu aturan main dalam demokrasi dan bukan fondasi dari demokrasi itu sendiri (Nasution, 2010:12).

Hak asasi manusia sebagai seni mengelola perbedaan

Menurut bacaan saya terhadap dokumen amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disusun oleh MaPPI FH UI, terdapat sentimen horizontal antar warganegara pada kasus Meiliana, yakni seperti yang tertulis pada bagian kronologis angka 7, 8, dan 10 sebagai berikut (MaPPI FH UI, 2018: 9-10):

… Pa Sayuti, Cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume masjid kita itu, … macam mana ini Cina yang di depan itu minta suara volume masjid dikecilkan … kak, kau melarang adzan ya? … lalu dijawab terdakwa, saya tidak ada melarang adzan, pak.

Indonesia dianugerahi perbedaan suku, bahasa, agama, dan budaya. Perlu seni tertentu bagi negara untuk mengelola keberagaman agar terciptanya iklim toleransi yang menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu.

Bagi saya, seni yang dimaksud adalah nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Konsep ini mengenal istilah forum internum dan forum eksternum.

Forum internum memiliki makna bahwa setiap kebebasan yang dimiliki manusia harus dihormati dan dilindungi karena sifatnya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun (Asfinawati, 2016: 18). Mengapa demikian? Karena penikmatan hak ini adalah mutlak atas kehendak bebas dari sang penganut atau pemeluk agama itu. Jadi, di sini tak ada ruang untuk pihak lain untuk ikut campur.

Sedangkan forum eksternum terkait dengan pelaksanaan, praktik, dan pengalaman dari setiap hak. Dikatakan eksternum, karena sifatnya sebagai manifestasi dari nilai-nilai internal keagamaan (Asfinawati, 2016:18).

Pada konsep yang disebut terakhir ini, negara dapat membatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) kovenan Hak Sipil dan Politik serta Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 (Asfinawati, 2016:19).

Negara “prosedural”: positivisme hukum, harga mati?

Tanpa mengurangi rasa hormat saya atas putusan hakim dan tanpa ada kepentingan apapun pada kasus-kasus tersebut, maka kiranya saya menyatakan pendapat sebagai bentuk sunnatullah, yakni positivisme hukum sebagai ciri berpikir hukum yang dominan di Indonesia. Apa maksudnya?

MaPPI FH UI menyusun dokumen tentang Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan). Dalam kesimpulannya nomor dua bahwa berharap agar majelis hakim tinggi perlu mempertimbangkan  dan menggali unsur kesengajaan dari pelaku.

Disebutkan bahwa tujuan dari terdakwa adalah agar “mendapatkan ketenangan” dan bukan bermaksud “untuk melecehkan atau menista suatu agama” (MaPPI FH UI, 2018: 21). Hal ini karena merujuk pada kalimat yang terungkap tentang memaknai unsur dengan sengaja angka sepuluh dalam dokumen tersebut, yakni (MaPPI FH UI, 2018: 15):

“Lu ya… lu ya (dengan maksud kau ya) itu masjid lu memang bikin pekak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang” yang diucapkan terdakwa pada tanggal 29 Juli 2016 dan dijadikan dasar utama penentuan penistaan agama terdakwa untuk menistakan agama, khususnya agama Islam.

Sampai di sini kita mengetahui cara kerja para profesi hukum (penuntut umum dan hakim). Tak lain adalah kegiatan mencocokan fakta dengan pasal-pasal yang relevan pada masalah hukum in conreto yang dihadapi. Hal ini belum mempersoalkan apa itu keadilan. Sebagaimana pernyataan (J.E., Sahetapy, 1991:12) berikut ini:

Bagi orang awam tentu akan dipertanyakan: di manakah letak atau tampak keadilan itu? Jawaban seorang sarjana hukum tentu dimulai dengan suatu uraian yuridis dogmatis.

la barangkali akan mulai dengan berbicara tentang apa yang dinamakan “unsur-unsur” atau “element” dan kemudian tentang “bagian” (yang sangat penting dari suatu pasal) atau “bestanddeel ” dan ia akan terus mengoceh tentang doktrin ajaran melawan hukum yang materiil dan formil dan entah apa lagi. Tentu membosankan dan membingungkan bagi orang awam.

Dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat secara lengkap. Sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang (Putro, 2011:1).

Mengikuti pendapat di atas, dalam disiplin hukum pidana terdapat tiga asas penting yakni, lex scripta, lex certa dan lex stricta. Sederhananya, ketiganya bisa diartikan sebagai hukum pidana harus tertulis (tidak berdasarkan kebiasaan yang simbolis atau semacamnya), hukum pidana harus jelas (tidak bias atau bersifat seperti karet) dan hukum pidana harus ketat (tidak ditafsirkan semaunya).

Bila berhadapan dengan situasi hukum in concreto, hukum pidana mengandung logika tertutup. Artinya tidak ada kebenaran selain UU itu atau pereduksian dari seluruh bidang kehidupan (agama dan etnis) melalui UU. Inilah yang dimaksud paradigma positivisme hukum.

Jadi, apakah hakim (pidana) hanya sebatas mulut daripada bunyi undang-undang? Atau apapun masalah hukumnya, positivisme hukum obatnya?

Ah, kita terlalu banyak melihat undang-undang dan peraturan-peraturan yang tak berjiwa dalam sejarah (Nasution, 2010: vii).

Aksi massa memengaruhi tindakan lembaga negara (pengadilan)?

Dapatkah di sini dikatakan bahwa aksi massa mempengaruhi suatu tindakan negara, dalam hal ini keputusan hakim (pidana) dalam memutus perkara?

Kaum positivisme hukum segera mengatakan: sebaik apapun argumentasi yang dikemukakan dalam persidangan, bila fakta (hukum) tidak sesuai dengan pasal-pasal yang relevan serta keyakinan hakim maka hasilnya dapat ditebak, maka tidak akan berguna pembelaan yang disusun oleh terdakwa dan dapat diputus bersalah. Jadi, tidak ada kaitannya dengan aksi massa.

Kenyataannya, dalam perspektif socio-legal hal ini menjadi menarik. Apakah aksi massa dalam kasus-kasus penodaan agama dapat mempengaruhi suatu jalannya perkara (pidana) di pengadilan? Seperti aksi massa 212 di Jakarta tahun lalu dan kasus Meiliana sebagaimana terekam pada dokumen amicus curiae itu.

Menariknya, aksi massa ternyata juga menggunakan prosedur demokratis melalui lembaga negara sebagaimana tertulis pada dokumen amicus curiae pada bagian kronologi angka delapan belas (MaPPI FH UI: 2018: 10).

Aksi massa kasus Meiliana misalnya, menggunakan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa. Padahal, di sisi lain terdapat dalil argumen Denny Indrayana, selaku akademisi, yang mengatakan bahwa fatwa MUI tersebut sebenarnya tidak memiliki sifat mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (MaPPI FH UI, 2018: 21).

Jadi, saya berpandangan interaksi antara aksi massa-MUI-Pengadilan bersifat dilematis. Karena aksi massa ternyata menggunakan prosedur demokratis demi memengaruhi jalannya suatu kekuasaan negara (pengadilan). Dapat dikatakan pula bahwa seakan-akan demokrasi adalah tentang prosedur semata.

Saya kira, hukum hanya dapat mandiri jika ia tidak terlalu dekat berasosiasi dengan nilai-nilai moral atau dengan rezim politik tertentu (Ali dan Heryani, 2014: 116).

***

Daftar pustaka

Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. “Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,” Kencana, Jakarta, 2014.

Nasution, Adnan Buyung. “Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution: Demokrasi Konstitusi”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2010.

Asifnawati, et.al., “Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2016.

Putro, Widodo Dwi.“Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Website

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/393/328 diakses pada 2 Oktober 2018 Pukul 23.56

http://mappifhui.org/2018/09/10/tolak-vonis-kasus-penistaan-agama-meliana/ diakses pada 2 Oktober 2018 Pukul 23.18 WIB.

Sharing is caring!
Share on Facebook6Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *