Pablo Iglesias sedang berdiri di mimbar
Pablo Iglesias, pendiri Partai Podemos. Ilustrasi: Yasmina Wulandari/Youth Proactive.

Mendudukkan Kembali Populisme Kiri

Baru-baru ini, beberapa penulis majalah haluan kiri IndoPROGRESS menyepakati bahwa gerakan kiri tidak punya signifikansi politik yang menentukan dalam bursa Pilpres 2019 (lihat Mudhoffir, 2018). Kesepakatan ini memang masih tentatif. Akan tetapi, kelihatannya cukup kalau kita jujur dengan realitas sosio-politik sekarang ini.

Buktinya, tak ada satu partai politik pun yang secara radikal menjadi kanal dari kelompok masyarakat miskin, kelompok buruh dan terpinggirkan.

Secara empiris, kecemasan para penulis tersebut terkonfirmasi misalnya melalui hasil survei Power, Wealth and Defense (PWD), kolaborasi UGM-Universitas Oslo, yang mengemukakan bahwa stagnansi demokrasi juga disebabkan oleh penurunan aktor kelas menengah yang mampu berhadapan dengan kekuasaan.

Para aktivis sayap kiri tersebut–sebagaimana dirangkum Olle Tornquist, dkk (2017)–justru menempuh strategi-strategi yang cenderung liberal, individual, fragmentaris dan tidak terorganisasi.

Sindrom kegagalan gerakan kiri ini semakin akut ketika elemen-elemen populisme kanan mengemuka dalam wujud konservatisme dan radikalisme agama, ultranasionalisme reaksioner dan proteksionisme rasial. Bahayanya lagi, ikon-ikon politik sayap kanan tersebut ternyata adaptif dan rentan dalam instrumentalisasi kekuasaan.

Populisme dan krisis demokrasi

Masifikasi gerakan radikal agama serta pemunculan jargon-jargon utranasionalisme reaksioner menjadi sinyal kuat bahwa Trumpisme atau genderang populisme (kanan)–yang pada dekade 60-an diwanti-wanti oleh Ernest Gellner sebagai hantu yang sedang mengancam dunia–juga melanda prospek berdemokrasi di  Indonesia.

Terma populisme sendiri merupakan fenomena dengan sejarah panjang. Laclau, filsuf pasca-Marxis, mendefinisikan politik populis sebagai pendekatan politik berbasis massa yang muncul akibat kegagalan fungsional lembaga-lembaga sosial dan politik.

Demikian, ide dasar populisme tidak selalu destruktif–bahkan terbilang mulia. Kebangkitan populisme di beberapa negara Amerika Latin terbukti mampu memerankan antagonisme serta keberpihakan yang mulia pada kelompok marginal.

Bahaya atau tantangan populisme bagi artikulasi demokrasi tampak dalam gerakan politik partai-partai ekstrem kanan yang berwatak anti pluralisme, mengenakan xenophobic logic, anti-intelektualisme, konservatisme, dan bahkan fasisme.

Kita dapat merujuk pada kasus-kasus penampakan populisme kanan selama ini. Watak anti-pluralisme umpamanya terlihat pada partai-partai ekstrem kanan di Eropa Barat dan partai-partai berorientasi etnis dan ultranasionalis di negara-negara Eropa Timur (lihat tulisan Madung, 2018).

Sementara itu, sikap anti-intelektualisme berwujud enggannya berdiskusi secara rasional dan keengganan untuk mencari alternatif politik. Gerakan Islam yang dipicu tafsiran yang sempit dan literalis atas teks Al-Maidah 51 dalam kasus Ahok merupakan contoh kasus watak politik populis yang anti-intelektualisme.

Dengan demikian, dapat dipetakan bahwa populisme kanan merupakan ancaman bagi ideologi demokrasi yang mengunggulkan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, inklusivisme, diskursus publik, dan konflik ide berbasis argumentasi rasional.

Lantas, apakah upaya untuk mengatasi bahaya populisme kanan?

Mengangkat tema populisme kiri tidak dengan sendirinya menutup diskusi bahwa  pathos kekuasaan yang memunggungi demos atau populus dapat diselesaikan. Kendatipun demikian, sebagaimana diungkapkan Vedi Hadiz (2013), salah satu indikator yang menyebabkan stagnansi demokrasi di Indonesia adalah minusnya tradisi politik populisme kiri yang mampu memerankan antagonisme mulia atas kekuasaan yang dikuasai para oligarki.

Ibaratnya, lebih mulia membangun dunia bersama sambil membiarkan advocatus diaboli senantiasa mengusik kita dengan maksud menyelamatkan kita, daripada mencari kenyamanan eksklusif pada sebuah istana emas sambil merawat ketakutan akan bahaya pencuri yang sigap mengintai di ujung hari.

Beberapa kendala

Salah satu akar persoalan di balik terderadasinya wacana politik kiri di Indonesia adalah karena ia belum memiliki kerja politik yang strategis. Kerja politik yang strategis ini dimaksudkan pada dapur dan logistik politik, sosialisasi dan komunikasi politik, perekrutan dan pembentukan basis massa, perluasan agensi politik hingga pembentukan partai politik yang punya akses memadai dan langung atas tawar-menawar dalam politik.

Kendala fundamen di atas hemat saya disponsori oleh beberapa kenyataan berikut ini.

Pertama, dominasi oligarki pada level kekuasaan. Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi yang dianggap mengubah struktur rezim Orde Baru. Padahal, keruntuhan Orde Baru tidak diikuti jaringan oligarki (Winters, 2011).

Dengan memanfaatkan akumulasi sumber daya material yang besar, para oligark ini berhasil menguasai wilayah kekuasaan, menancapkan taring-taring hegemoniknya dan mendomestifikasi kontrol publik.

Prestasi elektoral populis Jokowi bisa jadi contoh yang riil. Kemenangan Jokowi yang didasarkan pada konsultasi dan komunikasi langsung dengan konstituen pada kenyataannya tak cukup merestorasi status quo kekuasaan yang in se masih dipelintir para oligark predatoris ini.

Kedua, pasifikasi aktivisme civil society melalui paket pembangunan berwatak developmentalisme dan praktik negaraisasi aktor politik populis. Ini mengetengahkan kerja struktural pemerintah dalam membungkam pihak yang bersebrangan serta pendewaan para aktor politik.

Developmentalisme merupakan sebuah model pembangunan yang membuat masyarakat disubsistensi sebagai subjek pasif penerima paket-paket pembangunan sebagai pemberian pemerintah. Sehingga tak heran kalau banyak masyarakat kita (terutama di desa-desa) mengakarakterisasi pembangunan semata-mata pada proyek-proyek infrastruktur fisik saja (Djalong, 2011).

Ketika proyek itu selesai, maka pembangunan pun selesai sambil mereka menunggu kebaikan pemerintah untuk kembali mengalokasikan proyek infrastruktur tersebut di tempat mereka. Peran demos (masyarakat) pun direduksi sebagai pengemis pemerintah dan birokrasi.

Sementara itu praktik negaraisasi tampak dalam alokasi jabatan publik dan paket-paket profesi bagi para aktivis, intelektual, tokoh populis dan figur publik sebagai imbalan prestasi karena telah mendukung penguasa.

Setelah masuk dalam lingkaran kekuasaan, peran mereka sebagi kanal-kanal katalisator kritis kemudian melempem. Dalam etika keduniawian Hannah Arrendt, orang-orang ini kemudian mengalami krisis dalam aktivitas berpikir atau thoughtless (lihat Koten, 2018). Mereka kemudian tenggelam dalam logika kerja yang kompromistis dan tak mampu menarik jarak dari kekuasaan.

Ketiga, pra-kondisi yang juga berkontribusi dalam kegagalan konsolidasi wacana politik kiri di Indonesia adalah lemahnya tradisi filosofis liberalisme dan sosialisme dalam politik demokrasi kita.

Lemahnya tradisi filosofis liberalisme tampak dalam pelanggaran terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia Indonesia. Pemerintah hingga kini misalnya belum mengakui perkawinan sepasang pasutri di suku Marapu, Sumba mengingat kepercayaan tradisional itu tak ada dalam agama-agama besar yang diakui pemerintah.

Minusnya tradisi filosofis sosialisme tampak dalam individualisasi manusia Indonesia secara luas dan sistematis. Sehingga tak heran kalau kita mempunyai sistem pendidikan dan administrasi yang 100% individualistis.

Ekonomi pasar disulap menjadi ekonomi uang sehingga kepemilikan individu terhadap uang amat menentukan hidup-matinya seseorang. Akibatnya, sensibilitas sosial dan moralitas publik yang penting dalam epistemologi gerakan politik sayap kiri menjadi perkakas purba yang mahal dan asing di Indonesia.

Keempat, ketiga kendala di atas kemudian kian diperparah ketika institusi primordial seperti agama belum secara efektif memerankan afeksi sosianya secara mapan. Dalam bahasa Habermas, agama-agama belum mampu keluar dari tameng doktrin komprehensifnya dan memainkan peran emansipatif dalam ruang publik (Menoh, 2015).

Merancang populisme kiri

Dalam terang demokrasi radikal, tugas dari politik adalah membangun populisme kiri yang bisa mendayagunakan kekuatan demos dan mengartikulasikan antagonisme identitas-identitas kolektif (Thomassen, 2016). Oleh karena itu, usaha menggolkan agenda reformasi dan demokratisasi di Indonesia dapat dicapai dengan merancang populisme kiri yang memadai.

Pertama, membangun kerja politis yang terorganisasi dan efektif. Salah satu penampakan aktual prestasi populisme kiri masa kini ada pada kasus Podemos, partai sayap kiri di Spanyol yang berfokus pada masalah kesenjangan, korupsi, pengangguran, dan resesi ekonomi setelah krisis utang Eropa.

Dibentuk pada tahun 2014, partai yang dipimpin Pablo Iglesias ini telah menunjukkan model kerja politis yang terorganisasi dan representatif. Hal ini umpamanya terlihat dalam asal-muasal pembentukan partai ini yang terangkum dalam manifesto Mover ficha. Manifesto tersebut melibatkan dan ditandatangani perwakilan pelbagai kelompok identitas seperti intelektual, aktor, dosen, pastor, filsuf dan para aktivis sosial.

Belajar dari kasus Podemos, pembentukan partai sayap kiri yang populis di Indonesia tentu bukan idealisme yang musykil. Secara teoretis, ide pembentukan kendaraan politik sayap kiri sudah banyak diproblematisasi selama ini oleh intelektual dan pemikir dalam negeri.

Akan tetapi, kerja teoretis ini belum bermetamorofosis ke dalam kerja praksis yang riil. Padahal, kerinduan dan suara masyarakat akan sebuah kiblat politik yang demokratis semakin kuat mengalir dari pelbagai pelosok negeri.

Kondisi ini seharusnya menjadi prakondisi, stimulus, dan legitimasi paling mulia bagi para aktivis, intelektual, pegiat sosial, dan aktor-aktor populis untuk merancang dan membangun blok politik kiri yang kuat.

Tugas ini tentu tak mudah karena harus dibayar biaya pengorbanan dan kerja luar biasa. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen politik yang utuh melalui opsi keberpihakan pada demos, pelibatan dan konsolidasi pelbagai kelompok kepentingan identitas masyarakat sipil, kesiapan logistik politik, kampanye populistik yang strategis hingga pembentukan blok politik demokratis melalui partai politik.

Kedua, genderang populisme kiri juga dapat dialamatkan pada agama. Oleh karena itu, agama-agama perlu memerankan mythopoetic pembebasannya melalui agensi sosial, karya profetik emansipatif yang punya sigifikansi politis dan turut serta dalam usaha mengawal demokratisasi.

Salah seorang teolog pembebasan Katolik, Gustavo Gutierres, menekankan bahwa perjuangan masyarakat miskin untuk pembebasan membutuhkan keikutsertaan secara efektif dalam jalur kekuasaan politis dan itu hanya mungkin tercapai lewat formasi kehidupan masyarakat yang demokratis (Banawiratma, 1993).

Dalam kacamata teolog tersebut jelas bahwa peranan agama perlu mendapat bentuk yang politis. Aksi-aksi tersebut perlu disokong oleh pengembangan isi teologi yang sadar konteks. Ada peralihan dari model teologi lama yang individualistis dan menekankan moralitas privat menuju ethico sosial.

Ketiga, sebagai proyek dan kerja jangka panjang, usaha untuk merancang populisme kiri secara sederhana dapat diperjuangkan secara bersama-sama melalui gerakan penyadaran kolektif. Setiap insan yang punya komitmen politik populis perlu senantiasa mendukung dan mengampanyekan keberpihakan pada konstituen, merawat sensibilitas sosial, membangun jaringan kerja sama dan senantiasa mengawal gerak jalan demokrasi.

Hal ini bisa berwujud umpamanya via sikap politik keberpihakan, partisipasi lewat menulis di media massa, terlibat dalam diskusi publik dan upaya merawat nilai-nilai bersama yang etis (common goods). Hingga akhirnya pujian tak tanggung-tanggung bahwa demokrasi adalah the only game at the town mendapat legitimasi dan justifikasinya.

Sharing is caring!
Share on Facebook8Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *