Anak perempuan dibungkam mulutnya
Ilustrasi: Yasmina Wulandari/Youth Proactive

Ayah, Mengapa Mulutku Dibungkam?

Keluarga adalah tempat yang hangat untuk saling berbagi cerita, tawa, dan dukungan. Seharusnya seperti itu. Kenyataannya, keluarga juga menjadi tempat yang panas untuk ditempati karena tekanan dan tuntutan dari para pengisinya, terutama orang tua.

Citra keluarga bahagia dengan kedua orang tua yang menggandeng tangan anak-anak mereka sembari bertukar tawa layaknya di iklan-iklan media massa atau di patung Keluarga Berencana–yang berdiri di seberang rumah saya–adalah sebuah wacana yang terus diproduksi untuk membangun hegemoni yang mengaburkan realita.

Superior is man: bukan grup band baru

Sore itu, tiba-tiba percakapan di peer group mendadak hangat karena salah seorang teman, sebut saja A, sedang mengeluh hebat tentang sikap ayahnya yang merepresi kebebasan berpendapat di rumah.

Waktu itu, aku diajak ke nikahan temennya pacarku. Kita pergi rame-rame. Terus pas malemnya, si pengantin wanita nelpon salah satu cewek di rombongan kami. Si pengantin wanita takut karena suaminya minta malam pertama tapi dia belum siap. Dia bertanya, “gue takut, tapi katanya kalo suami minta nggak boleh nolak, nanti berdosa ya… gimana ya?” Kalau suaminya maksa berarti termasuk rape in marriage?

Saya dan kedua teman lainnya saling bertatapan lalu kembali melihat ke arah A yang melanjutkan pembicaraannya.

Terus, aku baca di situs resmi yang isinya ajaran-ajaran Islam gitu, istri nggak boleh menolak ajakan suami kecuali untuk alasan-alasan yang dibenarkan oleh syar’i, seperti haid, nifas, sakit. Tapi ‘kan skenario dunia tidak sesempit itu… bagaimana kalau istri kelelahan, marah dengan suami, kecewa, atau simply lagi nggak pengen berhubungan karena hormonnya lagi nggak stabil. I need to recheck about this, ah entahlah… where is free will?

Seorang teman menyambung pembicaraan. Menurutnya, agama harus dipahami secara kontekstual. Dalam urusan suami-istri, harus ada kesepakatan antar-pihak (consent). Lelaki sebenarnya juga diminta untuk tak semena-mena, tapi masyarakat di sini hanya fokus ke “perempuan harus patuh pada laki-laki”, bukan ke soal “laki-laki juga harus bijak dan adil dalam berperilaku.”

Lalu, A merespon kembali.

Iya itu lah, aku bilang juga ke ayah tentang temanku dan pengalamanmu itu. Terus ayahku bilang, “mau nggak ditoyor? Makanya cari suami yang baik! Kalau dapat suami yang nggak baik, ya rasakanlah! Perempuan TETAP harus patuh pada laki-laki!”

Aku cuma berpendapat ya ‘kan. Tapi, ayahku langsung memotong dengan bilang kalo perempuan nggak perlu speak up, ngadu aja ke Allah… Aku sedih kenapa bapake gini.

Percakapan singkat di atas adalah satu titik dari ratusan titik kelam tentang pembelengguan hak berekspresi di dalam keluarga.

Keluarga (selain tempat kerja) adalah institusi yang mempertemukan peran-peran individu yang saling berkontestasi. Seperti disebutkan Colin Bell dan Howard Newby, cara-cara kerja yang ada di dalam sebuah keluarga adalah konsekuensi dari kekuasaan suami untuk mendefinisikan posisi istri (Connell, 1987:122).

Berkaitan dengan pengalaman A, fenomena tersebut mengingatkan saya akan keluarga pada masa Victoria di Inggris (1837-1901), yang menempatkan figur ayah sebagai kepala rumah tangga yang sangat disiplin. Ayah dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Di masa kini, model keluarga seperti ini bahkan sering masih dirujuk sebagai bentuk ideal dari sebuah keluarga.

Padahal, ide tentang keluarga seperti ini mengaburkan relasi-relasi gender yang bekerja di dalam keluarga, seperti ketimpangan peran gender yang dialami oleh perempuan (istri) dan anak-anak sebagai pihak yang disubordinasi (ditundukkan). Pada umumnya, ini bisa terlihat dalam hak dan kewajiban yang timpang antara suami dan istri (Megawangi 1999:11) serta sosialisasi gender yang keliru pada anak-anak. Subordinasi seperti ini lahir dari pola patriarki dan pelanggengan ideologi maskulinitas (Connell, 1987:121).

Pandangan tradisional seperti keluarga masa Victoria menjadikan keluarga sebagai tempat pembagian kerja berdasarkan seks biologis. Menurut Ben Agger (2008:353-356), ini keliru. Pembagian kerja secara seksual hanya melahirkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan juga sebagai politisasi keluarga.

Berbicara mengenai gender dan politisasi keluarga maka kaitannya ada pada relasi dan kekuasaan. Pembuat keputusan dan pusat kepengaturan berada di kepala seorang laki-laki. Hal inilah yang melahirkan sikap ‘ibu ikut kata ayah’ dan ‘kakak dan adik harus patuh dan sopan ke ayah’.

Hal tersebut diperparah ketika suara anak dan istri dibungkam dengan menjual nilai-nilai religiusitas dan kultural yang pemahamannya timpang. Selain itu, wacana moral kepatuhan juga dikelola untuk melanggengkan kekuasaan berbasis gender. Oleh karena itu, kekerasan dan perampasan hak asasi manusia di ranah domestik masih sering terjadi, terutama yang berkenaan dengan hak berekspresi dan memilih.

Pembungkaman hak asasi di ranah domestik

Pada pertemuan peer group selanjutnya, A kembali menceritakan pengalaman domestiknya. Narasi tersebut menjadi topik pembuka perbincangan kami kala itu.

Kemarin aku di-gas lagi sama ayahku perkara pendapat kami beda tentang penyebab bencana alam belakangan. Aku nyoba merespons perkataan ayahku yang aku anggap keliru, terus ayahku bilang begini,

“Kamu itu belum menikah, jadi masih tanggung jawab ayah! Kalau ayah bilang apa ya kamu ikut saja. Heran ya, anak sekarang pinter banget ngelawan orang tua. Nanti kalau sudah menikah, baru ayah biarkan kamu diurus sama suamimu itu, kamu yang ikut kata suami! Sekarang masih [diurus] ayah, jadi ya ikut sajalah. Anak perempuan jangan ngeyel.”

Pengalaman seperti ini masih lazim terjadi di banyak keluarga di Indonesia. Kita sering membayangkan hak asasi manusia dalam konflik skala besar. Padahal, menurut International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ranah domestik seharusnya justru tempat awal diberlakukannya hak-hak asasi fundamental dan tak dapat dikurangi pemenuhannya (non-derogable rights).

Hak-hak yang dimaksud di antaranya adalah hak atas hidup, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, bebas dari perbudakan dan kerja paksa, bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang, bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif, hak atas pengakuan sebagai subjek hukum, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Tidak hanya ICCPR, Konstitusi UUD 1945 Pasal 281 ayat (1) juga mengatur hak-hak asasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya, terutama pada kebebasan berekspresi dan beropini di ranah domestik, hak ini acap kali mengalami derogasi.

Di ranah domestik seperti keluarga pun terjadi kontestasi kekuasaan antar-anggota. Orang tua sering merasa bahwa mereka mempunyai hak milik atas anak–seakan-akan anak itu adalah barang kepunyaan. Secara tidak langsung, ini menciptakan kepengaturan dan pembatasan atas hak-hak individu, dalam hal ini hak berekspresi anak.

Sungguh kelam bila seorang anak, terlebih berjenis kelamin perempuan, tak bisa memiliki ruang untuk bebas berekspresi dan memilih atas kehendaknya sendiri di hadapan orang tua. Bisa dikatakan, inilah bentuk institusionalisasi gender pada keluarga. Inilah cara patriarki menancapkan anggapan kuasa berdasarkan jenis kelamin dan status anggota keluarga, untuk melanggengkan bentuk kekuasaan tertentu: kekuasaan sang ayah.

Membangun keluarga itu memang tidak mudah, terlebih lagi menjadi orang tua. Salah satu nilai penting dalam upaya membangun keluarga, adalah dengan mengingat hak dan kewajiban individu lain yang harus dihormati dan ditepati. Bukan sekadar mengambil peran sebagai yang ‘maha segala’ tanpa memahami cara kerja relasi dan peran gender di dalam keluarga.

Orang tua dan anak ibarat roda dan rantai yang saling bekerja sama dan bersepakat atas kesadaran sendiri untuk menggerakkan pedal agar sepeda kehidupan yang dinaiki berjalan. Tidak ada yang menjadi dalang ataupun boneka. Anak adalah manusia, sama seperti orang tua, yang berhak didengar dan dihargai pendapat dan pilihannya tanpa diskriminasi apapun.

Jika orang tua sudah membungkam hak berekspresi anak sejak di ranah domestik, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada anak ketika berekspresi di ranah publik?

Alih-alih menyampaikan pendapat, kekerasan verbal telah menancap tajam, racunnya menyebar, dan mematikan sel-sel aktif di seluruh tubuh si anak perempuan. Terkadang, kata- kata itu lebih membunuh dari benda tajam sungguhan.

Ayah, mengapa mulutku dibungkam?

***

Referensi

Connell, R.W.

1987    Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Great Britain: Page Bros (Norwich) Ltd.

Megawangi, Ratna.

1999    Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.

Agger, Ben.

2008    Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Sharing is caring!
Share on Facebook8Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Sofiatul Hardiah

Tentang Sofiatul Hardiah

Bisa main Super Star BTS di mode normal sambil jalan cepat dan tepat. Masih aktif sebagai mahasiswa di Program Sarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Hobinya olahraga dan meditasi demi mencapai kesadaran akan eksistensi diri. Defaultnya: ketika jiwa dan raga bersatu lalu saling menjaga maka membaca, menulis, dan aktif di berbagai kegiatan sosial-budaya adalah sarana yang dilakukan untuk berbicara dengan, melalui, dan untuk semesta. Kata banyak orang, anaknya pendiam. Tapi jangan salah, bidikan matanya menggetarkan valuta. Baca tulisan lain dari penulis ini

One response to “Ayah, Mengapa Mulutku Dibungkam?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *