Gadis Meikarta ogah melihat wajah Ahok dan beberapa pejabat lain
Ilustrasi: PPR

Selain Lippo di Meikarta, 4 Pengembang Lain Juga Tersandung Korupsi

Gadis kecil di mobil itu tampaknya harus mengurungkan niatnya pindah ke Meikarta. Gara-garanya, proyek Lippo Group yang setahun lalu iklannya terus memborbadir televisi kita ternyata terjerat kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro pada Senin (15/10) kemarin. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi. Selain Billy, yang juga ditangkap adalah Taryudi dan Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), serta Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

KPK mengamankan 90.000 dollar Singapura (setara Rp1 miliar) dan uang sejumlah Rp513 juta (Kompas.com, 16/10). Uang itu sebagian kecil dari janji suap perizinan pembangunan Meikarta. Bupati Neneng dan yang lainnya dijanjikan Rp13 miliar. Diduga, realisasinya sampai saat ini mencapai Rp7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Angkanya memang fantastis. Tapi ternyata, selain Lippo Group, di dekade ini bukan pertama kalinya pengembang (developer) properti di Indonesia terjerat dalam kasus suap dan korupsi!

Suap reklamasi Jakarta, 2016 (Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group)

Kasus suap ini sempat disebut sebagai grand corruption oleh Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) dan La Ode M. Syarif (Pimpinan KPK 2015-2020). Eks-Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyuap anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar. Suap ini dilakukan untuk mempercepat izin tata ruang reklamasi yang dinilai bermasalah.

Selain Ariesman, dalam korupsi pengembang ini sempat juga dicekal Sugianto Kusuma (Aguan), bos Agung Sedayu Group, terkait perubahan kontribusi objek pajak. Terkait ini, suapnya sampai menyeret Sunny Tanuwidjaja, mantan staf khusus eks-Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok). Ahok sendiri sempat disebut sebagai Gubernur Podomoro karena kedekatan pribadinya dengan pengembang Agung Podomoro (baca juga tulisan Mudhoffir, “Siapa yang Diuntungkan dari Kapitalisme Negara?”).

Meski sudah disebut KPK sebagai kasus grand corruption, pembangunan reklamasi Jakarta sempat masih terus berjalan. Bahkan pembangunan di Pulau G tetap dilanjutkan meski sudah diputus tidak sah menurut pengadilan. Proyek ini akhirnya baru dihentikan pada September 2018 lalu. Hanya saja pengusutan korupsinya masih mandeg.

Konversi hutan untuk Sentul Nirwana di Bogor, 2014 (Sentul City)

Hutan seluas 12 ribu hektar dibabat demi pembangunan kawasan perumahan mewah dan proyek kota baru Sentul Nirwana di Bogor. Minus marketingnya, Sentul Nirwana tadinya diproyeksi akan jadi seperti Meikarta. Hanya saja, seperti Meikarta, dia juga jadi contoh kasus korupsi pengembang.

Dalam rangka menyulap ribuan hektar kawasan hutan menjadi proyek pengembang, Direktur Sentul City Kwee Cahyadi Kumala menyuap eks-Bupati Bogor Rachmat Yasin. Selain suap untuk izin alih fungsi hutan, Cahyadi juga menyuap Rp 5 miliar untuk rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan (Kompas.com, 06/08/2015). Proyek Sentul Nirwana ini sendiri digarap dengan menggandeng PT Bakrieland Development, perusahaan yang dimiliki pesohor Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Selain Rachmat Yasin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka penerima suap, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri yang bernama FX Yohan Yhap.

Tukar guling lahan untuk TPA di Tegal, 2012 (Ciputra Optima Mitra)

Anak perusahaan Ciputra Group juga tak ketinggalan dalam perkara korupsi pengembang. Direktur PT Ciputra Optima Mitra, Rudiyanto, ditahan terkait korupsi tukar guling lahan. Saat itu, Pemkot Tegal sedang melakukan tukar guling tanah (menukar suatu lahan di satu tempat dengan tempat lainnya) untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di Bokongsemar, Tegal.

Tanah yang ditukarkan adalah di bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton dan  Pekauman seluas 59.133 meter persegi, dengan tanah yang dipercaya milik Ciputra Optima Mitra di areal Bokongsemar seluas 142.056 meter persegi. Proses tukar guling ini dilakukan dengan Rudiyanto selaku direktur anak usaha Ciputra Group tersebut.

Dalam proses tukar guling ini, Pemkot Tegal dan pihak swasta menggelembungkan harga sampai kerugian negaranya sejumlah Rp35 miliar. Setelah diselidiki, ternyata tanah yang ditukarkan oleh anak usaha Ciputra Group itu juga belum memiliki sertifikat hak milik dan masih milik warga (detik.com, 24/11/2015). Tanahnya pun masih ilegal untuk ditukarkan. Rudiyanto dan eks-Walikota Tegal, Ikmal Jaya, pun akhirnya diringkus KPK.

***

Begitulah daftar korupsi pengembang properti yang melicinkan jalan lewat suap. Itu baru dalam enam tahun terakhir. Belum lagi kalau menghitung 10 atau 20 tahun terakhir. Belum lagi kalau dihitung juga suap oleh para pengembang properti dalam hal lain, seperti suap terkait pembakaran hutan yang dilakukan oleh Sinarmas di Riau.

Memang, korupsi di sektor swasta sering kali luput dari perhatian. Padahal menurut data Global Corruption Barometer tahun 2010, uang suap hingga sejumlah US$ 40 miliar mengalir dari berbagai perusahaan.

Menurut Rofikoh Rokhim dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, salah satu korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta biasanya terjadi saat pengusaha ingin memasuki bisnis baru tanpa ingin repot mengurus izin. “Supaya cepat, mereka menyuap saja.” jelas Rofikoh (24/2/2016).

Beberapa lembaga seperti Transparency International Indonesia (TII) membangun platform untuk mengurangi potensi korupsi ini, yaitu Sistem Integritas Bisnis (SINTESIS). KPK sendiri punya kajian awal dalam melacak korupsi di sektor swasta. Tapi, mengingat betapa “basah”nya lahan usaha properti, sepertinya usaha mencegah korupsi di sektor ini masih jauh dari ideal.

Sharing is caring!
Share on Facebook10Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *