Caleg bekas koruptor maju?
Ilustrasi: Rifad Rizki/Youth Proactive

Caleg Eks-napi Koruptor Lolos, Indeks Demokrasi Terancam Menurun

Baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) mengizinkan calon legislator yang pernah mendekam di penjara terkait korupsi (caleg eks-napi koruptor) untuk mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif pada pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

Perizinan ini terjadi setelah MA mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 dan 26 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.[1]

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya meloloskan 38 calon legislatif yang merupakan mantan narapidana koruptor dari 16 partai politik peserta pemilu 2019. Berdasarkan data dari KPU, dari 38 mantan koruptor tersebut, ada 12 bakal calon legislatif (bacaleg) di tingkat provinsi dan 26 bacaleg yang diloloskan di tingkat kabupaten/kota.

Tentu 38 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Di samping peran Bawaslu dan MA dalam meloloskan caleg eks-napi koruptor, partai politik lah yang bermain di poros utama.

Partai politik yang bertugas untuk menyortir para kadernya untuk maju sebagai caleg. Mengapa partai politik tersebut justru mencalonkan mantan koruptor untuk menjadi wakil rakyat? Bagaimana sebetulnya sistem penyisihannya, padahal beberapa dari 16 partai politik itu memiliki kader yang cukup banyak dan berkompeten?

Sepak terjang caleg eks-napi koruptor dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan mempertanyakan kredibilitas partai yang mengusung para caleg itu. Jika kepercayaan masyarakat terhadap partai politik telah pudar, partisipasi politik publik akan semakin surut, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap penegakan demokrasi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia sebagai pengukur tingkat demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu dasar acuan yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil society), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy).[2]

Melalui Indeks Demokrasi Indonesia, kita dapat melihat pencapaian penegakan demokrasi melalui berbagai variabel, seperti: tingkat kebebasan berkumpul dan berserikat; kebebasan berpendapat; kebebasan berkeyakinan; kebebasan dari diskriminasi; hak memilih dan dipilih dalam politik; peran partai politik; dan sebagainya.

Variabel tersebut terbagi menjadi 28 indikator dasar dalam mengukur penegakan demokrasi di Indonesia. Setiap variabel memiliki beberapa indikator yang dapat diruncingkan menjadi satu variabel. Dengan begitu, dasar pengukuran IDI dapat menjadi acuan sejauh mana negara ini telah menjalankan tugasnya dalam melindungi hak masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi.

Di tahun 2017 IDI mengalami peningkatan dari tahun 2016. Beberapa faktor penyebabnya adalah meningkatnya variabel-variabel penunjang demokrasi di Indonesia yang menjadi dasar penilaian IDI. Di antaranya yaitu variabel hak memilih dan dipilih yang naik 0,24 poin (dari 75,26 jadi 75,6) dan variabel peran partai politik yang naik 19,35 poin (dari 52,29 jadi 71,64).

Sebaliknya, di tahun 2016, setahun setelah eks-napi koruptor ikut mencalonkan diri di tahun 2015, IDI mengalami penurunan. Notabene, variabel lembaga-lembaga demokrasi turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05).


Bukan pertama kalinya: Segerombolan caleg eks-napi koruptor juga pernah maju di Pilkada 2015.

Peran caleg eks-napi koruptor dalam penurunan Indeks Demokrasi Indonesia

Untuk melihat relevansi antara pencalonan caleg eks-napi koruptor dengan penurunan indeks demokrasi di Indonesia, kita harus memfokuskan pembahasan pada dua variabel yang menjadi tolak ukur IDI: hak memilih dan dipilih, serta peran partai politik.

Variabel hak memilih dan dipilih terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu: jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, kualitas daftar pemilih tetap, persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout).

Sedangkan variabel peran partai politik memiki beberapa indikator, yaitu jumlah kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, dan persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

Dari berbagai indikator di atas, saya mengasumsikan bahwa pengusungan eks-napi koruptor dapat menurunkan Indeks Demokrasi Indonesia dengan beberapa alasan.

Pertama, ini menandakan kurangnya tingkat kaderisasi dari partai politik peserta pemilu dalam penyeleksian calon anggota legislatif yang akan diusungnya.

Hal ini tercermin dari dicalonkannya mantan narapidana kasus korupsi yang jelas telah mengecewakan amanah yang telah diberikan sebelumnya untuk maju dalam pemilu serentak 2019. Ini menciptakan kesan bahwa parpol pengusung tidak memiliki cukup kader yang kompeten.

Kedua, secara tak langsung pencalonan ini menutup kesempatan bagi kader-kader yang tidak memiliki catatan buruk untuk menjadi calon anggota legislatif. Karena mereka tidak diberikan ruang oleh partai politik peserta pemilu, sehingga parpol tersebut tetap meneguhkan diri untuk mencalonkan caleg dengan catatan buruk sebagai perwakilan partainya.

Ketiga, dapat memengaruhi partisipasi politik publik sebagai pemilih dalam pemilu 2019.

Masyarakat akan mempertanyakan kredibilitas dan kompetensi dari setiap parpol karena mencalonkan caleg eks-napi koruptor telah menyakiti kepercayaan masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan pemilih golongan putih (golput) sebagai reaksi kekecewaan masyarakaat terhadap partai politik di Indonesia.

Empat, mengurangi kesempatan masyarakat untuk memilih wakil rakyat dengan sepak terjang yang bersih. Semakin sedikit opsi caleg yang tidak memiliki catatan korupsi. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menyeleksi pilihannya.

Keempat poin diatas merupakan sebuah prediksi rasional sekaligus kekhawatiran akan turunnya Indeks Demokrasi Indonesia yang disebabkan pencalonan eks-napi koruptor, mengingat IDI mengalami peningkatan pada tahun 2017 ketika tak ada eks-napi koruptor dan mengalami penurunan di tahun 2016 ketika ada eks-napi koruptor.

Ini menjadi catatan penting untuk saling bersinergi dalam menguatkan kredibilitas pejabat publik dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik di bidang politik sehingga penegakan demokrasi bisa selalu mengalami perbaikan.

Elite politik, baik itu pemerintah maupun partai politik, harus memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, salah satunya dengan mencalonkan/menjadi calon yang bebas dari korupsi untuk memberikan harapan bagi masyarakat dan demokrasi di Indonesia

***

Catatan kaki

[1] Dilansir dari Republika Co.ID www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/pf2l3c440

[2] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 No.69/08/Th. XXI, 15 Agustus 2018

Sharing is caring!
Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *