Presiden terjerat tangan-tangan DPR
Ilustrasi: Yasmina Wulandari/Youth Proactive

Menata Ulang Sistem Politik Pascareformasi

Satu (dari enam) tuntutan reformasi adalah amandemen konstitusi. UUD 1945 diamandemen salah satunya untuk mengubah rezim otoriter menjadi rezim demokrasi. Institusi dan sistem politik disempurnakan agar mampu menjamin kedaulatan rakyat sebagai tonggak demokrasi. Setelah dua puluh tahun reformasi, penyempurnaan itu harus terus diupayakan.

***

Konstitusi pada masa Orde Baru dijadikan instrumen politik yang ampuh bagi berkembangnya otoritarianisme dan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme di sekitar kekuasaan presiden. Konstitusi diterjemahkan sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Soeharto menafsirkan demokrasi dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai Demokrasi Pancasila yang melahirkan rezim otoriter.

Reformasi jadi momentum untuk mengamandemen UUD 194 yang dianggap tak lagi memadai dalam mengantisipasi penyelewengan-penyelewengan kekuasaan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat direkomendasikan untuk menanggulangi krisis di bidang politik. Sistem politik tata negara yang sangat condong pada sisi eksekutif diubah. Pembagian kekuasaan legislatif-eksekutif dipertegas dengan sistem checks and balances yang lebih ketat.

Memilih memperkuat presidensial

Di masa Orde Baru, konstitusi tak konsisten menentukan sistem pemerintahan. Di satu sisi, ada corak sistem presidensial seperti menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di sisi lain, sistem pemerintahan lebih condong pada corak sistem parlementer. Presiden dipilih oleh dan bertanggungjawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR bisa memberhentikan presiden. Periode masa jabatan presiden juga tak tetap.

Reformasi jadi momentum untuk memperjelas kembali sistem ketatanegaraan. Sistem presidensial kemudian dipilih sebagai respons atas pengalaman traumatis otoritarianisme Orde Baru di bawah sistem parlementer.

Hal itu dapat dilihat dalam empat kali amandemen konstitusi selama 1999-2002. Amandemen pertama dilakukan dengan penekanan pembatasan periodesasi masa jabatan presiden—hanya dua kali masa jabatan. Amandemen kedua dilakukan untuk menguatkan peranan DPR dalam proses penyelenggaraan negara, terutama kewenangan penyusunan undang-undang yang pada masa Orde Baru lebih banyak berasal dari eksekutif, bukan lembaga legislatif.

Amandemen ketiga menjadi landasan perubahan pemilihan presiden dari sistem politik perwakilan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulan rakyat tertinggi. Presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat.

Namun, pilihan menganut sistem pemerintahan presidensial ini tak cocok dengan sistem kepartaian multipartai yang seolah terberi bagi (karakter) Indonesia yang beragam. Ilmuwan-ilmuwan politik menyebut kombinasi presidensial dengan multipartai bisa menimbulkan ketidakstabilan yang berbahaya. Kebuntuan eksekutif-legislatif akan terjadi karena presiden terpilih cenderung tak memiliki dukungan mayoritas di legislatif (Mainwaring, 1993; Shugart & Carey, 1992; Stepan & Skach, 1994).

Dalam keadaan ini, ketika seorang presiden memiliki kecenderungan mengabaikan legislatif (imperial president) atau ketika presiden merasa menghadapi legislatif yang tidak bersahabat (legislatif dikuasai oposisi atau divided government), maka dia dapat atau akan mencari celah-celah konstitusional dan politik untuk memperluas kekuasaannya. Ini dapat berujung pada makin lemahnya legislatif dan rezim politik menjadi otoriter.[1]

Keadaan ini juga bisa membuat siapapun eksekutif yang terpilih—presiden di tingkat pusat dan para kepala daerah di tingkat lokal—akan dibelenggu keharusan berkompromi dengan partai-partai di legislatif dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Jalan inilah yang selama ini kerap ditempuh. Tak jarang pula praktik kompromi ini berujung pada suap bahkan korupsi. Data KPK menunjukkan, dalam rentang 2011-2018 sudah delapan kepala daerah ditangkap karena memberikan suap dalam pembahasan APBD kepada 58 anggota legislatif daerah. Korupsi pada kompromi pembahasan APBD menjadi kasus dengan total tersangka paling banyak—mencapai 66 orang yang didominasi anggota DPRD.

Lihat juga: Paparan Maharddhika tentang hambatan pemuda berpolitik praktis pasca-Reformasi.

Pemerintah dan DPR yang alpa pada amanat Reformasi

Salah satu cara untuk menanggulangi masalah bawaan presidensial multipartai itu adalah dengan mendesain pemilu agar sistem multipartai di legislatif bisa disederhanakan sehingga presiden memiliki dukungan yang memadai di legislatif.

Tahun 2016 lalu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merancang naskah Rancangan Undang-undang Pemilu dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif, menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, serta memperkuat dan mendemokrasikan partai politik.

Tujuh komponen sistem pemilu diotak-atik untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuh komponen itu adalah waktu penyelenggaraan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula konversi suara jadi kursi, serta penetapan calon terpilih.

Namun, pada masa-masa pembahasan RUU Pemilu, pemerintahan Joko Widodo terlihat abai pada substansi sistem pemilu ini. Ia sibuk mengurusi infrastruktur fisik dan lupa pada infrastruktur demokrasi: pemilu. Padahal, pembahasan RUU Pemilu adalah momentum bagi pemerintahan saat ini untuk ikut andil meneruskan amanat Reformasi.

Naskah akademik RUU Pemilu yang diajukan pemerintah tak mendedah secara utuh desain pemilu seperti apa yang diinginkan dan bagaimana andilnya pada perbaikan sistem pemerintahan. Maka tak aneh jika sikap pemerintah, dalam jalannya pembahasan RUU Pemilu, kerap berubah-ubah menyesuaikan keinginan partai-partai di DPR.

Pemerintah, misalnya, mengajukan empat varian pilihan metode pencalonan dan pemberian suara atau kerap disebut sistem pemilu: dari terbuka, tertutup, terbuka terbatas, hingga terbuka dengan modifikasi. Pilihan pemerintah dinilai tak disertai dengan argumen yang jelas.

Pemerintahan Jokowi juga tak punya strategi memadai untuk memperjuangkan pilihan politik kepemiluannya di DPR. Naskah RUU Pemilu yang disusun Pemerintah kerap dipasrahkan kepada kehendak politik partai-partai di DPR. Pemerintah seolah tak punya pendirian.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang jadi wakil pemerintahan Jokowi, kerap memasrahkan pilihan politik isu-isu tertentu pada kehendak DPR. Setidaknya Tjahjo berkata “silakan, itu terserah DPR” pada tiga isu: verifikasi syarat partai politik peserta pemilu, afirmasi untuk keterwakilan politik, dan alokasi tambahan 15 kursi.

Tjahjo hanya menyimpan satu isu saja yang tak boleh ditentukan oleh kehendak DPR: ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen. Soal ini, ia tak pernah mundur. Berbagai strategi dan manuver politik kerap dilakukan Tjahjo hingga pada akhirnya ketentuan absurd ini disahkan.

Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden menjadi inkonsistensi reformasi sistem dan institusi politik yang paling mencolok. Pemilu 2019 berlangsung serentak, sehingga ambang batas tidak mungkin didasarkan pada hasil pemilu legislatif yang belum ada hasilnya. Ironisnya, prasyarat absurd dalam sistem presidensial itu tetap diberlakukan dengan menjadikan hasil Pemilu 2014 sebagai dasar untuk menghitung.

Sementara partai-partai di DPR sudah jelas ingin mendesain pemilu yang menguntungkan bagi kekuasaannya. Serupa dengan UU Pemilu, pembentukan perundang-undangan bidang politik lain (UU Pilkada, UU MD3, dan UU Partai Politik) yang pada dasarnya merupakan kerangka institusional dari sistem demokrasi dibuat berdasarkan selera politik pragmatis para politikus yang lebih berorientasi menyelematkan kepentingan elektoralnya ketimbang kepentingan kolektif bangsa.

Abainya pemerintah dan DPR mendesain sistem pemilu untuk memperbaiki sistem politik dan mewujudkan demokrasi yang diamanatkan Reformasi menunjukkan bahwa ingatan tentang Reformasi tak mendalam. Tak ada kesadaran bahwa demokrasi adalah hasil perjuangan reformasi dan masih perlu diupayakan agar makin menjamin kedaulatan rakyat.

Demokrasi malah dibajak elite sebagai kendaraan untuk berkuasa dan memperkaya diri.

Demokrasi memang terbentuk. Tetapi secara substansi, demokrasi saat ini mengarah pada apa yang disebut Olle Tornquist—ilmuwan politik—sebagai “demokrasi kaum penjahat.” Mereka bersekongkol bersama para pemodal untuk mengkhianati konstitusi dan memperjualbelikan pasal suatu rancangan undang-undang demi kepentingan kekuasaan dan mengabaikan kedaulatan rakyat.

***

Catatan kaki

[1] Hanan, D. (2015). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. Depok: Puskapol UI.

 

Sharing is caring!
Share on Facebook18Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Menata Ulang Sistem Politik Pascareformasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *