Payung dengan darah
Ilustrasi: SilverVectors, diolah Pradipa PR

Di Balik Masuknya Aksi Kamisan ke Istana

Hari terakhir di bulan Mei 2018 menyisakan satu berita yang cukup menghebohkan: agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi ramai sebab sudah berkali-kali Indonesia berganti kepala negara tapi permasalahan yang banyak terjadi di Orde Baru belum juga terselesaikan. Perwakilan korban yang puluhan tahun menanti keadilan berharap ada sedikit peluang kemajuan dari 540 kali berdiri di depan istana.

Yang tidak media katakan

Kamu bukan sedang membaca artikel Remotivi (organisasi keren yang menyehatkan industri media ini lagi butuh bantuan kita lho, selengkapnya cek https://kitabisa.com/dukungremotivi ya). Namun memang ada yang luput dari pemberitaan media massa tentang Aksi Kamisan akhir Mei kemarin.

Ini bukan kali pertama peserta Aksi Kamisan diterima Presiden.

Aksi Kamisan yang telah berlangsung dari 18 Januari 2007 telah melewati tiga periode presiden yang berbeda. Agenda bertemu presiden kemarin bukan pertama kalinya bagi perwakilan korban. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah membuat inisiatif ini di tanggal 26 Maret 2008.

Kenyataan ini bertentangan dengan narasi yang tersebar luas: sejak tahun 2007 ini kali pertama seorang presiden menerima peserta Aksi Kamisan.

Narasi ini setidaknya bisa kita jumpai di liputan CNN Indonesia (31/5) dan di Kompas.com (31/5). Padahal sebenarnya Kompas juga merekam momen pertemuan dengan SBY, yang buktinya diarsipkan oleh KontraS.

Informasi keliru ini sangat mungkin menjadi angin segar bagi Presiden Jokowi dan relawan militannya di media sosial yang sedang mencari-cari cerita positif untuk kontes politik di 2019.

Deja vu?

Menarik untuk membandingkan keduanya. Apakah agenda Presiden Jokowi kemarin terbilang lebih progresif atau sekadar deja vu–alias pengulangan saja dari pendahulunya (SBY)?

Keduanya sama-sama diselenggarakan setahun jelang pemilihan presiden periode kedua

Yang menarik ialah adanya perbedaan signifikan jarak waktu penerimaan. SBY menerima para korban di tanggal 26 Maret 2008. Artinya satu tahun sejak Aksi Kamisan pertama (tahun 2007). Berbeda dengan Jokowi yang baru di tahun keempatnya menggelar pertemuan dengan para korban.

Sama-sama skenario menghadapi Prabowo?

Prabowo sempat maju sebagai cawapres di tahun 2009 melawan SBY, tetapi gagal. Kegagalan Prabowo itu tak menyurutkan langkahnya untuk kembali turun di ajang yang sama di tahun 2014 lalu. Bahkan dia menobatkan dirinya sebagai capres bersama Hatta Rajasa.

Prabowo gagal di dua pilpres tersebut. Dirinya acap kali disebut berada di balik salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia, yakni penculikan aktivis pro-demokrasi jelang Reformasi 1998.

Apakah baik pertemuan SBY dengan korban di 2008 maupun pertemuan Jokowi juga dengan korban di tahun ini semata strategi untuk mengalahkan sang rival?

Serangan tanpa terciptanya gol?

Bete dengan permainan sepakbola yang membosankan dan tanpa gol? Seperti itulah jika kita mengandaikan “kebijakan” yang ditempuh SBY maupun Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

SBY memang berkesempatan menggelar pengadilan HAM Ad-Hoc sebagaimana yang Almarhum Gus Dur lakukan untuk kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok dan Timor Timur.

Namun SBY pada akhirnya harus mengakui tak berbuat hal berarti untuk urusan ini dalam 10 tahun. Padahal di tahun dia dinobatkan jadi presiden terjadi pembunuhan Munir Said Thalib, aktivis kemanusiaan terbaik di bangsa kita.

Kesempatan Jokowi memang masih terbuka, tapi tak lebih baik. Seperti yang terjadi dengan kasus pembunuhan Munir: tidak pernah diumumkan dokumen hasil Tim Pencari Fakta yang bisa membongkar dalang pembunuhan tersebut. Padahal KontraS sudah menempuh proses melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuat status dokumen itu bersatus informasi publik.

Melibatkan sejumlah aktivis

SBY dan Jokowi juga punya kesamaan untuk menambah amunisi politiknya: pelibatan sejumlah aktivis dengan dalih menuntaskan berbagai persoalan, salah satunya aktivis HAM.

Di era SBY kita ingat ada nama Andi Arief yang merupakan salah satu penyintas kasus penghilangan paksa menjelang Reformasi karena keterlibatannya bersama Partai Rakyat Demokratik.

Langkah serupa juga dipakai oleh Jokowi. Tak tanggung-tanggung: melibatkan nama yang melegenda dalam gerakan demokrasi dan antikorupsi yakni Teten Masduki. Ada juga mantan Komisioner Komnas HAM Idhal Kasim dan beberapa nama lainnya.

Hanya saja, seperti yang kita tahu, pelibatan mantan-mantan aktivis tersebut tak berbuah progress yang berarti. Apa karena mungkin hanya dimaknai sebagai gocekan dan serangan tanpa gol?

Di mana pesta setelah pertemuan?

Agenda pertemuan Jokowi dengan para korban sangat diharapkan menjadi kabar bahagia. Presiden Jokowi sendiri sering berujar bahwa sangat tak baik apabila bangsa kita berjalan dengan beban sejarah yang kelam akan pelanggaran kemanusiaan.

Sayangnya semua ini hanya sebatas harapan dan ujaran.

Pertemuan antara korban pelanggaran HAM dengan Presiden Jokowi menghasilkan kabar yang tidak begitu mengenakkan. Surat untuk ditandatangani sebagai bentuk tindak lanjut Nawacita justru ogah ditandatangani. Setelah hampir empat tahun berkuasa, Jokowi hanya mau mempelajari lagi daftar kasus yang ada dan menyerahkan urusan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan, Menkopolhukam, dan Jaksa Agung.

Selang sehari setelah pertemuan, Jaksa Agung justru membuat pernyataan di media massa bahwa pelanggaran HAM akan sangat sulit diselesaikan lewat proses hukum. Dia malah menilai bukti dari Komnas HAM tak bisa dibawa ke proses penyidikan.

Bahkan bila mau mundur ke tahun 2016, Presiden Jokowi justru mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan. Padahal Wiranto adalah purnawirawan militer yang punya rekam jejak sama jeleknya dengan Prabowo.

Tampaknya tak ada pesta perayaan pasca-pertemuan korban pelanggaran HAM dengan Jokowi. Tak ada juga pesta bagi massa Aksi Kamisan yang menuntut kebenaran. Apalagi bagi para keluarga korban ketidakadilan yang terus mewarisi rasa sakit.

Lantas di mana pesta itu? Di istana? Di kantor partai serta ruang-ruang yang tak henti-henti membahas pemenangan pilpres periode kedua?

Sharing is caring!
Share on Facebook24Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *