Seorang insinyur sedang mengelas bangunan
Ilustrasi: Valentina Kulagina, diolah Pradipa PR

Problema Ekonomi 20 Tahun Reformasi

Genap 20 tahun lalu Indonesia memasuki masa Reformasi. Masa yang dicita-citakan akan memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Usaha meningkatkan kemakmuran rakyat telah dilakukan melalui berbagai kebijakan sejak era Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Joko Widodo. Namun, 20 tahun Reformasi yang kini dirasakan justru menghasilkan dua persoalan pokok pengelolaan ekonomi, yakni ketimpangan dan deindustrialisasi.

Pertama, ketimpangan dalam 20 tahun era Reformasi meningkat sangat signifikan dalam berbagai bidang. Rasio gini–indeks yang mengukur perbedaan pengeluaran masyarakat–naik dari angka 0,3 pada tahun 2000 menjadi 0,39 pada tahun 2017. Semakin tinggi angka tersebut, semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran di masyarakat. Artinya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia justru semakin melebar selama masa Reformasi.

Selain itu, tahun lalu Credit Suisse menempatkan Indonesia sebagai negara urutan keempat yang memiliki disparitas kekayaan tertinggi di dunia. Lembaga tersebut menyatakan bahwa 1 persen harta orang terkaya setara dengan 49,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan di Indonesia. Lembaga Oxfam juga menyatakan bahwa harta 4 orang terkaya di negeri ini setara dengan gabungan harta 100 juta orang termiskin.

Tidak lupa pula bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia juga sangat tinggi. Pada tahun 2017, sebagaimana terlihat dalam koefisien gini untuk pemilikan tanah, 1 persen penduduk Indonesia memiliki sekitar 60 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan dalam 20 tahun Reformasi belum inklusif dan justru cenderung meningkatkan ketimpangan. Faktanya, seusai gejolak ekonomi dan politik tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar angka 5 dan 6 persen per tahun. Namun, ketimpangan justru meningkat dengan sangat pesat.

Bahkan, rasio gini Indonesia sempat menyentuh angka 0,41 dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, sebuah angka yang menunjukkan lampu kuning bagi sebuah negara. Artinya, negara tersebut harus berhati-hati karena ketimpangan yang tinggi dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, kejahatan, stabilitas pendidikan, dan keuangan.

Untuk itu, ke depan patut dilakukan setidaknya tiga hal berikut untuk terus mengurangi ketimpangan di Indonesia.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas dalam pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia karena SDM yang cerdas, sehat, unggul, dan berkualitas merupakan kunci utama pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.

Kedua, perbaikan kualitas institusi ekonomi dan politik mutlak dilaksanakan segera. Negara yang mampu membangun institusi yang inklusif, menurut Daron Acemoglu dan James Robinson–Why Nations Fail–akan mampu mendorong kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan serta kesetaraan secara sekaligus.

Ketiga, keberpihakan pemerintah kepada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, dan terluar yang mampu mempercepat pembangunan perdesaan dan meningkatkan interkonektivitas antar kota serta pusat ekonomi daerah sehingga pembangunan menjadi rata di seluruh Indonesia.

Persoalan kedua adalah tentang deindustrialisasi. Dalam ilmu ekonomi, kemajuan sebuah negara dilihat dari transformasi struktural yang telah dilakukan negara tersebut, yaitu ada perubahan kontribusi pembangunan dari negara agraris, menuju negara industri, hingga akhirnya menjadi negara jasa.

Indonesia, yang dahulu merupakan negara agraris, saat ini langsung beralih ke negara jasa saat kontribusi sektor manufaktur belum cukup tinggi. Sebaliknya, industri yang seharusnya dibangun untuk menjadi penopang sektor jasa justru mengalami deindustrialisasi dini yang terlihat dari menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2001, yakni 29 persen, dibandingkan dengan tahun 2017, yakni 18 persen.

Umumnya, sebuah negara akan berpindah ke negara maju ditandai dengan puncak kontribusi manufaktur yang mencapai 35 persen dan kemudian perlahan berkurang karena adanya pertumbuhan sektor jasa. Namun, sebelum mencapai puncaknya, Indonesia sudah mengalami penurunan dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi seperti ini sangat disayangkan mengingat industri manufaktur merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dengan total kontribusi sekitar 14 persen.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki peta jalan pembangunan industri, yakni Rencana Induk Pengembangan Industri (RIPI), Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Rencana Kerja Pembangunan Industri (RKPI). Namun dalam implementasinya menjadi tantangan besar karena daya saing industri nasional masih lemah, belum dalam dan belum kuatnya struktur industri nasional, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum efektif.

Setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan untuk pembangunan kembali industri nasional atau reindustrialisasi.

Pertama, menyusun pemberian insentif dan kebijakan afirmatif bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan memiliki daya saing internasional.

Kedua, meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dan industri dalam pengembangan industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan SDM berkualitas yang siap pakai di industri, dan pengembangan produk yang berstandar nasional serta internasional.

Ketiga, melakukan sinergi dan koordinasi kebijakan nasional, daerah, dan sektoral berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan tiap daerah.

Dengan menuntaskan persoalan ketimpangan dan deindustrialisasi, Indonesia ke depannya akan mampu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta salah satu tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sharing is caring!
Share on Facebook26Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Problema Ekonomi 20 Tahun Reformasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *