Orator berpidato di depan mikrofon
Ilustrasi: Pradipa PR/Youth Proactive

Reformasi: Agenda yang Belum Terselesaikan

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 1945 menjadi tonggak sejarah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain peristiwa tersebut, Reformasi juga sebagai peristiwa yang paling diingat sepanjang 73 tahun negara kita merdeka. Mei 1998 merupakan bulan bersejarah bagi rakyat Indonesia.

Dua puluh tahun sejak Reformasi berjalan, banyak keberhasilan yang kita capai. Namun tak sedikit juga beberapa tuntutan Reformasi yang belum mampu kita laksanakan sebagai tujuan untuk menunaikan cita-cita dari kemerdekaan.

Reformasi bukan hanya sekadar memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya tetapi ada beberapa agenda yang menjadi tujuan sebenarnya Reformasi. Adapun enam tuntutan Reformasi yang disuarakan saat itu adalah:

  1. Penegakan supremasi hukum;
  2. Pemberantasan KKN;
  3. Proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto dan kroninya;
  4. Amandemen UUD RI 1945;
  5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri;
  6. Pemberian otonomi daerah.

Korupsi (masih) menjadi musuh bersama

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu semangat untuk menggulirkan Reformasi saat itu, Pemerintahan yang sentralistik dan semua kendali berada di tangan Soeharto menjadi alasan yang sulit untuk memberantas korupsi.

Di era Orde Baru bau korupsi begitu tercium, tetapi kekuasaan yang otoriter dan media yang terkendali membuat korupsi menguap. Tuntutan pemberantasan korupsi saling berkaitan dengan pemberian Otonomi Daerah. “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely,” begitu kalimat Lord Acton yang menggambarkan era Orde Baru.

Kekuasaan yang sentralistik cenderung menyuburkan korupsi. Idealnya kekuasaan itu dibagi dan tidak terpusat, sehingga terwujudlah otonomi daerah, yaitu kewenangan pemerintah daerah yang mempunyai kuasa pengelolaan atas daerahnya.

Namun ternyata itu tak membuat rantai korupsi putus. Otonomi daerah semakin membuat banyak Soeharto baru di daerah. Korupsi menjadi terdesentralisasi dan sulit diberantas. Permasalahan bukan pada sistem, tetapi integritas para pemimpin yang rendah sehingga mereka menjadi greedy untuk melakukan korupsi. Terbukti dengan banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD yang ditangkap KPK.

KPK pun tak mampu untuk mengatasi permasalahan korupsi yang begitu kompleks. Agenda pemberantasan korupsi selalu menghadapi hadangan berat, seperti kita ingat hak angket terhadap KPK di tahun 2016 silam yang mendorong upaya Revisi UU KPK,. Revisi undang-undang tersebut memang tak kunjung terealisasi karena rentan faktor politis, tapi bukan tidak mungkin Revisi UU KPK akan digulirkan kembali ketika KPK berani mengusik para koruptor.

Belum lagi kriminalisasi terhadap mereka yang melawan Korupsi. Kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, menjadi perhatian karena sampai saat ini belum ada titik terang siapa pelakunya.

Tahun ’98 rakyat bersatu karena kesadaran kolektif akan bahaya korupsi. Namun di era saat ini kesadaran itu seolah hilang. Padahal isu-isu antikorupsi dapat menjadi modal penting untuk menyatukan rakyat kembali akan betapa bahayanya korupsi.

Demokrasi: kebebasan atau kebablasan?

Kebebasan pers adalah salah satu tuntutan Reformasi yang dinilai berhasil untuk direalisasikan. Tanpa Reformasi kita tak bisa merasakan kebebasan politik dan berpendapat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perlu kita apresiasi gerakan Reformasi membangkitkan kembali alam Reformasi, bahkan melampaui keinginan para penggagas reformasi sehingga banyak yang mengatakan demokrasi kita kebablasan.

Keberadaan media adalah salah satu unsur penting dalam negara demokrasi. Sangat disayangkan ketika kebebasan itu disalahgunakan sehingga beredar berita-berita diluar konteks dan diragukan kredibilitasnya kemudian menjadi hoax. Berita-berita hoax ini seringkali menjadi pemicu perpecahan dan konflik antar anak bangsa sendiri. Sehingga diperlukan lagi evaluasi atas hal ini agar terciptanya kebebasan pers yang berintegritas dan bertanggung jawab.