Sekumpulan prajurit Iwo Jima menancapkan pilar demokrasi
Ilustrasi: Pradipa PR/Youth Proactive | Vector: furaxxx.deviantart.com & Vecteezy

20 Tahun Reformasi: Demokrasi Bukan Proyek Sehari!

Tepat sekitar bulan ini 20 tahun lalu, sebuah rezim digdaya tumbang. 32 tahun Jenderal Besar Soeharto berkuasa di atas gelimang harta penuh darah. Rezim ultra-represif ini juga terkenal dengan tokoh dan kelompok korup yang ikut andil dalam perongrongan harta publik.

Peralihan kekuasaan secara sempurna dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto diawali dengan narasi bualan. Di antara narasi besar seperti “pemberontakan PKI” yang mencabut nyawa jutaan orang, terselip narasi yang kelak akan terus digaungkan bahkan hingga sekarang: pemuda menjadi tulang punggung dari perpindahan kekuasaan mereka. Seolah-olah, ada keterlibatan besar pemuda dalam menjatuhkan rezim lama.

Narasi ini kemudian dibuat menjadi kerangka pikir: pemuda adalah pahlawan pengawal demokrasi –berhak turun ke jalan sebagai mekanisme pengawasan dalam demokrasi. Seakan-akan “demokrasi” yang diusung Soeharto adalah demokrasi yang sah.

Hal yang implisit dari kerangka pikir ini adalah sektor masyarakat lain dilarang berpolitik. Menurut rezim, mengutip Ali Moertopo sendiri, mereka harus dibuat menjadi “massa mengambang”. Jadi di saat pemuda dengan sengaja diberikan panggung untuk melegitimasi demokrasi Orba, sektor masyarakat lain dibungkam. Ironisnya pemuda jugalah yang akhirnya menjadi malapetaka bagi rezim Soeharto. Pemuda memulai krisis politik tahun 1998 hingga berklimaks di pendudukan Gedung DPR.

Di tahun 1998, terlihat semua penanda kelemahan dari otoritas rezim Orde Baru. Ekonomi negara sedang terjun bebas karena imbas dari puluhan tahun menggantungkan diri pada industri ekstraktif dan pinjaman luar negeri selagi mengabaikan perkembangan industri lainnya. Hal ini diperkuat juga dengan penerapan kebijakan-kebijakan paksaan dari IMF pasca-krisis finansial yang dimulai sejak tahun sebelumnya, seperti liberalisasi sektor pendidikan.

Situasi ekonomi itu kemudian berimbas juga pada situasi kroni-kroni elite yang ada di sekeliling rezim. Mudah saja: harta bagian masing-masing cekak! Terakhir dan yang paling penting, tentu saja, ekspresi kemarahan dari masyarakat sendiri yang sudah tidak dapat dibendung. Puncaknya terjadi pada musim panas 1998, saat massa mulai berani untuk turun ke jalan, berdiri tegak di hadapan moncong bedil. Barulah setelah berbagai aksi heroik dan tragedi berdarah, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998.

Pasca-1998, kehidupan tidak serta-merta langsung sempurna. Kita tentu sangat beruntung dengan situasi politik sekarang yang jauh lebih bebas ketimbang era Orba. Kamu bisa bicara seenak jidat di Instastory. Aktivis (baca: buzzer) media sosial post-nya hilir mudik kritik ini-itu. Tentu ini berkorelasi kuat dengan kebebasan berpendapat buah era Reformasi.

Apakah kita harus puas dengan perkembangannya? Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Ranah daring misalkan, masih sangat rentan represi. Kemkominfo paling getol blokir berbagai website tanpa mengkaji secara mendalam maupun menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu.

Ini belum seberapa dengan apa yang terjadi di ranah hukum. Sebagai contoh, masih ada pasal dalam undang-undang yang mengatur penghinaan presiden ala hukum barbar lese majeste dalam sebuah monarki – yang menempatkan posisi raja dan keluarganya berada di atas segala kritik.

Pasal pencemaran nama baik warisan kolonial juga masih ada, dan kerap dipakai untuk membungkam pendapat. Tap MPRS 1966 yang dengan eksplisit melarang pemikiran kiri belum juga dicabut. Sempat ada wacana pencabutan ini di awal Reformasi, tapi tidak cukup kuat untuk melawan elemen konservatif yang (ternyata) masih luar biasa kuat memegang tampuk kekuasaan.

Terakhir dan terpenting: atas nama pembangunan, pemerintahan Jokowi kian ganas dalam menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi rakyat yang “mengganggu” proyek nasional.

Di saat yang sama, berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok oposisi, mulai memeluk dogma intoleransi dan juga menggunakan intimidasi sebagai senjata. Sekilas kedua pihak yang (katanya) tidak punya kesinambungan itu terlihat berbeda, tapi sinergi muncul dalam hal kekerasan dan intimidasi. Ekstra terakhir, satu tagar: #RKUHPNgawur.

Reformasi juga belum mampu menjembatani ketimpangan. Data terakhir dari Infid masih menunjukkan ketimpangan akut: 1% kelompok terkaya di Indonesia menguasai 45% total aset nasional.

Percepatan pembangunan memang cukup baik, tapi patut dikaji lebih dalam soal berbagai kepentingan aktor-aktor elite yang menyertainya serta manfaatnya bagi hajat hidup khalayak luas. Perlu dihadang juga ancaman privatisasi di berbagai sektor publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Dunia pendidikan khususnya, tengah dikhawatirkan dengan wacana dana pinjaman. Seakan gegabah dan tidak banyak belajar dari fenomena yang terjadi secara global, pemerintah tengah menggadang-gadang untuk menciptakan skema student loan. Pinjaman seperti apa? Skemanya bagaimana? Apakah bijak mengalokasikan dana pendidikan untuk eksperimen sistem yang sudah terbukti gagal di luar negeri? Begitu kira-kira pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa kritis di sekitar saya, dan tentu saja semua pertanyaan itu penting untuk dijawab.

Soal kesehatan, BPJS merupakan perkembangan yang baik, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Isu besar seperti pengelolaan air dan transportasi umum masih banyak yang belum selesai, tapi banyak inisiatif dan perbincangan yang muncul dari masyarakat sendiri, bukan dari atas. Karenanya, kita bisa optimis.

Perkembangan pasca-Reformasi memang masih sangat jauh dari apa yang mungkin dahulu diimpi-impikan. Meski begitu, kita harus tetap akui perkembangan-perkembangan–baik dan buruk–yang telah terjadi.

Seringkali, perkembangan itu lahir dari masyarakat sendiri alih-alih otoritas berkuasa. Sebagai contoh, sekarang tengah ramai tren terutama di kalangan anak muda soal ekonomi alternatif. Mulai menjamur kelompok-kelompok ekonomi alternatif yang bereksperimen dengan berbagai konsep; mulai bisnis sosial, hingga penafsiran ulang ‘kooperasi’ – mengembalikan khitahnya pada sebuah konsep pengorganisasian ekonomi berbasiskan kerja sama, bukan kompetisi.

Kesadaran kelas sendiri secara umum juga saya pikir semakin meluas, dengan masuknya isu-isu hak pekerja seperti cuti hamil dan upah layak ke lapisan arus utama.

Hal yang sama juga memang dapat terjadi dalam hal-hal yang tidak terlalu baik, seperti merebaknya berbagai insiden intoleransi yang acap kali terjadi di antara masyarakat sendiri. Meski begitu, Reformasi bukanlah sama sekali sebuah proyek besar masyarakat yang gagal.

Seperti halnya Roma, demokrasi bukanlah proyek sehari jadi. Bersama bahu-membahu, mungkin dengan bantuanmu, kita dapat bersama-sama mewujudkan janji-janji Reformasi soal keadilan dan kebebasan yang selama ini masih jalan di tempat. Selagi masih ada mereka yang terus mau menyalakan lilin-lilin kecil, terang adalah sebuah keniscayaan. Venceremos!

 

Sharing is caring!
Share on Facebook2Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “20 Tahun Reformasi: Demokrasi Bukan Proyek Sehari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *