Sitok Srengenge menghembuskan asap di hadapan korban pencabulan
Ilustrasi: Yasmina Wulandari/Youth Proactive

Sitok Srengenge dan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Tahun 2013 lalu, dunia kesusastraan dihebohkan oleh seorang sastrawan Indonesia, Sitok Srengenge. Dia menjadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan RW, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Sitok dinyatakan sebagai tersangka pada 6 Oktober 2014 dan dijerat Pasal 285 KUHP tentang persetubuhan di luar nikah dan Pasal 286 KUHP tentang pencabulan dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Pada 17 April 2015, kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Lalu pada 20 Agustus 2015, penyidik melimpahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi ke Kejaksaan Agung, akan tetapi berkas tersebut masih dianggap tidak lengkap sehingga untuk kedua kalinya dikembalikan lagi kepada penyidik agar dilengkapi kembali.

Dilansir dari Tempo.co (10/2015), Iwan selaku pengacara RW menjelaskan bahwa dalam kasus ini pihak Kejaksaan meminta bukti secara berangsur dan tidak sekaligus. Akibatnya, proses hukum untuk Sitok Srengenge terkesan alot. Hal ini berakibat pada semakin lamanya ketidakpastian hukum yang harus dirasakan oleh korban dalam rangka upaya mencari keadilan.

Kasus Sitok Srengenge hanyalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Susahnya upaya mencari keadilan bagi korban–yang hingga kini kasusnya belum juga menemukan jalan–menunjukkan bahwa perempuan merupakan target utama dari gender-based violence (kekerasan berbasis gender).

Pada tahun 2016 sendiri tercatat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2017). Dari angka tesebut angka yang paling menonjol adalah KDRT atau kekerasan dalam ranah personal, mulai dari kekerasan fisik (42%), kekerasan seksual (34%), psikis (14%), dan ekonomi (10%).

Di DKI Jakarta, tahun 2016 tercatat ada 1.736 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya—1.612 kasus tahun 2014 dan 1.517 kasus tahun 2015 (P2TP2A DKI Jakarta, 2016).

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2017, 1 dari 3 perempuan Indonsia mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan dalam hidupnya. Namun, besarnya persentase ini tidak mendorong perempuan untuk mencari bantuan, seperti yang tercatat pada laporan statistik PBB (2015) di mana kurang dari 40% korban kekerasan mencari bantuan dalam bentuk apapun, dan kurang dari 10% korban mencari bantuan ke polisi.

Keengganan perempuan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami ini dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah ketidaknyamanan korban dalam penanganan kasus.

Adanya bias gender dalam proses hukum di Indonesia tercermin dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia. Tito menyatakan bahwa penyidik dapat menanyakan apakah korban merasa baik-baik saja setelah diperkosan dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman.

Terlepas dari klarifikasi yang diberikan, hal tersebut mencerminkan praktik penanganan kasus yang tidak sensitif terhadap korban meski sudah adanya Peraturan Kapolri no.3/2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Bias gender dalam penanganan kasus juga tercermin dari pernyataan Hakim Daming Sanusi pada tahun 2013 saat rapat Komisi III DPR. Menurutnya, yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati.

Sentimen-sentimen ini cenderung membuat penyintas kekerasan seksual takut melaporkan kasus yang dialami ke polisi. Berdasarkan hasil survei Lentera Sintas Indonesia tahun 2016, hanya 1% dari 25.214 responden yang menyebutkan kasusnya dituntaskan secara hukum. Sementara lainnya menyatakan kasus mereka dipetieskan, pelaku dibebaskan, dan sejumlah kondisi yang dinilai tidak memihak korban (BBC Indonesia, 2017).

Kabar baiknya, pada Oktober 2017 lalu, Kapolri Tito mengatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan menyusun standar penanganan kasus pemerkosaan dan kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak, serta menambah pelatihan kepada petugas polisi yang menangani kasus perempuan dan anak.

Tapi pak, yang kami butuhkan sekarang bukan sekedar kabar baik. Kami butuh realisasi, pak!

Sharing is caring!
Share on Facebook18Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Sitok Srengenge dan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *