Anak perempuan menangis dengan skema warna suram keunguan
Ilustrasi: Yasmina Wulandari

Perkawinan Anak: Lagu Lama di Era Baru

Setelah kabar rencana perkawinan anak di Bantaeng menjadi sorotan beberapa saat lalu, isu maraknya perkawinan anak di Indonesia akhirnya menerima perhatian yang layak. Mulai dari: dukungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meningkatkan usia minimal pernikahan; pernyataan ketidaksetujuan dari kementerian sosial, agama, dan pendidikan; hingga rencana penyusunan Perppu Perkawinan Anak.

Isu perkawinan anak di Indonesia sudah menjadi nyanyian lama yang sering kali terkubur bunyi-bunyi lain yang lebih keras. Satu hal pendukung terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah UU 1/1974 yang mengatur usia minimal perkawinan 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki); sementara definisi anak secara eksplisit disebutkan adalah orang berusia 18 tahun pada UU 22/2002 tentang Perlindungan Anak. Usia minimal pernikahan di bawah batas usia dewasa menunjukkan adanya kontradiksi terhadap gagasan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

Sebelumnya, upaya peninjauan kembali (judicial review) UU 1/1974 sudah pernah dilakukan pada bulan Juni 2015 di Mahkamah Konstitusi. Di antara tujuh hakim, hanya satu yang memiliki opini bahwa usia minimal perempuan harus dinaikkan. Alasan mengapa MK menolak perubahan usia ini adalah tidak adanya jaminan hal tersebut dapat mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Padahal menurut laporan UNICEF dan BPS (2016), perkawinan anak dapat mengakibatkan dampak buruk mulai dari pendidikan, hingga kesehatan. 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah, yang kemudian mempengaruhi kurangnya kesempatan kerja. 44% perempuan perkawinan anak mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi.

Serta dampak buruk terhadap kesehatan akibat melahirkan anak di usia dini, seperti gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, peningkatan risiko mengalami kecemasan dan depresi, hingga 5x kemungkinan meninggal lebih besar saat hamil/melahirkan (usia 10-14 tahun), 2x lebih besar (usia 15-19 tahun).

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. 340 ribu anak Indonesia menikah muda, menempatkan Indonesia di peringkat kedua perkawinan anak di Asia Tenggara dan peringkat ketujuh dunia. 22% perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun. Jumlah anak perempuan yang terkena dampak perkawinan usia anak pun tidak proporsional dibanding anak laki-laki.

Pada akhirnya, hingga saat ini perlawanan terhadap perkawinan anak baru bisa berjalan dari bawah, seperti sanksi sosial di tingkat desa seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan penambahan syarat administratif berupa ijazah di Kabupaten Bondowoso.

Kabar baiknya, bertepatan dengan Hari Kartini (21 April 2018) Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan rencana penyusunan Perppu Perkawinan Anak untuk menekan usia pernikahan di bawah umur. Selain itu usulan perubahan UU Perkawinan juga telah diajukan dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, meski tidak masuk prioritas pada tahun 2018.

Hari Kartini tahun ini merupakan titik cerah dalam upaya pengurangan perkawinan anak di Indonesia–isu yang relevan dan diamati sendiri oleh Kartini. “Orang tidak berhak membuat anak,” demikian tulis Kartini dalam salah satu suratnya, “kalau ia tidak sanggup membiayai hidupnya.” Kartini sendiri menikah di umur 24 tahun, saat gadis di masanya dinikahkan pada usia belasan tahun.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *