Meja dan kursi warna-warni di Dago Pojok
Foto: Suci Sri Setiowati

Ke Mana Alokasi APBD untuk Dago Pojok?

Sederetan rumah warga pada sudut Kota Bandung menampilkan dinding aneka warna dengan aktivitas seni di dalamnya. Itulah Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. Kampung ini pertama kali digagas oleh Rahmat Jabaril atau akrab dipanggil dengan sebutan Kang Rahmat, seorang seniman yang juga warga Kampung Dago Pojok.

Pada tahun 2011 Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok resmi diresmikan oleh Walikota Badung, Ridwan Kamil, dengan kerja sama warga dan pemuda setempat. Namun, mirisnya, tidak ada bantuan dana dari pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat ini. “Untuk peresmian program ini memang didukung secara moril, tidak ada materil yang diberikan. Ini semua dana swadaya dari warga,” ujar Kang Maman, warga kampung.

Padahal pemberdayaan masyarakat menjadi hal utama yang ditekankan dalam pembangunan sebagaimana telah diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bicara soal pendanaan, begini teknisnya. Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kota Bandung memiliki alokasi anggaran akan turun ke kecamatan, lalu kelurahan dan terdistribusikan 100 juta per RW. Jadi dana bantuan akan diberikan kepada para camat. Otomatis setiap camat bertanggung jawab atas penyaluran dana. Sedangkan, hak penggunaannya keluarahan diberikan kewenangan penuh atas penyaluran dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelurahan diberi kebebasan untuk mengelolanya.

Anehnya, Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok seperti dianggap berada di luar urusan pemerintahan sehingga tidak mendapat bantuan dana. Program Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok seyogyanya dilihat sebagai pengembangan kawasan kesenian dan wisata. Kehadiran kampung kota memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat urban. Kota adalah kehidupan yang sangat dinamis.

Ini membuat bertanya-tanya, ke mana dana bantuan yang diberikan kepada kecamatan? Seakan-akan tidak ada transparansi. Memang, tidak adanya transparasi dana bukanlah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Pada bulan Oktober lalu, CNN Indonesia memberitakan bahwa Polri menemukan 214 kasus penyalahgunaan dana kota/desa yang melibatkan anggaran hingga Rp46 miliar terhitung tahun 2012-2017.

Persoalannya beragam, dari penggelapan dana, pemotongan anggaran, adanya pemotongan anggaran, laporan fiktif, bahkan hingga programnya di-mark-up berlebihan. Praktik dugaan korupsi semacam ini perlu kita sikapi secara kritis terkait pengelolaan alokasi anggaran dana.

Pendampingan alokasi dana memang perlu, tetapi juga harus ada pengawasan dan pelaporan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara terus menerus. Sudah sepatutnya keseluruhan dana dialokasikan demi mendorong pembangunan, bukan justru diambil alih oleh seseorang atau kepentingan golongan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa manajemen dana desa harus betul-betul direncanakan dan diorganisasi dengan baik.

Pemerintahan Kota Bandung sendiri sebenarnya telah berupaya melakukan transparasi dan mengajak warganya untuk lebih peduli terhadap alokasi dana dan pengelolaan melalui e-budgeting atau sistem penganggaran secara elektronik. Supaya bisa mengoreksi kegiatan yang tidak efektif untuk anggaran pendapatan dan belanja Kota Bandung.

Memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, e-budgeting akan mendeteksi kecurangan penganggaran. Belajar dari kejadian di tahun sebelumnya, yaitu terdapat duplikasi penganggaran karena lemahnya pengawasan, maka dengan adanya e-budgeting mudah-mudahan dapat mengurangi angka penyelewangan anggaran Negara.

E-budgeting memiliki peran srategis dalam mengontrol pengeluaran anggaran negara dan secara terbuka dapat dijangkau oleh partisipasi masyarakat. Namun permasalahan selanjutnya, apakah peran partisipasi digital dapat menggantikan partisipasi secara langsung?

Perlu kita ingat bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung merupakan ciri dari adanya demokrasi partisipatoris. Kita tidak dapat menghilangkan partisipasi aktif masyarakat kota jika kita ingin mewujudkan Kota Bandung yang transparan dan akuntabel.

Kampung Wisata Dago Pojok memiliki peluang besar untuk dapat bersinergis mengawal proses pengelolaan dana desa guna mengurangi dugaan kasus korupsi. Selain itu pemuda kampung diharapkan membantu menghidupkan aktivitas kesenian dan perekonomian warga setempat dengan meningkatkan kapasitas seni warga dengan memproduksi karya berbagai kesenian, seperti wayang golek, batik, lukisan, kriya, puzzle, tarian dan sebagainya.

***

Catatan: Tulisan ini adalah kiriman dari Suci Sri Setiowati untuk Anti-Corruption Youth Camp 2017. Lihat tulisan lainnya dengan tagar #Anti-CorruptionYouthCamp.

Sharing is caring!
Share on Facebook3Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *