Hakim Arief Hidayat mengangkat lengan
Foto: Antara

Hakim Arief Tak Lagi “Arif”?

Ketika saya berpikir tentang realitas hukum, yang paling menguras nurani dan nalar adalah perdebatan tentang hukum dan moral dalam rangka berpikir yuridis-normatif.

Kita kembali dihebohkan oleh berita dari Mahkamah Konsitusi (MK) tentang seorang hakim sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi yang dituntut agar segera mundur dari jabatannya. Ia adalah Yang Mulia Hakim Arief Hidayat.

Setidaknya, dalam pembacaan saya, Hakim Arief terbukti dua kali melanggar etik. Pelanggaran pertama adalah menitipkan kerabatnya untuk dibina jaksa agung muda pengawasan. Pelanggaran kedua adalah bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR sebelum dicalonkan kembali sebagai hakim konstitusi di DPR.

Hakim Arief sudah didesak mundur oleh 54 guru besar dari sejumlah universitas. Para guru besar memandang hakim MK harus diisi oleh orang yang memiliki kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Bukan ambisi pribadi akan kekuasaan. Naluri kekuasaan Yang “Mulia” Hakim Arief demi ambisi pribadi telah sukses memperkosa nalar saya (dan tentunya nalar publik). Ia doyan kursi.

Sejak hukum dan peradilan modern dijadikan normatif (cara pikir dan cara bertindak berkarakter teknis-mekanis), sejak itu pula hukum dan moral dipisahkan–setidak-tidaknya, diminimalisasi.

Hans Kelsen, seorang Austria yang hidup pada abad 19, mencetuskan ide bahwa hukum dan moral harus dipisahkan, bahkan dari anasir non-hukum lainnya (budaya, politik, ekonomi, dst). Gagasan tersebut terkenal dengan nama teori hukum murni (pure theory of law). Hukum di sini harus dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ide ini berkembang ke arah yang agak soft-normative. Yang mencetuskan adalah seorang Inggris, H. L. A Hart. Gagasan Hart memberikan ruang yang sempit antara perdebatan hukum dan moral. Baginya, undang-undang yang tidak memuat hal baik (etika/moral) bukan undang-undang.

Penekanannya, Kelsen berbicara bentuk dari sebuah undang-undang, sedangkan Hart berbicara isi dari undang-undang. Namun kedua pemikiran ini tidak banyak bergeser dari hal teknis-mekanis untuk kepentingan dunia peradilan.

Di sini kita bisa memahami mengapa Hakim Arief tidak juga mundur meski telah didesak. Karena ia tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ia hanya terbukti melanggar etik. Saat ini pelanggaran etik tidak bisa diadili dalam forum pengadilan. Ia tak terusik sedikit pun. Bisa jadi, hatinya telah beku karena terlalu banyak membaca pasal-pasal dalam undang-undang.

Saya haqqul yaqin, Hakim Arief memahami betul gagasan eksponen utama positivisme hukum tersebut beserta dinamikanya. Namun ia tidak bersikap–tidak memenuhi tuntutan publik, yakni mundur! Ia pendosa intelektual.

Guru besar dari salah satu kampus mentereng ini mempertontonkan gejala umum naluri kuasa, yakni tidak malu bila melanggar etik. Tentunya ini berpotensi korupsi (memanfaatkan pengaruh kuasanya) dengan cara menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya. Jabatan ketua MK adalah jabatan strategis dalam pengelolaan negara di bidang yudikatif–yang katanya berdasarkan hukum. Inilah yang dikhawatirkan dan dituntut publik yang berpikir.

Di tengah-tengah situasi tersebut, siapa pun–khusunya kaum muda–dapat menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dalam kerangka partisipasi publik. Pengadilan jugalah merupakan pelayanan publik. Pemahaman ini dapat mendekatkan kaum muda untuk lebih memerhatikan dunia peradilan tanpa perlu kuliah hukum.

Pertama, masalah etik adalah masalah dasar yang dapat dirasakan setiap manusia karena fitrahnya. Etik berfungsi untuk melihat baik-buruk suatu hal. Kedua, memonitor peradilan.

Kenapa dimonitor? Karena dunia peradilan kita tak luput dari perilaku korup manusianya (dalam hal ini hakimnya). MK adalah amanat reformasi. MK lahir dari rahim reformasi. Salah satu elemen negara modern adalah peradilan yang jujur dan adil serta bebas dari intervensi kekuasaan lain, khususnya dalam penegakannya.

Ketiga, terus mendesak hakim Arief hingga mundur! Guru Besar Hukum (alm.) Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Semoga Hakim Arief Hidayat segera mendapat hidayah. Allahuma aamiin.

Sharing is caring!
Share on Facebook12Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *