Penutupan-Rapimnas-Golkar-280716-wsj-2.jpg

Jokowi yang Kian Menguning

Jika kamu berpikir tulisan ini membahas Pak Jokowi yang badannya menjadi kuning seperti Minions atau SpongeBob, jelas kamu salah besar. Ini soal insiden #KartuKuningJokowi yang diterima Pak Jokowi dari Zaadit Taqwa (Ketua BEM UI) saat berada di Universitas Indonesia, kampus yang juga identik dengan warna kuning sebagai warna jaket almamater.

#KartuKuningJokowi mestinya jadi satu dari sekian banyak tanda untuk mengingatkan bahwa bahwa presiden kita ini sebetulnya memang kian mesra dengan yang kuning-kuning. Kuning yang dimaksud di sini akan saya perluas sebagai warna kuning Partai Golkar dan warna Orde Baru.

Mari kita lihat saat Presiden Jokowi merombak kabinetnya untuk kesekian kalinya. Jokowi saat ini mengganti Menteri Sosial Khofifah Indah Parawangsa karena beliau memilih untuk mencoba peruntungan di Pilkada Jatim. Momen ini dibayangkan banyak orang sebagai momen untuk juga mencopot Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Karena Jokowi pernah berjanji untuk tidak mengangkat ketua umum partai menjadi anggota Kabinet Kerja.

Namun Jokowi tak bergeming. Jokowi justru mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang baru, padahal beliau juga termasuk dewan pengurus (DPP) partai berlambang pohon beringin itu. Kita tinggal tunggu saja akun YouTube dari Partai Golkar merilis video cover Jokowi feat. Airlangga menyanyikan lagu “Kemesraan”, yang pastinya mereka tak ingin cepat berlalu.

Mari tunda sejenak sanggahan “tapi kan…” dari kamu para fanboys Pak Jokowi. Kita bahas dulu tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa Jokowi memang mesra dengan yang kuning lainnya, Orde Baru.

Ya, ada kemiripan antara pemerintahan Pak Jokowi dan Orde Baru. Tahun 2018 ini kita mencapai dua dekade sejak momen Reformasi di Indonesia, tapi demokrasi di negara kita malah cenderung berputar balik. Sebelum kamu mau bilang, “kalo memang kayak Orba, lo nggak bisa pulang karena diculik!” mending kita lihat gejala menurunnya kualitas demokrasi yang muncul satu per satu.

Pertama, kita lihat data indeks demokrasi di Indonesia. Baik lembaga di tingkat nasional maupun internasional sama-sama menyajikan trend yang menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan selama 2016. Rekor terparah adalah meningkatnya ancaman/tindakan kekerasan dari negara yang membatasi kebebasan berpendapat (naik 11 poin) dan meningkatnya tindakan/ucapan dari pejabat yang mendiskriminasi gender, etnisitas, atau identitas lain (naik 7 poin).

The Economist mencatat Indonesia sebagai negara dengan rekor demokrasi terburuk di tahun 2017. Indonesia turun 20 peringkat, dari peringkat 48 ke peringkat 68. Sementara Freedom House menyebutkan bahwa Presiden Jokowi “mengejar agenda pembangunan ekonomi di tahun 2016, terkadang dengan mengorbankan reformasi demokratis.”

Kedua, ciri semakin miripnya pemerintahan Jokowi dan Orde Baru ialah adanya kemesraan Jokowi dengan militer.

Militerisme semakin menguat diberi jalan dan akses di pemerintahan. Selain Idrus Marham ada nama Moeldoko, jenderal TNI yang diangkat menjadi Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki. Penggantian ini kontras. Yang satu (Teten Masduki) adalah nama yang identik dengan hak asasi manusia dan masyarakat sipil, sementara yang satu lagi (Moeldoko) adalah nama militer. Militer yang notabene sering jadi pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara.

Ketiga, tak hanya sampai di situ, telah beredar luas juga di masyarakat salinan digital nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri dengan Panglima TNI tentang dilibatkannya kembali tentara untuk meredam aksi massa.

Peran tentara dalam meredam hak politik masyarakat tidak asing bagi para keluarga korban pelanggaran HAM yang saban Kamis berdiri dengan payung hitam di seberang Istana Negara. Aksi Kamisan, begitu disebutnya, menuntut penuntasan kasus dari kejadian yang menghilangkan nyawa orang terkasih. Begitu banyak memori buruk dampak dari adanya akses militer yang offside mencampuri urusan sipil. Kesan Orde Baru bangkit lagi di era Jokowi semakin kuat.

Belum lagi keputusan kontroversial Menteri Dalam Negeri yang mengangkat pejabat dari kalangan kepolisian untuk jadi pelaksana tugas gubernur (pengganti gubernur) di daerah yang melangsungkan Pilkada. Ini sarat akan konflik kepentingan, karena pelaksana tugas bisa menggerakan aparat negara untuk memenangkan calon tertentu. Apalagi ada jendral polisi yang maju jadi calon kepala daerah. Presiden kita sebagai lambang supremasi politik dan sipil belum menunjukkan kepekaannya untuk urusan serius ini.

Sekarang sudah percaya kalau Pak Jokowi semakin kuning?

Aksi #KartuKuningJokowi juga bisa dimaknai jadi lampu kuning bagi Jokowi beserta jajarannya untuk berhati-hati  mengendarai Indonesia ke arah yang sebagaimana mestinya. Cukup sampai di kuning saja lah Pak Jokowi, kalau sampai ke merah dan sekujur badan jadi seperti Hellboy ‘kan seram.

Sharing is caring!
Share on Facebook174Tweet about this on Twitter7Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *