Judul: pasal RKUHP bermasalah
Ilustrasi: Pradipa PR/Youth Proactive

Pasal Bermasalah RKUHP yang Mengancam Kita

Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). RKUHP ini akan memperbaharui aturan-aturan yang selama ini berlaku di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sudah banyak berita soal pasal zina yang definisinya dibikin terlalu luas, sampai bisa memenjarakan orang yang sebetulnya sudah menikah tapi tak dicatat negara. Tapi sebenarnya banyak lagi pasal-pasal bermasalah RKUHP. Bisa dihitung dampak buruknya, dari:

  • Tak bisa mengkritik mengkritik presiden/wakil presiden/pemerintah;
  • Potensi meningkatkan angka pelecehan seksual;
  • Diskriminasi soal pencabulan anak; sampai
  • Susahnya melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi/pendidikan ketubuhan.

Apa saja sih pasal bermasalah RKUHP itu?

.

Judul: pasal penghinaan presiden & pemerintah

1. Pasal Penghinaan Presiden, Wakil Presiden, dan Pemerintah

Pasal 263: Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 284: Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Apa masalahnya?

Tak ada batasan jelas apa yang dimaksud “penghinaan”

Ini problem pertama pasal bermasalah RKUHP. Kritk terhadap presiden, wakil presiden, dan pemerintah bisa saja dianggap sebagai penghinaan. Menurut berita SindoNews (6/2), pakar hukum tata negara Mahfud MD khawatir pasal ini digunakan untuk menangkap oposisi.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di masa Orde Baru, aktivis Sri Bintang Pamungkas pernah ditahan karena mengkritik Soeharto dan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Maret 1997, dia ditangkap dan ditahan di Rutan Kejaksaan Agung bersama Saleh Abdullah dan Julius Usman.

Di masa Reformasi juga pernah kejadian. Pada September 2002, Muzakir dan Nanang Mamija ditahan karena menginjak foto Megawati. Supratman, redaktur Harian Rakyat Merdeka, juga divonis hukuman percobaan karena korannya menulis berita yang dianggap menghina Megawati.

Siapa pun bisa langsung ditangkap tanpa diadukan lebih dulu

Pasal ini bersifat delik umum. Maksudnya, aparat bisa menangkap orang yang dianggap menghina langsung di tempat tanpa perlu diadukan oleh pihak yang tersinggung. Ini berbeda dengan pasal bersifat delik aduan, yang harus diadukan dulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum bisa diproses penegak hukum.

Artinya, nyeletuk soal pemerintah di media sosial atau di depan polisi bisa langsung diciduk. Bayangin lagi asyik main Instagram tiba-tiba ada polisi ketok pintu kosan. Ngeri!

Pasal ini pernah mati, tapi mau dihidupkan lagi

Pasal bermasalah RKUHP ini punya sejarah panjang. Pertama kali diterapkan saat masa kolonialisme Belanda. Disebut sebagai hatzaai artikelen (pasal kebencian), pasal ini menempatkan kepala negara sebagai posisi yang tidak boleh dikritik. Ini digunakan untuk menggencet pergerakan nasional yang mulai muncul di tanah jajahan.

Ketika Indonesia merdeka, aturan ini diambil mentah-mentah dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Selama 60 tahun pasal ini mendekam di KUHP sampai akhirnya di tahun 2006 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap sudah tak relevan dengan semangat demokrasi.

Ternyata, selang 12 tahun kemudian, di tahun 2018 pasal ini mau dihidupkan kembali.

.

Judul: pasal zina

2. Pasal Terkait Zina

Pasal 484: Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 488: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Apa masalahnya?

Diskriminatif terhadap perkawinan yang tak dicatat negara

Definisi “zina” di sini super luas. Tak semua orang yang menikah dicatat “sah” oleh negara. Misalnya: kalangan miskin, masyarakat adat, dan nikah siri.

Menurut tim riset Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI), sebanyak 55% masyarakat miskin tidak punya akte nikah. Masih dari data Puskapa UI, hasil sensus di 111 desa adat pada tahun 2014, menunukkan bahwa yang punya buku nikah tak sampai 50%. Banyak dari mereka melakukan nikah adat yang tak dicatat negara.

Memperparah kasus pemerkosaan/pelecehan seksual

Pasal bermasalah RKUHP yang ini memperluas definisi “zina” menjadi SEMUA bentuk hubungan di luar nikah. Menurut Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu (Kompas.com, 1/2), pelaku pemerkosaan/peleceh bisa aja mengklaim hubungan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka.

Akibatnya pemerkosaan dianggap sebagai zina. Konsekuensinya, korban pemerkosaan bisa dipenjara bareng sama pelakunya.

Ini ngeri. Banget.

Tanpa adanya pasal ini saja, penyintas pelecehan/pemerkosaan sudah ragu melapor karena stigma. Kalau pun mereka melapor, sering kali justru diremehkan polisi dan dipancing-pancing sampai jadi trauma (lihat liputan Tirto.id, “Kisah Korban Perkosaan yang Tak akan Diindahkan Polisi“). Menurut survei Magdalene.co, cuma 1% dari 25.214 penyintas pelecehan seksual menyebutkan kasusnya dituntaskan secara hukum. Apalagi kalau ada pasal ini.

Meningkatkan angka nikah muda

Pasal ini bisa memunculkan cara pikir, “Daripada dipenjara, mending nikah.” Kita-kita anak muda yang cukup mesra sama pacarnya, bukannya cari tahu lebih lanjut soal perilaku seksual yang sehat, malah lebih milih nikah karena takut dipenjara.

Padahal, berdasarkan paparan Puskapa UI, 85% anak yang nikah muda putus sekolah. Bahkan bukan cuma itu dampak fatal nikah muda. Dilansir Tirto.id, menurut Direktur Puskapa UI Santi Kusumaningrum, perkawinan anak mendorong angka kematian ibu dan bayi serta stunting.

.

Judul: pasal pencabulan anak

3. Pasal terkait pencabulan anak

Pasal 490: Setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 496: Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa, atau dengan penyesatan menggerakan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Apa masalahnya?

Diskriminasi terhadap anak

Yang bisa dilindungi pasal bermasalah RKUHP ini cuma anak yang belum kawin dan berkelakuan baik. Tak jelas apa maksudnya anak yang “berkelakuan baik”. Tidak adil bagi anak-anak lain kalau yang dicap “tidak berkelakuan baik” jadi tak dapat perlindungan yang sepantasnya.

Menurut Komnas Perempuan, pasal ini tak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Meningkatkan angka nikah muda

Buat orang dewasa yang mengincar anak-anak, pasal ini bisa memunculkan cara pikir, “Kalau begitu supaya lolos dari penjara, sekalian nikahin aja anaknya.” Kalau anak sudah dinikahi, otomatis pelaku tak bisa dijerat. Padahal berdasarkan paparan Puskapa UI, ada 25% anak sudah kawin muda–besar banget jumlah anak yang tak dilindungi pasal bermasalah RKUHP ini.

Bagi anak sendiri, nikah muda dampaknya fatal. Seperti dipaparkan sebelumnya, 85% anak yang nikah muda putus sekolah. Dilansir Tirto.id, menurut Direktur Puskapa UI Santi Kusumaningrum, perkawinan anak mendorong angka kematian ibu dan bayi serta stunting.

.

Judul: pasal kesehatan reproduksi

4. Pasal terkait kesehatan reproduksi

Pasal 481: Setiap orang yang secara terang‑terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang‑terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang‑terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp10 juta).

Pasal 483: Tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berenca­na dan pencegahan penyakit menular.

Pasal 489: Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, maka dapat dipidana.

Apa masalahnya?

Semua orang yang peduli dengan bahaya penyakit menular seksual bisa dipidana

Kalo kamu peduli kesehatan reproduksi, siap-siap daftar jadi PNS dulu.

Pasal bermasalah RKUHP ini artinya semua orang dilarang untuk bicara/menulis/menunjukkan sosialisasi kesehatan reproduksi (menggunakan kondom/pil) dan mengajarkan pola perilaku seks yang sehat. Cuma “petugas yang berwenang” yang dibolehkan.

Padahal banyak pegiat HIV/AIDS yang bukan dari kalangan pemerintah. Akibatnya, penyakit menular seksual bisa makin menyebar, kehamilan yang tak diinginkan bisa semakin banyak, juga meningkatnya angka aborsi dan kematian ibu.

Tidak mengatasi akar masalah prostitusi

Pasal pemidanaan prostitusi justru tidak menghukum pihak yang menyebabkan prostitusi terus marak: konsumen dan mucikari. Padahal banyak pekerja seks yang terjerat jaringan prostitusi karena mucikarinya (human trafficking). Kalau mengingat pasal-pasal terkait zina, pasal ini juga malah berpotensi membuat penyakit seks menular (HIV/AIDS) menyebar semakin luas, karena pekerja seks jadi takut untuk memeriksakan diri.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Ghandini Kamilah menganggap ini bertentangan dengan semangat penanggulangan penyakit seksual menular. “Mendukung program penanggulangan HIV/AID dan justru akan menyumbang angka HIV/AIDS,” katanya, seperti dilansir Kompas.com (6/2). “Harusnya pendekatan tidak dengan pidana namun dengan program kesehatan.”

***

.Judul: apa yang bisa kita lakukan?

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Yang jelas, jangan tinggal diam. Kita bisa melakukan beberapa hal untuk menghadapi pasal bermasalah RKUHP.

Pertama, bagikan informasi ini dan bahas di lingkunganmu (keluarga, teman, dsb);

Kedua, tanda tangani petisi online untuk menolak RKUHP: http://bit.ly/aku-juga;

Ketiga, mention akun @dpr_ri di Instagram dan Twitter dengan hashtag:

#AkuJuga

#JanganDipaksa

#TolakRKUHPNgawur

Keempat, yuk kumpulkan teman dan konsolidasi bersama organisasi masyarakat untuk menyusun aksi penolakan bareng-bareng. Kalau kita bergerak bareng, kita bisa mendesak pemerintah dan DPR supaya mengubah pasal bermasalah RKUHP.

Jangan berhenti di kamu!

Sharing is caring!
Share on Facebook79Tweet about this on Twitter12Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *