Gotong royong di Desa Nita, Flores, NTT. Foto: Oleh: Sinar Harapan
Gotong royong di Desa Nita, Flores, NTT. Foto: Oleh: Sinar Harapan

Desa Nita Melawan Korupsi

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menjadi angin segar bagi birokrasi desa. Pasalnya, pemerintahan desa yang sebelumnya terkesan sepi dan miskin otonomi dilimpahi wewenang luas untuk mengurus dana dalam jumlah besar dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pembangunan.

Di tahun 2017, jumlah alokasi dana desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2017 adalah 60 triliun rupiah. Besaran ini meningkat tiga kali lipat dari alokasi dana desa tahun 2015 dan meningkat 28 persen dari alokasi tahun 2016. Jumlah tersebut cukup fantastis bagi pembangunan desa.

Setelah beberapa waktu UU ini berlaku, tidak jarang ditemui para kepala desa yang masuk penjara lantaran melakukan penyalahgunaan anggaran. Di kabupaten Manggarai Timur, NTT, tercatat ada tiga kepala desa yang sedang menjalani masa pemeriksaan inspektorat dan kepolisian.

Fakta ini boleh jadi merupakan bukti yang cukup bahwa dana desa tidak begitu mulus menjadi angin segar perkembangan desa, bahkan merupakan bumerang bagi desa itu sendiri. Korupsi dana desa memang merupakan kasus riskan mengingat begitu banyaknya dana desa yang digelontorkan, apalagi jika birokrasi desa tidak terlalu pandai memanfaatkannya atau aparat desanya memang bermental korup.

Preseden korupsi dana desa sejauh ini menemukan titik persoalan pada dua causa utama, yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan desa yang begitu banyak (SDM rendah) dan mental korup para aparat desa. Mental korup memang menjadi mental kolektif bangsa ini, terutama ketika kasus-kasus korupsi menjadi makanan harian media. Setiap harinya, media-media massa tidak terlambat mengabarkan kasus-kasus korupsi, dari korupsi kecil-kecilan sampai mega skandal semisal E-KTP atau suap BPK.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, kita lantas bertanya, adakah secercah harapan datang dari desa? Akankah dana desa benar-benar menjadi primadona pembangunan masyarakat desa?

Tiga Pilar Desa Nita

Ketika suasana pembangunan daerah kian runyam, Desa Nita, Kabupaten Sikka, Flores, NTT tampil memukau di panggung nasional dan berhasil mencatat namanya sebagai juara pertama Lomba Desa tahun 2016. Banyak orang memang tidak menyangka, Desa Nita yang berada di Flores dapat meraih penghargaan nasional dalam hal pembangunan, lantaran NTT seringkali menempati posisi teratas dalam hal peringkat provinsi paling korup di seantero tanah air.

Lantas, apa jurus Desa Nita? Ada tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan Desa Nita yang menjadi jargon ketika menjadi Desa Terbaik Nasional dalam Evaluasi Perkembangan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, serta kreasi dan inovasi. Tiga pilar tersebut adalah partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dijabarkan secara sangat praktis dalam pelbagai program Desa, misalnya melakukan Musrenbang berjenjang dari RT, Dusun, hingga Desa. Ada juga Musrenbang kategorial, anak-anak, lansia, sosial-religius, dan lain-lain. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dilaksanakan dari bawah.

Dalam kaitan dengan ini, para aparat desa sudah dibagi dalam bagian dan seksi-seksi yang memungkinkan partisipasi aktif dari semuanya. Hal yang penting untuk digarisbawahi ialah bagaimana pemerintah Desa menggerakkan warganya. Partisipasi warga dalam hal ini tidak hanya menjadi jargon tanpa pelaksanaan, tetapi betul-betul menjadi ajang di mana pembangunan tidak digariskan dari atas oleh aparat birokrat desa.

Rumah Desa Nita (Desa Nita tidak menyebut Kantor Desa, dan hal ini menyebabkan banyak orang betah menjadi warga desa yang bertanggung jawab) menjadi penampung aspirasi masyarakat yang terbuka dan sangat mengedepankan demokrasi persaudaraan.

Dalam hal transparansi, Desa Nita memiliki cara yang mungkin belum dilakukan oleh desa-desa lain di NTT, yaitu memuat rincian penyelenggaraan desa, terutama terkait keuangan di media sosial milik desa (website, facebook) yang berisi infografik RAPBDes, pagu indikatif desa, kalender kerja pemerintah desa, foto kegiatan pembangunan infrastruktur, serta pemasangan banner anggaran di depan rumah desa. Dengan menunjukkan keterbukaan pengelolaan keuangan, masyarakat dapat memantau kapan dan di mana saja kinerja aparat desa dalam sinergi dengan seluruh masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan yang diimpikan.

Selanjutnya, dalam menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, Desa Nita selalu melakukan rapat evaluasi berjenjang guna menghadirkan sistem pelaporan anggaran yang akuntabel. Pertanggungjawaban atas anggaran desa serta pemanfaatannya diterangkan dalam evaluasi berjenjang dan kelompok kategorial (dirincikan dalam item-item belanja setiap bagian dan seksi).

Pengelolaan birokrasi desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel menuntut adanya sumber daya manusia yang cukup dari kepala desa dan seluruh aparatnya. Kesinambungan Tiga pilar Desa Nita yang telah dipaparkan di atas, menurut saya adalah buah dari kecukupan sumber daya manusia dari kepala desan dan para aparatnya.

Membangun dari Desa

Dengan demikian, kelihaian mengatur pengeluaran secara transparan dan akuntabel dalam rangka pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi syarat mutlak kepala desa dan jajarannya. Maka, ketiga pilar ini ini perlu dilakukan secara integral dengan didukung SDM birokrat desa dalam pengawasan masyarakat umum untuk senantiasa mengontrol serta menciptakan kreasi dan inovasi baru.

Membangun Indonesia dari desa adalah cita-cita ideal dibalik grand design dana desa, sebab di desalah masyarakat tinggal dan bergumul secara sosial, politik dan ekonomi. Di desa, masyarakat hidup sebagai warga negara yang berhak atas kesejahteraan yang merata.

Desa Nita yang sudah mencapai level Desa Terbaik Nasional mesti menjadi rujukan bagi desa-desa lain. Desa Nita sudah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan tiga asas di atas secara praktis. Penting untuk diingat pula pendekatan terhadap masyarakat, bagaimana mereka digerakkan, dikontrol dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tiga pilarnya, Desa Nita terbukti mampu menyerap anggaran dengan baik dan akuntabel (penyerapan anggaran Desa Nita setiap tahun selalu 100%) dan menciptakan kreativitas dan inovasi Desa yang didukung SDM aparat desanya.

Sharing is caring!
Share on Facebook86Tweet about this on Twitter4Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *