Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Kompas/Heru Sri Kumoro
Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Kompas/Heru Sri Kumoro

KPK Dilemahkan. KPK Tumbang?

KPK kembali  dilemahkan. Tak ada yang mengira sebelumnya, di subuh pagi yang tenang tiba-tiba dua orang dengan sepeda motor menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan. Penyidik KPK itu mengalami luka serius dan mengganggu penglihatannya; nahasnya pelaku biadab itu melarikan diri hingga hari ini. Untung saja air keras tadi tak sampai membuat penglihatan Novel buta. Dampaknya bisa berlanjut: tak bisa lagi menanyai saksi, membaca berkas dan mungkin pengusutan kasus KTP-el terpaksa jalan ditempat.

Jika melihat dengan teori kausalitas (sebab–akibat), sulit rasanya jika mengelak serangan Novel tak terkait dengan apa yang ditanganinya saat ini, megakorupsi KTP-el. Rapi dan terorganisir, serangan ini dapat dimaknai sebagai “serangan balik koruptor”. Koruptor sepertinya sudah mulai tidak nyaman dengan barisan pemberantasan korupsi di KPK.

Ragam Modus Pelemahan KPK

Bagi mereka tak cukup rasanya jika hanya melakukan serangan secara institusional melalui revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dewan Pengawas, izin penyadapan, dan pelarangan merekrut penyidik independen, misalnya, adalah poin-poin yang mau dimasukkan dalam rencana perubahan undang-undang. Penyadapan dan penyidik independen merupakan tar.

Revisi UU KPK merubah institusi penasehat KPK menjadi Dewan Pengawas, penyadapan memerlukan izin administratif Dewan Pengawas dalam menyadap, dan tidak diperbolehkannya penyidik independen. Yang kulitnya seolah-olah memperkuat KPK, namun isinya ingin membunuh KPK dengan perlahan. Pelemahan institusional dan pelemahan secara fisik sudah dilancarkan oleh oknum-oknum yang tak ingin KPK ada. Apa yang terjadi pada Novel, sangat mungkin terjadi kepada setiap orang yang kontra terhadap korupsi.

Revisi UU KPK sudah lama masuk dalam program legislasi DPR. Setidaknya ada empat poin yang dianggap melemahkan :

  • a. KPK harus minta izin Dewan Pengawas dalam penyadapan;
  • b. KPK nantinya akan diawasi oleh Dewan Pengawas;
  • c. KPK dapat menghentikan perkara (SP3);
  • d. KPK hanya diberi kewenangan menangani perkara korupsi di atas Rp 50 miliar.

Terkait masalah penyadapan, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memberikan wewenang penyadapan kepada KPK, hal ini didasari karena kepentingan yang jauh lebih besar. Alasan HAM sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk mengebiri kewenangan penyedapan, karena kepentingan nasional harus dilindungi. Penyadapan adalah taringnya KPK. Jika kewenangan ini dibatasi maka kekuatan lembaga ini dipastikan hampir hilang separuh. KPK juga tak main-main dalam membutunti seseorang, tidak 1 atau 2 hari, bahkan bisa sampai bertahun-tahun.

Pemberian SP3 juga tidak ada urgensinya. Dalam setiap menangani kasus, KPK selalu berhati-hati melakukan penyelidikan; adalah wewenang hakim yang memutuskan di pengadilan.

Adapun dengan dewan penasehat, ini dapat membahayakan posisi KPK dalam setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tidak ada dasar filosofis kalau perlu izin dalam menindak korupsi. Karena apabila dewan pengawas masuk substansi ini bisa berbahaya. Padahal sejak awal berdiri KPK sudah punya independensi dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi.

Adakalanya, DPR dan Pemerintah fokus menyelesaikan Revisi Undang-Undang Terorisme, Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan RUU KUHP versi Indonesia yang lebih mendesak bagi kepentingan bangsa dan negara, daripada sibuk membredel KPK.

Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 ini harus benar-benar dikaji secara matang. Selain dari pihak KPK, DPR dan Pemerintah juga harus melibatkan para ahli dan akademisi, terjun ke kampus-kampus untuk mendalami permasalahan konsep tersebut.

Jadi naskah akademik itu nantinya akan tersusun secara komprehensif dan menguntungkan semua pihak. Harus ada komunikasi dan duduk bersama serta tidak membawa kepentingan politik partai. Jangan malah jalan sendiri-sendiri dan memikirkan partai. Revisi itu perlu untuk memperbaiki, bukan melemahkan.

KTP-el Berujung Korupsi

Melihat situasi diatas, kasus KTP-el yang ditangani sekarang sangat rentan terhadap intervensi politik. Sidang perdana kasus korupsi pengadaan KTP-el pada 2011-2012 telah dilangsungkan pada Kamis (9/3/2017)[1]. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, dakwaan yang dibacakan akan menimbulkan kegaduhan baru. Benar saja, ternyata ada lebih dari 35 nama yang disebutkan dalam dakwaan dan diperkirakan menerima aliran ‘uang panas’ anggaran KTP-el yang merugikan negara sebesar Rp. 2,3 Triliun.

Kasus ini sebenarnya bukan kasus baru, dimulai di Era SBY tahun 2010. Proyek ini banyak kejanggalannya, ditemukan pada 2 September 2011. Dugaan penyimpangan terkait proyek pendataan penduduk melalui KTP-el mulai muncul di DPR. Namun tanggal 27 Januari 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem blanko dalam uji coba KTP-el. Penyidikan dihentikan karena Kejaksaan tidak mendapat alat bukti yang cukup.

Pada 22 April 2012, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus ini. Dugaan ini diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Dua tahun melakukan pemeriksaan, barulah pada 24 April 2014, KPK menemukan sejumlah bukti kejanggalan dalam proyek pengadaan paket penerapan KTP-el. Selain dugaan penggelembungan dana proyek pengadaan paket penerapan, KPK juga menemukan dugaan penyelewengan proses tender. Tepatnya 19 November 2014, KPK kembali menggeledah kantor Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Barulah pada 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irwan sebagai tersangka.

Sidang perdana pada 6 Maret 2017, KPK membacakan dakwaan setebal 121 halaman terkait kasus korupsi pengadaan E-KTP serta menyebutkan peran dan posisi ke-23 orang yang diduga menerima aliran dana dalam kasus itu. Namun, penetapan status dari 23 nama itu menunggu pengungkapan fakta yang akan digelar selang beberapa hari setelahnya.

Terjawab sudah keraguan dan tanda tanya besar warga negara Indonesia yang belum mendapatkan e-KTP karena blangkonya kosong, atau yang sudah mendapatkan e-KTP tapi belum setahun digunakan sudah rusak. Dan terjawab pula mengapa akhir-akhir ini DPR RI menggalakan kembali upaya revisi UU KPK–bahkan sudah sosialisasi ke kampus-kampus.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPR, Papa Novanto agar KPK tidak membuat kegaduhan. Kita lihat manuver apa yang Novanto lakukan berikutnya, ia memiliki trackrecord buruk sebagai pejabat publik dan tak etis menjadi Ketua DPR. Dimulai dari Kasus Bank Bali, kasus penyelendupan beras vietnam dan limbah beracun, kasus PON Riau 2012, yang kesemuanya lolos[2].

Inilah yang dikhawatirkan, serangan balik oleh pihak – pihak lawan yang dirugikan KPK. Revisi UU KPK merupakan upaya nyata politisi parlemen untuk mengebiri KPK. Kedepan, tak ada yang tahu akan seperti apa upaya-upaya pelemahan KPK. Apakah akan sama seperti yang dulu, dimana para pimpinan KPK seperti Antasari Azhar dan Abraham Samad yang dikriminalisasi saat menyentuh kasus yang berkaitan langsung dengan penguasa dan orang-orang besar dibaliknya.

Tugas Komisioner KPK sekarang adalah harus lebih berfokus pada kondisi internal dan penindakan seperti apa yang diamanatkan undang-undang dan menghabiskan waktu bersama penyelidik dan penyidik untuk menyelesaikan banyak kasus, tak hanya KTP-el saja. Hal-hal yang bersifat seremonial seperti seminar, undangan dari perguruan tinggi dan kerjasama dengan berbagai pihak atau segala hal yang berkaitan dengan pencegahan bisa didelegasikan kepada direktorat yang memang didesain untuk itu, intinya KPK harus fokus menindak, menindak dan evaluasi.

Terkait penanganan masalah Novel, kepolisian harus bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya. Bukan bermaksud berpikiran buruk, tapi sepanjang perjalanan sejarah kepolisian, mereka tak pernah serius menyelesaikan perkara yang menyerang aktivis dan penyidik KPK. Namun selalu ngebut jika mengurusi perkara yang merugikan penguasa.

Mereka cepat menangkap terduga makar dan terduga teroris, namun lambat menangkap pelaku penyerangan penyidik KPK. Kita semua berharap pelaku segera tertangkap, tapi tidak sampai disitu saja. Semua harus tuntas, siapa aktor intelektualnya–apakah ada keterkaitan dengan kasus korupsi KTP-el.

Banyaknya nama besar yang terlibat dan lamanya waktu pemeriksaan serta besarnya kerugian, cukup membuktikan bahwa kasus ini masuk dalam kategori “Mega Korupsi”. Namun jangan terlalu bahagia jika kasus KTP-el disebut “Mega Korupsi”. Dalam catatam historis, kasus-kasus ini biasanya berakhir “too big to fail”. BLBI (1998), Bank Bali (1999), Century (2008), Hambalang (2009) dapat menjadi contoh kasus yang jalan ditempat. Ada semacam konsensus untuk “dihentikan”.

Lalu bagaimana dengan peran negara? Negara wajib untuk turun tangan, karena ini adalah perintah konstitusi. Penyerangan terhadap Novel bukanlah hal yang membuat gerakan pemberantasan korupsi melemah, malah menjadi momentum kebangkitan yang lebih kuat gerakan melawan korupsi dari semua elemen. Negara dan masyarakat harus memastikan agar pelemahan KPK ini tidak berujung pada tumbangnya KPK.

 

Referensi:

[1]https://news.detik.com/foto-news/d-3442441/sidang-perdana-kasus-proyek-e-ktp ( Diakses pada 23 Maret 2017, pukul 19.20 WIB )

[2]https://m.tempo.co/read/news/2015/11/17/078719654/5-kasus-yang-membelit-setya-novanto( Diakses pada 23 Maret 2017, pukul 20.10 WIB )

Sharing is caring!
Share on Facebook23Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *