Menurut Foucalt, masyarakat yang disiplin akan menciptakan 'Docile Bodies'. Foto: Critical-Theory.com
Menurut Foucalt, masyarakat yang disiplin akan menciptakan 'Docile Bodies'. Foto: Critical-Theory.com

Docile Body sebagai Akar Korupsi

Fenomena korupsi belakangan ini makin menjadi-jadi. Seolah-olah korupsi itu adalah hal yang  biasa dan sebuah tradisi yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia birokrasi. Bahkan sudah menjadi sesuatu yang apriori bahwa ketika seseorang sudah masuk ke dalamnya, kemungkinan untuk melakukan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

Korupsi telah menjadi sebuah tragedi kemanusiaan terbesar zaman ini. Ia bagaikan mesin pembunuh yang tidak hanya memangkas hak orang lain, tapi merusak moral dan integritas seseorang yang melakukannya. Meskipun begitu, korupsi masih tetap menjadi salah satu alternatif instan yang paling sering dipilih oleh para ‘pencuri berijazah’ untuk memperkaya diri.

Lantas kita bertanya apa yang menyebabkan perilaku bejat ini terulang terus dari waktu ke waktu? Berhadapan dengan pertanyaan ini menurut penulis, akar rantai korupsi adalah docile body (tubuh yang patuh); sebuah kepatuhan mutlak yang dilakukan oleh tubuh yang irasional.

Melihat Akar Korupsi

Docile bodies atau tubuh yang patuh merupakan sebuah sintesis yang digulirkan oleh Budi Hardiman untuk menyamakan antara tubuh dan mesin. Tubuh jelas berbeda dari mesin. Kehidupan mesin tergantung pada motornya, dan mesin tidak berkembang “dari dalam”, melainkan dirakit dari luar.

Sedangkan tubuh itu hidup dan berarti memiliki asas perkembangan internalnya. Orang sering menyebut bahwa tubuh itu ‘organis’, sedangkan mesin itu ‘mekanis’ (2011:131). Organis itu mengandaikan bahwa tubuh itu tidak hanya operasional dan fungsional tapi juga bertumbuh. Sedangkan mekanis mengandaikan bahwa gerakan yang dihasilkan itu digerakkan oleh penggerak yang lain.

Dalam suatu dunia yang ditandai dengan kemorosotan akal budi dan raibnya hati nurani dalam gilasan rantai korupsi, tubuh bisa menjadi seperti mesin. Hal itu terjadi jika tubuh meniru mesin. Meniru dalam hal ini tidak berarti harus ada perubahan fisik dari tubuh menjadi mesin, tapi perubahan dari tubuh yang otonom ke tubuh yang mekanis, yang bergerak sesuai dengan perintah, komando atau prosedur dari luar.

Mimesis (meniru) pada manusia juga tidak hanya berarti meniru perilaku sesuatu yang bukan dirinya, melainkan juga memiliki perasaan-menjadi-bukan-dirinya (2011:132). Buah dari mimesis adalah kepatuhan mutlak pada apa yang diterima dari luar. Seperti mesin yang patuh bergerak menurut komando atau prosedur, demikianpun juga dengan tubuh. Tubuh yang patuh bergerak menurut skema-skema objektif yang ditirunya misalnya komando, norma sosial, ideologi dan sistem.

Patologi Kampanye

Beberapa hari belakangan ini, belantika demokrasi kita sudah mulai dihiasi dengan berbagai kampanye yang dilakukan oleh beberapa paslon di beberapa daerah, misalnya di Kabupaten Lembata oleh paket Titen dengan nomor urut 1 dan di Kabupaten Flores Timur oleh paket BEREUN dengan nomor urut 6.

Apa yang dilakukan oleh kedua paslon di dua kabupaten ini adalah sebuah aktivitas politik yang lazim dilakukan oleh setiap paslon menjelang pencoblosan. Tujuan dari aktivitas ini adalah menarik simpati rakyat lewat pemaparan visi dan misi paslon apabila mereka terpilih menjadi pemimpin kelak. Namun di balik aktivitas kampanye ini terselip sebuah peluang dan keinginan untuk mengumpulkan kembali pundi-pundi keuangan yang semakin menipis pada saat masa kampanye berlangsung.

Menurut hasil penelitian Prof. Stein Kristiansen dari Universitas  Agder, Norwegia dan UGM, untuk menjadi seorang bupati di Indonesia seseorang tidak segan-segan mengeluarkan biaya sekitar 5 hingga 20 miliar. Sementara itu gaji seorang bupati cuma berkisar 6 sampai 7 juta perbulan.

Dalam kondisi politik seperti ini korupsi adalah sebuah keniscayaan. Hal ini terbukti dari banyaknya anggota DPR dari tingkat daerah hingga pusat dan para kepala daerah tersandung kasus korupsi. Dari tahun 2004-Februari 2013 sebanyak 291 kepala daerah di Indonesia tersandung kasus korupsi.

Di samping itu anggota legislatif yang terjerat korupsi di DPRD kabupaten/kota tercatat 431 orang dan DPRD provinsi 2.545 orang. Angka ini belum bergeser banyak. Dari penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk tahun 2015 saja terdapat 550 kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara dan juga pengusaha dengan total kerugian negara sebesar 3,1 triliun rupiah.

Maraknya kasus korupsi ini menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada angka 36 (Otto Gusti, dalam Jurnal Ledalero, 2016:21). Dari data ini dapat ditarik sebuah konklusi tentatif yakni korupsi adalah sebuah keniscayaan dalam dunia birokrasi.

Docile body sebagai akar korupsi

Data-data di atas telah memperlihatkan secara gamblang kepada kita betapa mahalnya dunia birokasi, sehingga untuk bisa memasuki dunia ini setiap orang mau tidak mau harus menghalalkan segala cara, sekalipun harus mengangkangi hati nuraninya.

Realitas ini adalah fenomena yang dogmatis dalam dunia birokrasi dan telah menjadi hukum rimba yang harus ditaati. Hukum rimba ini tidak hanya menegaskan bahwa siapa yang kuat, dialah yang menang, tetapi siapa yang pandai berhutang, dialah yang berhak menduduki kursi empuk itu.

Dunia birokrasi adalah dunia yang dipenuhi dengan berbagai hutang dan janji, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada kolega yang turut mendonasikan pendapatan mereka agar sang calon bisa menang. Dan sebagaimana lazimnya, hutang dan janji harus dibayar dan ditepati.

Karena hutang dan janji ini, tubuh mau tidak mau harus menyamakan dirinya dengan mesin dan mengangkangi visi dan misi agar bisa membalas ‘budi baik’ dan memenuhi kepentingan dari para kolega. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam dunia perpolitikan kita. Perselingkuhan politik telah melahirkan ketidakadilan dan ‘kemarau panjang’ bagi rakyat, terutama bagi mereka yang tak mampu bersuara.

Solusi Pemberantasan Korupsi

Kita semua tentunya mengharapkan bahwa badai korupsi ini harus segera berlalu. Badai ini bisa berlalu dan tak akan kembali apabila kita semua turut mengambil bagian dalam perjuangan pembebasan ini.

Ada dua hal yang menurut penulis dapat menjadi solusi yang baik untuk mengatasi masalah ini. Pertama, perlu adanya transparansi dari pihak pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus melaporkan kepada masyarakat mengenai program apa saja yang sudah dan belum dijalankan secara berkala. Untuk program yang belum dijalankan, alangkah baiknya jika pemerintah menyertakan juga alasan mengapa program itu belum dijalankan.

Kedua, tingkatkan fungsi kontrol yang diemban oleh lembaga legislatif terhadap jalannya kepemimpinan yang akan berlangsung nanti. Hal ini bermaksud agar mereka yang menjadi pemimpin kelak tidak terjebak dalam paranoia kekuasaan yang berujung pada akumulasi kekayaan untuk diri dan kelompoknya.

Sharing is caring!
Share on Facebook9Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Alan Wayan

Tentang Alan Wayan

Biasa dipanggil Allan kelahiran Lewoleba-Lembata-NTT tanggal 26 januari 1995. Allan menamatkan SMA saya di SMA Seminari San Dominggo Hokeng-Larantuka. Saat ini Allan adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan seorang biarawan dari Serikat Sabda Allah (SVD) yang berdomisili di Maumere. Allan aktif menulis sejak SMA. Selain sebagai penulis karya ilmiah, Allan juga adalah seorang pemusik dalam group acustic ALL Ledalero. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *