petugas komisi pemberantasan korupsi
Dilemahkannya Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai salah satu faktor korupsi tetap masif . Foto Ilustrasi: Poskotanews

Tahun Baru yang Ditantang Koruptor

Tidak ada tahun baru untuk korupsi. Ketika pergantian tahun baru selalu dipenuhi dengan selebrasi dan ekspektasi, pesimisme justru selalu muncul: dapatkah mata rantai korupsi di negeri ini terputus?

Melakukan praktik korupsi memang mudah, bukan saja dalam dimensi ruang (semua orang bisa berbuat) tetapi juga dalam dimensi waktu (kapan saja bisa dilakukan). Korupsi tidak mengenal tahun lama dan tahun baru. Koruptor dengan mudah dapat melakukan korupsi pada awal, pertengahan, atau akhir tahun.

Jika mayoritas publik memaknai tahun baru sebagai peluang baru dalam pemberantasan korupsi, begitu juga para koruptor yang menganggap pergantian tahun justru sebagai peluang baru melakukan korupsi. Alhasil, tidak ada yang baru dari tahun yang baru. Yang terjadi adalah perpindahan tahun korupsi 2016 menuju tahun korupsi 2017.

Tahun 2017: (Masih) Ditantang Koruptor

Akhir tahun 2016 ditutup dengan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, seperti operasi kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkup pemerintah daerah Klaten, Jawa Tengah. Bupati Klaten, Sri Hartini menjadi tersangka penerima suap dari tersangka Suramlan, Kepala Seksi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dua hari menjelang tahun 2017, KPK lagi-lagi berhasil menangkap tangan Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Klaten bersama 2 PNS, 1 pegawai honorer, dan 2 pegawai swasta. Tajuk rencana Kompas, 4 Januari 2017 mencatat, di dalam penggeledahan tersebut ditemukan catatan penerimaan uang yang besarannya bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah untuk jabatan eselon IV hingga ratusan juta rupiah untuk jabatan yang lebih tinggi. Di tempat yang sama juga ditemukan dua kardus berisi uang miliaran rupiah.

Menurutu data temuan KPK (yang sebenarnya tidak mengejutkan), hingga 31 Oktober 2016, jumlah perkara korupsi menunjukkan tren peningkatan signifikan ketimbang tahun 2015. Penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan, misalnya, meningkat dari 57 menjadi 81 kasus dan penuntutan meningkat dari 62 menjadi 70 kasus (Kompas, 17/12). Selain itu, Mahkamah Agung merilis data banyaknya jumlah perkara tindak pidana khusus tahun 2016. Perkara korupsi menduduki peringkat kedua dengan 453 perkara (20,54 persen), diapit perkara narkoba pada peringkat pertama dan perkara perlindungan anak pada posisi ketiga (Kompas, 3/1).

Koruptor berseliweran di setiap daerah. Di Nusa Tenggara Timur, korupsi juga tumbuh subur setiap tahun. Tahun lalu, ada 79 pengaduan yang diterima KPK dari daerah ini. Salah satunya bupati dari NTT (Kompas, 9/12/16). Ada lagi anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans. Di Manggarai Barat, kasus Proyek Lando-Noa menyebabkan kerugian negara hampir mencapai 1 miliar rupiah dari nilai proyek sekitar 4 miliar rupiah. Tidak mau kalah, kasus terakhir datang dari Kabupaten Manggarai Timur. Setelah tiga pejabat masuk bui sebagai tersangka kasus alat kesehatan, seorang lain lagi diperiksa terkait proyek bodong pembangunan gedung inspektorat.

Tahun 2017 seperti ditantang koruptor. Jika publik menaruh ekspektasi pada tahun baru 2017, pada saat yang sama ekspektasi itu mendapat tantangan dari pihak koruptor. Dalam hal ini, duduk persoalannya adalah head-to-head kepentingan publik dan ambisi ketamakan para koruptor. Artinya, akan ada pertarungan hebat antara kedua kubu.

Pertanyaan yang lazim diumbar tentang hal ini adalah mengapa korupsi tidak pernah menunjukkan tren penurunan? Saldi Isra dalam opininya “Labirin Praktik Korupsi”  (Kompas, 4/1) mengetengahkan tiga penyebab masih maraknya korupsi, walaupun sudah menjadi agenda priroitas pemerintah selama dua dekade terakhir. Pertama, perilaku koruptif telah menjadi praktik keseharian sehingga tidak lagi ada perbedaan antara tindakan koruptif dan tindakan yang seharusnya. Kedua, pemberantasan korupsi yang terkesan “hangat-hangat tahi ayam”. Yayasan Perkumpulan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT merilis data, dari sekitar 300 kasus dugaan korupsi, hanya 90 kasus (atau sekitar 30 persen) yang diproses. Sisanya didiamkan di tahap penyelidikan. Ketiga, vonis hukum yang tidak memadai atau tidak menimbulkan efek jera. Saking cintanya terhadap korupsi dan koruptor, vonis hakim seringkali membuat publik berpikir betapa senangnya menjadi koruptor.

Menantang Balik Koruptor

Perang melawan korupsi adalah cita-cita bersama yang sejak 1998 silam. Kala itu, angin segar reformasi membuka harapan baru untuk memberantas korupsi yang telah menjadi budaya pada era Soeharto. Maka pelbagai upaya dilakukan, termasuk ide membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi lewat UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Desember 2002.

Setelah hampir dua dekade lembaga ini berkiprah, tanda-tanda kematian korupsi belum terlihat. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, pelemahan sistemik terus-menerus diupayakan lewat revisi undang-undang oleh DPR (lembaga yang paling subur dalam membudidayakan koruptor). Selain itu kriminalisasi pimpinan KPK dirancang sedemikian rupa untuk membelokkan agenda pemberantasan korupsi.

Sangat disayangkan, ketika konfrontasi terhadap korupsi dilakukan, kondisi-kondisi yang memungkinkan menguatnya akar korupsi justru terus menerus direproduksi. Marcus Mietzner dalam Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti-reformist Elites and Resilient Civil Society (2012), menerangkan, pasca reformasi politik 1998, kaum elit konservatif anti reformasi telah menginfiltrasi berbagai partai politik, institusi negara, termasuk elemen masyarakat sipil. Menurutnya, elit-elit itu berupaya mendapatkan kembali priviledge yang pernah diterimanya pada era Orde Baru. Tiga sektor penting yang mereka serang adalah manajemen kepemiluan, pertarungan melawan korupsi dan perlindungan hak minoritas (Kompas, 21/9/16).

Menantang balik koruptor menjadi opsi alternatif ketika koruptor terus menyerang. Pertama, proyek besar melawan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran seraya tidak mengabaikan pentingnya pola hidup keseharian setiap orang yang anti korupsi. Hal ini menjadi cita-cita dasar revolusi mental yang diutarakan Presiden Jokowi. Kedua, integritas penegak hukum diuji dari cara bagaimana mereka menghadapi kasus-kasus korupsi. Penegak hukum yang bersih tentu akan berani memberantas korupsi sampai ke akarnya. Sebaliknya, penegak hukum yang korup harus juga ikut dilawan.

Ketiga, vonis hukum yang ketat dan berat. Perampasan aset dan hukuman penjara dalam waktu lama tentu akan meningkatkan efek jera bagi koruptor. Sebaliknya, vonis rendah, ditambah dengan banyaknya remisi bagi koruptor akan semakin mengafirmasi kecintaan kita pada koruptor. Keempat, dalam melawan korupsi, peran people power tentu saja menjadi sentral dalam upaya melawan korupsi. Legitimasi demokratis yang memposisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan membuka seluas-luasnya kemungkinan ini. Selain itu, ide revolusi mental juga harus terung didorong dan bukan sekadar seruan gerakan bersama.

Sharing is caring!
Share on Facebook64Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Anno Susabun

Tentang Anno Susabun

Lahir di Mano, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 24 Oktober 1997. Menyelesaikan pendidikan menengah pada SMP-SMA Seminari Pius XII Kisol tahun 2015, bergiat di kelompok menulis Diverbi TOR Ritapiret. Anno adalah kolumnis tidak tetap pada Harian Pos Kupang, Flores Pos, Floresa.co, dan Warta FLOBAMORA. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *