Tantangan gerakan antikorupsi di Indonesia adalah pelibatan anak muda didalamnya. Ilustrasi: Voice of Youth
Tantangan gerakan antikorupsi di Indonesia adalah pelibatan anak muda didalamnya. Ilustrasi: Voice of Youth

Melawan Korupsi, Anak Muda Bisa Apa?

Hari Anti Korupsi Sedunia harus memicu semangat memberantas korupsi. Sebagai generasi yang akan mewarisi dan meneruskan generasi orang tua kita; anak muda memiliki kapasitas melakukan perubahan dan menghentikan suatu siklus buruk bernama korupsi. Seperti yang dikatakan Soekarno, tugas yang lebih berat adalah bukan melawan penjajah atau musuh, namun melawan bangsa kita sendiri. Hal tersebut termasuk melawan para koruptor.

Perlu diingat bahwa Lord Acton menyebutkan bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Dikarenakan kekuasaan cenderung korup, seorang pemegang jabatan tertentu memiliki kecenderungan memanfaatkan posisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau segelintir orang. Alhasil masyarakat yang terkena imbasnya.

Jabatan publik di Indonesia masih terkenal rawan korupsi. Kerawanan ini ditunjukan dengan berbagai hal. Pertama, harus kita sadari bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, namun ironisnya pejabat negara seringkali “kebal” terhadap hukum. Hal ini diperparah dengan proses persidangan yang lama, sistem pengadilan yang tidak efektif dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Kekurangan ini akhirnya memberikan waktu “bebas” bagi para oknum kabur keluar negeri, menyembunyikan aset gelapnya maupun mempengaruhi saksi-saksi dalam persidangan.

Kedua, sebagai negara yang berkembang, sistem manajemen finansial di Indonesia masih dapat dibilang sangat rentan. Seringkali kejahatan terjadi dikarenakan adanya kesempatan melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, masih banyak sistem pembayaran dilakukan secara manual dan berbasis “tunai”. Hal ini membuat pergerakan uang dapat bocor pada tahapan-tahapan tertentu dalam proses pengadaan, peradilan ataupun pelayanan publik. Sistem tersebut juga diperparah dengan kurang optimalnya fungsi audit, sehingga sistem finansial tidak transparan dan tidak dapat dimonitor masyarakat.

Ketiga, koruptor memiliki jalan keluar (way out) dengan cara melarikan dirinya, uangnya atau menggelapkan dana diluar batas teritorial. Hal ini dikarenakan masih ada kekosongan hukum terkait perjanjian ektradisi dengan negara terkait, dan di sisi lain, dana tersebut justru menguntungkan negara terkait. Kekosongan ini yang menyebabkan para koruptor sulit ditindak dan juga mengakibatkan susahnya memonitor pergerakan uang gelap.

Melihat masalah-masalah diatas justru menjadi tantangan bagi generasi penerus sebagai pihak yang dapat memberantas koruptor. Sebagai anak muda, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi; dan hal-hal tersebut dimulai dari hal-hal yang kita jumpai setiap harinya, sebagai contohnya pelayanan publik. Pelayanan seperti pembuatan KTP, SIM, Paspor atau perizinan lainnya seringkali menempatkan kita diposisi untuk membayar sejumlah uang agar “dimudahkan” proses pelayanannya. Sebagai anak muda, kita harus menolak untuk tidak memberikan uang “pelicin”. Kita juga dapat menjadi pemagang di instansi-instansi pelayanan publik agar turut menjadi pihak yang memonitor agar kebiasaan “pelicin” tersebut dihilangkan.

Selanjutnya, kita juga dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bersifat positif. Hal ini termasuk dalam berkontribusi menyuarakan pikiran kita tentang pemerintahan untuk mendorong sistem finansial pemerintahan yang transparan dan berbasis digital. Anak juga dapat mendorong pembuatan petisi online untuk memberikan sanksi hukuman yang lebih berat bagi koruptor.

Dunia digital tersebut memberikan kita platform untuk menyuarakan aspirasi kita, baik melalui pembuatan blog untuk sarana protes, membuat opini terkait suatu sistem pemerintahan, membuat kampanye online lewat media sosial ataupun media untuk surat terbuka. Bentuk protes dan opini ini juga dapat dibentuk lewat suatu organisasi baik instansi pendidikan maupun perkumpulan masyarakat.

Semakin aktif anak muda menyuarakan pikirannya dalam mendorong pemerintahan bebas korupsi, semakin besar keinginan masyarakat untuk bebas dari korupsi. Maka dari itu, penting untuk memberikan masyarakat ruang untuk dapat memonitor pemerintah sehingga tindakan kecurangan dapat dipantau.

Terakhir, untuk mengatasi way out para koruptor dalam konteks internasional, memang diperlukan bantuan pemerintah lain untuk membuat perjanjian ekstradisi bagi koruptor.

Peran kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap tidak acuh dan selalu aktif dalam menyuarakan kritik kita yang membangun. Perubahan pasti datang dengan tindakan aktif generasi kita. Meskipun perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, namun hal tersebut jauh lebih baik ketimbang tidak melakukan tindakan apapun untuk perubahan agar Indonesia terbebas dari korupsi.

Sharing is caring!
Share on Facebook17Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *