Membangun yang transparan akan menyediakan sedikit celah korupsi. Ilustrasi: Desidedatum
Membangun yang transparan akan menyediakan sedikit celah korupsi. Ilustrasi: Desidedatum

Korupsi di Era Transparansi

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” – Lord Acton.

Korupsi telah menjadi sebuah isu yang mengakar, bahkan telah menjadi momok bagi suatu negara. Ia mengakar pada kekuasaan yang tidak diawasi dengan sesuai. Korupsi identik dengan praktik penyalahgunaan sumber daya dalam sebuah institusi formal—sebuah praktik informal dalam struktur formal. Dalam konteks negara, korupsi kerap dikaitkan dengan praktik penyalahgunaan materi oleh individu atau kelompok yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan atau orang-orang yang memiliki pengaruh kuat (people in power).

Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk ketidakjujuran atau tindakan tidak etis yang dilakukan individu atau kelompok yang memiliki posisi atau kekuasaan. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum dilakukan. Praktik korupsi seringkali dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang tujuannya seringkali adalah kekuasaan.

Ketika korupsi terjadi pada tingkat negara, tentu konsekuensi yang ditimbulkan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena tersebut menimbulkan beberapa kesan. Ketika korupsi—yang notabene merupakan tindakan ilegal—menemukan tempat untuk diterima oleh sistem nilai dan norma masyarakat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terbentuk masyarakat yang permisif terhadap penyimpangan sosial.

Apabila hal tersebut terjadi dalam ranah pemerintahan serta tidak ditindak secara tegas oleh hukum, timbul kesan bahwa hal tersebut diperbolehkan, serta melahirkan asumsi bahwa kekuatan hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Situasi yang demikian dapat menimbulkan kegelisahan publik yang berpotensi menimbulkan keadaan anomi, bahkan disfungsi suatu negara. Hal ini melahirkan kebutuhan lebih oleh masyarakat akan adanya transparansi. Logikanya cukup sederhana: semakin transparan praktik pemerintahan di negara kita, semakin sempit celah terbuka bagi korupsi.

Dalam dua dekade terakhir, transparansi isu publik semakin lantang digaungkan di negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui Sustainable Development Goals (SDGs), PBB mendorong anggota-anggotanya untuk menjunjung asas transparansi dalam menyikapi segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam konteks Indonesia, berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 seolah turut menjawab kegelisahan publik akan maraknya praktik korupsi yang belum diproses oleh hukum.

Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Dengan adanya sistem yang transparan, potensi penyalahgunaan tersebut dapat diminimalisasi lewat kontrol publik yang ketat.

Gagasan utamanya kurang lebih demikian: apabila negara-negara di dunia sepakat untuk mencapai target-target yang berasaskan keseteraan dan kesejahteraan bersama, maka pengawasan dapat dilakukan oleh dan kepada satu sama lain. Penyelenggaraan transparansi dalam skala multinasional. Pada titik ini,peran Sustainable Development Goals (SDGs), yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi penting dalam melawan korupsi.

SDGs mewadahi otoritas dan sumber daya negara-negara yang terlibat untuk mencapai satu tujuan: mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, serta memastikan kesejahteraan untuk semua. SDGs merangkum dan merumuskan tujuan tersebut ke dalam 17 target perkembangan. Dengan target tersebut, SDGs berfungsi sebagai medium dalam rangka membentuk masyarakat madani.

Kekuasaan dan otoritas masing-masing negara seluruhnya dikerahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Alih-alih saling mengadu absolutisme kekuasaan masing-masing, SDGs mewadahi kekuasaan masing-masing negara dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, SDGs memandang korupsi sebagai musuh bersama (common enemy), serta menjadikan SDGs sebagai alat kontrol dan mendorong transparansi bagi negara-negara yang tergabung.

Dengan terlaksananya SDGs dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai SDGs akan hidup dalam praktik kultural masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Bagaimana prosesnya? Budaya merupakan hasil belajar. Ketika masyarakat Indonesia belajar bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, maka korupsi akan menjadi budaya. Ketika korupsi telah menjadi budaya, maka visi ideal dimana tidak ada kemiskinan, kesejahteraan merata, serta menjaga bumi dalam keadaan baik akan sangat sulit tercapai.

Apabila korupsi menjadi budaya dan dimaklumkan, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan dipertaruhkan. Ketika negara melakukan upaya nyata dan transparan untuk mencapai kondisi ideal bagi warganya, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah pun diharapkan akan pulih. Ini yang hendak difasilitasi dan didorong oleh SDGs. Dalam jangka panjang, korupsi secara signifikan dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Hal ini dapat menghambat tujuan ekonomi yang lebih luas lagi antarnegara anggotaPBB.

Begitu juga sebaliknya. Apabila hukum berbicara dan sanksi dijatuhkan seberat-beratnya kepada koruptor, maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Ketika masyarakat tegas untuk tidak memberi ruang untuk koruptor, maka korupsi akan dengan sendirinya tergerus—bahkan hilang. Apabila sanksi berat secara konsisten dijatuhkan kepada pelaku korupsi, maka masyarakat akan belajar bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak diterima oleh sistem nilai dan norma yang berlaku.

Variasi hukuman bagi koruptor tergolong berat, mulai dari hidup di penjara, pemiskinan, hingga hukuman mati yang masih menimbulkan kontroversi di kancah hak asasi manusia. Diharapkan dengan menerapkan dan melaksanakan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku secara sungguh-sungguh, apapun bentuknya, hukuman berat yang ditimpakan pada koruptor dapat menimbulkan efek jera.

Apakah SDGs efektif digunakan untuk memutus rantai korupsi? Ya, apabila pemberdayaan penuh dapat dilakukan, serta tujuan ideal dari masing-masing alat SDGs tercapai. Dengan adanya SDGs, keabsolutan dan kekuasaan negara berada dalam pengawasan satu sama lain. Masyarakat pun saling menilai dan saling berhati-hati dalam menyikapi potensi-potensi korupsi.

Kunci keberhasilan SDGs terletak pada kontrol. Hal yang ingin dicapai oleh SDGs adalah membentuk perilaku individu untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan. Apabila hal ini terjadi secara kolektif, kontrol sosial dapat menjadi sangat efektif dan awas terhadap potensi-potensi korupsi. Sebagai generasi muda, sudah merupakan tugas kita untuk proaktif dalam memutus rantai korupsi.

Perlu diingat bahwa korupsi adalah perilaku yang dipelajari. Dengan menanamkan kesadaran pada individu, fungsi korektif dan preventif dapat dijalankan oleh masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa korupsi adalah praktik informal dan laten yang muncul dalam suatu sistem formal. Sebagai sebuah praktik ilegal dan laten, dibutuhkan peran aktif dari seluruh aktor untuk dapat mengungkap adanya praktik korupsi. Transparansi di satu bidang akan menimbulkan efek domino. Ia akan menjadi bagian wajib dalam seluruh proses pemerintahan, termasuk proses rekruitmen pejabat dan aparat publik serta pemerintah.

Apabila transparansi sudah dianut secara merata dan konsisten, tentu korupsi akan menjadi sulit dilakukan, bahkan tabu dilakukan. Pun ketika ada yang melakukan, biaya dari praktik korupsi akan menjadi sangat mahal karena harga yang dibayar tidak hanya berupa materi, namun juga waktu (misalnya dipenjara seumur hidup) serta sosial (dianggap sebagai perilaku menyimpang dimana koruptor harus menjalani sanksi sosial) dan kultural (menanggung beban hidup sebagai koruptor yang dianggap sangat berat oleh masyarakat Indonesia yang sifatnya guyub).

Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi akan adanya alur hadiah dan sanksi (reward and punishment) yang jelas. Contoh paling terkini adalah program pengampunan pajak (tax amnesty), yang dicetuskan dalam pemerintahan Presiden Jokowi,sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang transparan di Indonesia. Dengan adanya transparansi atas kepemilikan harta, korupsi dapat dicegah dan diminimalisasi.

Negara lain seperti Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (Cina) telah mengambil tindakan dengan memproses kasus-kasus korupsi oleh high profilers. Bahkan, Cina telah menetapkan hukuman mati pada pelaku korupsi pada kategori tertentu. Sikap tersebut menimbulkan diskusi tajam bagi rakyat Cina, bahkan bagi seluruh dunia, akan bahayanya melakukan korupsi, karena nyawa bisa menjadi taruhannya. Terbukti betapa pentingnya persepsi masyarakat terhadap sikap pemerintah akan korupsi.

Dengan bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi korupsi, pemerintah diharapkan dapat menanamkan perilaku antikorupsi yang mengakar pada rakyatnya.

Jadi, masih terpikir untuk korupsi?

Sharing is caring!
Share on Facebook13Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *