Gerakan Wada Na Todo Abhiyan (WNDA) di Indonesia. Gerakan ini bertujuan melakukan kampanye nasional  meminta pertanggungjawaban pemerintah India untuk mengakhiri kemiskinan, pengucilan sosial dan diskriminasi. Foto: Counterview
Gerakan Wada Na Todo Abhiyan (WNDA) di Indonesia. Gerakan ini bertujuan melakukan kampanye nasional meminta pertanggungjawaban pemerintah India untuk mengakhiri kemiskinan, pengucilan sosial dan diskriminasi. Foto: Counterview

Duka Demokrasi itu Bernama Korupsi

Satu dekade lebih setelah reformasi, sistem demokrasi Indonesia masih terus dirundung duka. Luka lama yang menggerogoti sistem demokrasi ini masih mengganga lebar. Duka ini disebabkan para koruptor dan rentenir politik yang semakin masif-agresif. Hingga pada ini perahu demokrasi bangsa ini terkapar dibibir pantai berkarang egoisme. Lantas, koruptor menjadi momok yang menakutkan serentak menjadi monster yang menyeramkan.

Bertolak dari akar kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemimpin atau penguasa, mengandaikan suatu hubungan yang tidak menegasikan satu sama lain. Mutualisme demokrasi adalah terma yang tepat guna menggambarkan relasi ini. Hubungan antara rakyat dan pemerintah harus terjalin harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam hal ini orbit demokrasi harus berputar secara sempurna yaitu, kekuasaan yang datang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, kekuasaan dari rakyat, sebagian kecil oleh rakyat (sebagian besar oleh elit), sebagian kecil untuk rakyat (sebagian besar untuk elit).[1]

Duka Demokrasi

Kehadiran para koruptor dan rentenir politik yang mengedepankan kepentingan individu jelas mereduksi makna dari nilai demokrasi itu sendiri. Ancaman terbesar bagi demokrasi adalah oligarki politik-bisnis yang korup. Dampaknya, rakyat yang jenuh dengan pemerintahan yang korup ini akan lebih memilih rezim otoriter yang menjanjikan pemberantasan korupsi –walaupun represif.[2]

Duka terbesar demokrasi adalah hadirnya virus korupsi yang berusaha memecah belah organ demokrasi. Merujuk pada pemikiran Adrian Little dari University of Melbourne dalam buku Democratic Melancholy (2010), ia mengatakan bahwa para pembelot sedang mengerakkan demokrasi menuju arena pembantaian dan penyembelihan. Prinsip-prinsip fundamental demokrasi ini disembelih para penguasa yang mengunci kebutuhan publik di antara kesenangan politik yang parsial.[3] Perselingkuhan solid antara penguasa dan pengusaha adalah langkah awal demokrasi menuju arena pembantaian yang keji untuk disembelih oleh para elit politik dengan segelintir oligarki politik-bisnis. Hal tersebut mengunci semua aspirasi dan kebutuhan pokok publik dan meraup semua keuntungan politik untuk kepentingan individu.

Sehingga perselingkuhan romantis ini pasti akan berujung pada tindakan korupsi yang membabi buta dan memberi banyak ekses kronis-kolektif bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari yang berskala makro seperti masalah terorisme, melebarnya kesenjangan sosial,  ketidakstabilan politik, perang (baik perang militer maupun perang sipil), memundurkan kesejahteraan umum, merusak kualitas kesehatan bangsa, menurunnya pertumbuhan ekonomi, besarnya utang pemerintahan dan buruknya pembangunan infrastruktur. Hingga ekses berskala mikro yang berujung pada kerusuhan sosial, merebaknya kejahatan dan kekerasan, merusak aktivitas kewirausahaan, burukya pelayanan publik, kurang gizi, sampai pada masalah banjir dan macet yang genting diperbincangkan sampai sekarang.

Dilain pihak, ego pribadi ini menyebabkan para koruptor dan para rentenir politik semakin tidak dapat membedakan antara barang publik dan barang pribadi, bahwa barang publik mempunyai dua ciri khas, yaitu tidak bisa dibagi-bagi dan bersifat umum.[4] Bahkan semakin butanya mata hati para koruptor ini, semakin mereka tidak menyadari bahwa urat malunya sudah lama telah putus dan membusuk dalam kubangan ketamakan.

Konsolidasi Demokrasi

Melakukan konsolidasi demokrasi adalah pilihan mutlak. Terobosan konstruktif yang harus dilakukan adalah menegakkan kembali nilai substansi dari demokrasi itu sendiri, yaitu: partisipasi masyarakat, penegakkan hukum, transparansi, serta peradilan yang bebas dan mandiri.[5] Duka dan luka demokrasi akan sembuh apabila kontrol publik atau partisipasi masyakat secara intensif dilakukan.

Herbert J. Gans (2002) berasumsi tentang hubungan demokrasi dan partisipasi politik publik bahwa keadilan demokrasi hanya bisa tumbuh dalam suasana kontrol publik yang semakin cerdas dan konstruktif.[6] Oleh karena itu tidak ada alasan lain bagi kita  untuk membiarkan demokrasi negara ini hancur karena segelintir oligarki politik-bisnis, yang hanya memikirkan kepentingan individu. Sebagai warga negara, kita berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam konstelasi politik dan mengontrol penguasa yang cenderung korup guna mewujudkan suatu tatanan dan kondisi yang adil.

Konsolidasi demokrasi yang dilakukan dengan penegakkan kembali hukum secara adil dan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan adalah kunci utama membebaskan secara penuh jiwa demokrasi dari kungkungan virus korupsi yang sudah sekian lama mewabah negeri kita. Mari menjadi dokter untuk jiwa dan raga demokrasi, agar sistem demokrasi bangsa ini telepas dari lilitan duka akibat korupsi yang sudah menggurita.

 

Referensi:

[1] Aristo Purboadji, Demokrasi Kuat Mimpi Buruk Koruptor (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 138

[2] Ibid., hlm. 138

[3] Max Regus, “Dislokasi Kekuasaan”, Media Indonesia, 30 Maret 2011 dalam Max Regus, Dekade Yang Hilang, Kutukan Demokrasi – Dislokasi Kekuasaan (Jakarta Selatan: Parrhesia Institute, 2012), hlm. 47.

[4] J. M. Buchmann, The Demand and Suply of Public Goods,Bab IX (Chicago: Rand Mc Nally, 1968) dikutip John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1995).

[5] Aristo Purboadji, op. cit., hlm. 100-101.

[6] Max Regus, op. cit., hlm. 46.

Sharing is caring!
Share on Facebook52Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *