Gerakan #SavePakDika menjadi viral setelah seorang guru honorer terancam dikeluarkan akibat mengungkap praktik korupsi sekolah. Foto: Facebook
Gerakan #SavePakDika menjadi viral setelah seorang guru honorer terancam dikeluarkan akibat mengungkap praktik korupsi sekolah. Foto: Facebook

Pak Dika dan Hancurnya Nurani Kita

Nama ‘Andika Ramadhan Febriansyah’ bukan nama yang asing di mesin-mesin pencari internet. Ia dikenal karena gigih menolak menyerah karena keadaan. Dika adalah lulusan Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok, sebuah sekolah mandiri di area terminal Depok yang siswa-siswanya merupakan anak-anak jalanan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dika memiliki mimpi besar: mengeyam pendidikan hingga ke pendidikan tinggi. Dengan ketekunannya tersebut, ia berhasil masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selama 5 bulan kebelakang, Dika juga dikenal sebagai seorang pendidik muda yang moderat dan berintegritas. Dika –atau Pak Dika– mengabdi sebagai guru honorer mata ajar sejarah di SMAN 13 Depok. Bagi muridnya, Pak Dika adalah sosok progresif yang gemar memberikan dorongan motivasi yang membangun. Pak Dika menolak berjarak dengan anak-anak muridnya. Seorang sosok teman, kakak dan juga orang tua di sekolah.

Baginya, pendidikan adalah ruang yang luas dan inklusif. Guru harusnya mengajarkan bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, bukan berlaku sebagai sipir pemikiran. Pendidikan bukan sarang yang merepresi siswa dengan berbagai macam aturan yang mengekang kebebasan berpikir. Diatas semuanya, sekolah bukan tempat eksploitas dan pencetak robot; sekolah mengajarkan untuk menjadi manusia seutuhnya.

Namun sayangnya, ketulusannya mengajar anak-anak dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan, diganjar ketidakadilan. Statusnya sebagai guru terpaksa ditangguhkan karena dianggap telah ‘mengganggu’ aktivitas belajar mengajar dengan mengungkap berbagai praktik korupsi yang terjadi di sekolah. Akibatnya, hingga saat ini namanya tidak tercantum di dalam daftar guru yang akan mengajar pada semester baru (Baca kronologi lengkapnya disini).

Dalam catatannya di blog pribadi, Pak Dika resah karena menemukan banyaknya praktik korupsi yang merugikan siswa. Ia mencatat banyaknya pungutan uang gedung, uang seragam, uang remedial hingga harga fotocopy yang dibebankan tidak sesuai dengan harga aslinya. Padahal menurut Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, banyak dari biaya-biaya tersebut termasuk pungutan liar. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Kartu Indonesia Pintar (KIP). dan APBD. Dana tersebut tentu berjumlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sekolah.

Pungutan liar di sekolah tidak hanya terjadi di SMAN 13 Depok. Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dilansir Harian Terbit menunjukkan sejumlah pungutan liar masih banyak terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pungutan itu juga tidak membedakan mana siswa miskin dan berada. Alasannya, dana BOS yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah. Di Sleman, Yogyakarta, juga terjadi pungutan liar sekolah negeri. Komite sekolah meminta sumbangan sukarela yang diberikan batas waktu pada wali murid. Angkanya berkisar dari Rp1,9 juta hingga Rp3,5 juta. Di Solo, Jawa Tengah, hal serupa pun terjadi. “Banyak pungutan di sekolah yang seolah dilegalkan karena sudah mengatasnamakan Komite Sekolah,” kata Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Republik Indonesia (Lapaan RI) Kusumo Putro.

Korupsi di sektor pendidikan juga dilanggengkan dengan budaya permisif yang bahkan datang dari pihak otoritas sekolah. Menurutnya, tidak jarang siswa-siswa yang ikut resah terhadap praktik pungli tersebut dipaksa diam dan tutup mulut. Menurut Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, pendidikan di Indonesia belum berhasil melakukan pengajaran yang mampu membangun cara berpikir kritis dan jiwa yang humanis. Retno menilai, problem pendidikan di Indonesia berasal dari guru-guru yang hanya bisa mengajar tanpa paham ideologi dan filosofi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak dibangun dengan nilai-nilai integritas, melainkan dengan mengajarkan toleransi terhadap korupsi.

Jika kasus Pak Dika ditarik dalam konteks yang lebih luas, dampak korupsi di sektor pendidikan jauh lebih memilukan. Dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi anggaran di sektor ini selama 2006-2015 mencapai Rp 1,3 triliun. Dalam Global Corruption Report: Education, Transparency International melaporkan bahwa anggaran pendidikan sangat rentan dengan tindak pidana korupsi. Dana yang besar untuk pendidikan memperbesar peluang terjadinya korupsi, baik dari pemerintah pusat hingga pelaksana pendidikan lokal di sekolah. Alokasi anggaran yang mencapai 20%-30% ini menjadi rentan untuk dikorupsi, baik oleh pemerintah pusat hingga universitas dan sekolah lokal.

Siswa merupakan korban utama dari korupsi dalam sektor pendidikan, dan hal ini akan berdampak pada integritas anak-anak tersebut didalam kehidupannya kelak. Munculnya guru yang memiliki integritas seperti Pak Dika adalah contoh baik bahwa guru dapat mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa-siswanya. Pak Dika juga mengajarkan siswa untuk menjauhi praktik pungli yang terjadi di sekolah. Lebih dari itu, Pak Dika juga melatih siswa untuk kritis dengan layanan di sekolah. Kondisi infrastruktur di SMAN 13 Depok yang menurut Pak Dika memprihatinkan, bisa jadi merupakan dampak dari penyelewengan dana operasional dan relasi praktik patron-klien di sekolah.

***

Pada akhirnya, kesewenang-wenangan yang didapatkan Pak Dika patut untuk dilawan. Bergeraknya para siswa untuk membela keadilan untuk gurunya adalah bukti bahwa nilai integritas juga mengajarkan cara berpikir kritis dan tidak tunduk pada relasi koruptif yang dilanggengkan elit sekolah. Siswa juga dapat memainkan perannya lebih jauh dengan misalnya memanfaatkan platform CekSekolahKu (CSK) dari Transparency International Indonesia, yakni sebuah sistem pengaduan pelayanan publik di sekolah yang dapat digunakan siswa terkait pelayanan publik di sekolah.

Namun lebih jauh lagi, permasalahan ini harusnya menyadarkan kita –para siswa, praktisi pendidikan, guru, pemerintah dan orang tua– dan  bersepakat bahwa korupsi pada akhirnya akan melahirkan buruknya kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang abai terhadap korupsi. Pak Dika adalah korban dari sistem pendidikan yang toleran terhadap korupsi dan maka dari itu patut untuk diperjuangkan.

Dari sinilah kita harus mengamini: #SavePakDika akan #SavePendidikanIndonesia.

Sharing is caring!
Share on Facebook454Tweet about this on Twitter89Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Pak Dika dan Hancurnya Nurani Kita

  1. Miris negara kita ini kawan,Ketika teori mayoritas yg berlaku maka minoritas yg selalu jadi korban,mungkin ini yg sedang dialami saudara seperjuangan qt ini.Pak dika,nama ini cerminan salah satu sosok rakyat yg masih mempertahankan integritas anti korupsi ditengah kehidupan masyarakat yg memiliki mental koruptif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *