Rocky Gerung di FISIP UI
Foto: Pradipa PR/Youth Proactive.

“Buzzer Muncul Karena Elite Politik Menganggap Publik itu Bodoh”

Media sosial di negeri ini selalu gaduh tiap kali masuk musim pemilu. Masalahnya bukan cuma karena sanak-saudara yang saling berdebat dan berujung unfriend. Namun juga karena keberadaan buzzer dan cyber army.

Buzzer adalah orang berpengaruh di media sosial (influencer) yang dipekerjakan untuk mempromosikan tokoh tertentu. Sementara cyber army adalah laskar kecil-kecilnya: sekelompok orang dengan puluhan akun bodong. Mereka juga mempromosikan tokoh: dengan menggenjot trending topic Twitter, memenuhi kolom komentar website berita, dan meramaikan grup Facebook. Mereka sering diledek lantaran dianggap bayaran.

Bagi Rocky Gerung, pengajar mata kuliah Filsafat Politik di Universitas Indonesia, keberadaan pasukan bayaran tak mesti dianggap buruk. Ada saatnya ketika mereka justru dibutuhkan dalam demokrasi. Namun Rocky mewanti-wanti munculnya fenomena ini sebagai kegagalan demokrasi dalam memberikan ruang partisipasi bagi warga.

Pradipa PR dari Youth Proactive bertemu dengan Rocky di FISIP UI untuk mendengar pendapatnya. Berikut cuplikan wawancaranya.

***

YP: Bagaimana sih posisi buzzer dalam kerangka demokrasi?

Kita harus tahu dulu, fakta bahwa demokrasi dikendalikan oleh opini publik. Opini publik itu perlu supaya ada force of the better argument. Jadi dalam demokrasi, kebijakan publik harus dihasilkan dari rasionalitas opini. Opini disebut rasional bila bisa diperdebatkan, dipertengkarkan secara publik. Kalau dia tak bisa dipertengkarkan, dia menjadi doktrin.

Nah sekarang kita lihat. Sekarang berlaku yang saya sebut buzzerocracy. Demokrasi yang dikuasai buzzer.

Kalau kita break down, buzzer itu penting. Buat apa? Buat menyusur opini publik. Tapi saya bedakan buzzer ada dua. Ada buzzer yang isinya orang, ada yang isinya mesin. Buzzer yang isinya mesin, dia cuma mengulang-ulang sesuatu yang belum pernah diverifikasi. Kalau orang, kita bisa debat dengan dia. Tapi kalo buzzer-nya adalah mesin kita cuma dengar sesuatu yang sifatnya demagogi (eksploitasi emosi untuk fanatisme politik, red.). Jadi dia membual aja.

Padahal politik harus diasuh secara pedagogis (sesuatu yang sifatnya pembelajaran, red.). Itu bedanya. Mesti ada percakapan argumentatif dalam politik. Buzzer tidak menginginkan itu. Jadi kita bedakan dulu antara buzzer yang isinya mesin dan isinya orang.

YP: Bagaimana dengan orang tapi memegang akun-akun palsu sekaligus banyak? Biasanya yang ini disebut cyber army.

Cyber army, ya itu sama saja dengan mesin ‘kan sebetulnya. Orang pegang akun palsu. Artinya dia tidak ingin mempertanggungjawabkan argumennya. Ketidakmampuan mempertanggungjawabkan argumennya itu sama dengan perilaku mesin. Akun palsu ataupun mesin itu ontologinya sama, hakekatnya sama. Yaitu menolak percakapan.

YP: Kalau buzzer isinya orang tak apa-apa?

Enggak apa-apa. Orang artinya dia punya opini. Itu buzzer yang perlu dalam demokrasi. Begini, ada akun bodoh, ada akun pintar.

Akun bodoh enggak mau percakapan, enggak mau debat. Akun bodoh itu yang begini, kalau dia debat, dia akan bilang sesuatu. Lalu seribu akun lain ikut mengulang hal yang sama. Jadi akun yang merepetisi sesuatu pasti dia tidak berpikir. Itu problemnya dari akun-akun bodoh. Mereka repetitif aja. Dia tidak berpikir. Dia bertelur saja terus-menerus.

YP: Berarti dalam kerangka demokrasi, buzzer bisa diterima?

Bisa diterima, asal buzzer itu dikendalikan oleh orang yang punya opini. Bukan mesin. Dia beritahu, “nama saya ini,” jadi kalau dia diminta pertanggungjawaban, “ini alamat saya.” Kalau dia enggak punya alamat artinya enggak bertanggung jawab ‘kan. Buzzer itu sangat penting bila dia otentik. Otentik artinya jelas identitasnya, jelas argumennya. Kalau bersembunyi, itu bukan buzzer, itu maling ‘kan?

YP: Sebenarnya kondisi apa sih yang melahirkan fenomena buzzer?

Fenomena buzzer muncul karena elite politik menganggap publik itu bodoh. Jadi dia cari fasilitas yang paling gampang, untuk segera menemui orang bodoh ya lewat buzzer itu.

Dia lupa kalau di Jakarta orang enggak bodoh. Rakyat enggak bodoh. Rakyat bisa dengan mudah membandingkan yang ada di alam maya–di media sosial tempat buzzer beroperasi–dengan yang ada di dunia nyata. Jadi, justru itu backfire terhadap persaingan politik yang terjadi sekarang. Buzzer itu justru merendahkan integritas dari seorang calon. Dengan adanya buzzer yang anonim dan buzzer yang statusnya mesin.

Jadi kenapa buzzer ada? Karena ada potensi konsumen yang mau menerima. Tapi menurut saya politikus salah baca.

YP: Salah membaca maksudnya bagaimana?

Salah membaca… gini nih. Kalau saya jadi seorang demagog, saya harus menganggap di depan saya itu adalah orang bodoh. Sehingga saya bisa bualin aja. Kalau saya jadi seorang pedagog, saya mesti anggap di depan saya adalah lawan bicara yang rasional.

Buzzer mengambil sikap pertama. Dia anggap yang sana demagog, maka dia siram itu dengan informasi satu arah itu.

Tapi seharusnya kalau itu asumsinya, efeknya ada pada elektabilitas. Sekarang kita lihat polling dari pollster. Lho, Ahok misalnya, justru enggak bertambah. Padahal buzzer-nya menyebar ke mana-mana. Berarti ada yang salah ‘kan. Secara ilmiah saja bisa terlihat bahwa ada kesalahan penguasaan opini publik. Jadi itu pertanda pertama.

Terlepas dari kita suka apa tidak suka dari keadaan hari ini, kalau kita bandingkan kelihatan ada inkonsistensi. Buzzer-nya bertambah, elektabilitasnya menurun. Pasti ada sesuatu yang salah di metode buzzer itu. Buzzer itu justru dampaknya negatif.

YP: Tapi sempat ada kejadian ketika orang lebih percaya buzzer daripada media massa. Misalnya waktu kemarin TEMPO membongkar kasus korupsi reklamasi, buzzer menyebut TEMPO berbohong…

‘Kan tetap ada perdebatan di situ. Jadi enggak ada soal. Buzzer bilang, “TEMPO bohong, jadi ini fakta untuk membuktikan.” Dan TEMPO merasa, “enggak, kita punya cara untuk investigasi.” Itu menimbulkan percakapan politik. Kalau buzzer mesin kan enggak menimbulkan percakapan politik.

Pada awalnya orang memang enggak ngeh ini ada permainan. Tapi kemudian orang lihat ada polanya. Publik Jakarta yang mengerti tentang ekonomi politik dari pilkada ini, mencium bahwa ada yang tidak benar di sini. Begitu diriset, pendapat itu ditampilkan dalam statistik, naiknya buzzer mesin berbanding terbalik dengan elektabilitas. Itu point saya.

YP: Riset apa yang dimaksud, pak?

Gatra bikin riset tentang intervensi dari buzzer. Dia kasih makro datanya. Bagus itu. Jadi polanya itu, misalnya cuma ada tiga tokoh yang mengendalikan opini buzzer. Dia akan fokus di tiga tokoh itu. Tiga buzzer orang ini lalu diamplifikasi oleh 39 ribu buzzer yang isinya adalah mesin atau cyber army. Waktu dibikin cross-tabulation, terlihat itu. Bahwa tak ada dampak buzzer terhadap elektabilitas.

YP: Berarti warga negara sudah cukup dewasa untuk melihat kampanye digital?

Saya belum sampai di situ. Yang baru mau saya sampaikan adalah, buzzer tidak efektif. Kalau warga negara sudah peka apa belum, ya ada saja warga negara yang enggak peka.

Tapi yang jelas buzzer tidak efektif. Dari situ implikasinya mungkin warga negara sudah peka, tapi itu butuh suatu riset yang lain. Jadi faktanya dia tidak berimplikasi pada elektabilitas. Itu point-nya. Kalau begitu warga negara sudah rasional? Ya mungkin saja. Mungkin juga ada soal lain. Saya enggak mau ambil kesimpulan itu sebelum ada keterangan akademis yang lebih tajam.

YP: Apakah buzzer bisa dilihat sebagai iklan?

Buzzer itu adalah bagian dari opini publik yang direkayasa. Politikus pakai fasilitas itu karena skala politik terlalu besar. Kita tak bisa lagi demokrasi partisipatoris seperti model 100 ribu orang di Swiss. Sekarang sudah 5 juta orang yang memilih di Jakarta, gimana caranya dicapai konsumen itu? Ya melalui iklan buzzer. ‘Kan enggak ada cara lain buat mencapai ke situ.

YP: Lebih tepat disebut iklan atau propaganda?

Ya iklan dengan sendirinya propaganda. Propaganda selalu sifatnya mengiklan.

YP: Kalau dia sifatnya iklan, apa perlu diregulasi di KPU?

Enggak, saya enggak tahu kalau kita sebut dia iklan dalam pengertian undang-undang. Yang saya maksud tadi dia berfungsi seperti iklan. Bukan iklan as such yang harus diregulasi.

Yang saya maksud tadi, fungsi dari buzzer itu adalah mengiklankan. Tapi enggak bisa diregulasi, karena dia bukan barang. Dia memperalat psikologi orang saja. Lain kalau dia misalnya ada perusahaan bidang buzzer. Dia ‘kan mesti punya lisensi untuk berusaha. Nah, itu bisa diregulasi. Tapi ‘kan buzzer ini bukan subjek hukum. Dia individu yang bebas saja. Jadi enggak bisa diregulasi. Fungsinya saja yang sama dengan iklan, propaganda.

YP: Tapi kalau buzzer melakukan posting di Facebook atau Twitter, ‘kan ada wujudnya. Analoginya, kalau di koran ada advertorial.

Iya, tapi seseorang itu masuk dalam aturan hukum apabila dia diatur dalam undang-undang. Nah buzzer tidak diatur dalam perdata maupun pidana. Atau Undang-undang Pilkada. Buzzer itu free man, suka-suka. Dalam suka-suka itu dia lebih mudah beroperasi. Tapi dengan cara yang sama, dia lebih mudah dikerokoti oleh publik.

Lain ceritanya kalau bikin buzzer di tempat orang enggak berpendidikan. Intervensi dari negara mesti ada itu, bilang, “Ini buzzer yang berbohong.” Tapi di sini orang yang berbohong bisa dibantah kok. Apa gunanya diatur?

Jadi rumusnya begini. Ketika rasionalitas publik itu naik, buzzer itu enggak bakal efektif. Jadi mau sampai bacotnya habis, sampai jempolnya kapalan juga, enggak ada gunanya. Tidak efektif.

YP: Kalau dilihat dari perspektif partisipasi publik, buzzer ini mengganggu atau membantu partisipasi?

Tadi saya bagi dua ya, buzzer orang dan buzzer mesin, cyber army. Kalau saya buzzer orang, saya ingin berargumen untuk membela klien saya. Jadi saya argumen dengan komentar. Tapi kalau saya buzzer yang demagog, saya enggak mau argumen. Karena saya diperintahkan hanya untuk propaganda.

Buzzer yang pertama itu penting untuk demokrasi. Karena dia menghasilkan percakapan yang pedagogis. Buzzer yang kedua, yang mesin, bot, cyber army segala macam, itu buzzer yang demagogis. Demagogi itu musuh dari demokrasi. Karena demokrasi artinya hasilkan percakapan di dalam ruang publik berdasarkan public reason. Itu dalilnya. Itu saja.

YP: Bagaimana kalau dia melakukan disinformasi?

Dia berhak melakukan disinformasi, tapi selalu akan ada koreksi ‘kan. Jadi enggak ada soal. Tetapi dia mesti pamerkan bahwa terjadi perkelahian argumen. Bahwa ada perdebatan, itu harus dipamerkan pada publik sehingga ditonton. Jadi tetap dalilnya adalah, buzzer bisa bikin informasi, dan kalau ada kritik mesti dijawab.

YP: Kalau buzzer tak menerima atau menjawab kritik berarti bagaimana?

Itu buzzer yang demagog. Kalau buzzer yang demagog, sebut lawan debat sebagai hater (pembenci, red.). Ya gimana mau debat dengan orang yang sudah bilang begitu? Tidak ada gunanya ‘kan.

Buzzer harusnya bisa bilang, “yuk kita debat.” Tapi kalau dia enggak mau debat, berarti fungsinya memang untuk satu arah saja.

Jadi buzzer bermanfaat bagi demokrasi bila dia mengaktifkan public reason. Itu saja dalilnya. Selama public reason-nya diabaikan, artinya dia mesin. Walaupun dia orang, dia mesin. Buzzer itu penting, tapi dia harus mengaktifkan debat publik. Bukan satu arah. Kalau satu arah itu namanya marketing.

YP: Kalau buzzer itu jadi perwakilan dari politikus, perlu kah dia mendeklarasikan diri, “saya mewakili politikus ini”?

Ya seharusnya begitu ‘kan? Deklarasi saja, saya buzzer dari si ini. Tapi dia mungkin enggak mau disebut buzzer. Ganti saja kata buzzer, jadi, “saya adalah marketing manager dari calon ini” atau “saya adalah agen provokasi rasional dari calon itu.” Istilah buzzer ini jadi peyoratif ‘kan dalam diskusi. Padahal ya harusnya biasa saja.

Itu sama kayak orang bilang calo. Calo itu seolah-olah negatif, tapi calo itu mengisi kekosongan transaksi ekonomi formal yang tak bisa disediakan sistem pasar, maka dia jadi sistem pasar sendiri. Tapi malah dimusuhin calonya. Lho, kok dimusuhin. Itu ‘kan dampak dari ekonomi yang tidak rasional, yang menyebabkan calo itu jadi rasional bagi konsumen. Lebih efisien orang lewat calo daripada lewat birokrasi.

Buzzer juga begitu. Buzzer kayak calo, dilecehkan. Padahal justru karena demokrasinya enggak jalan, buzzer-nya jalan. Coba partai politiknya bagus, dia enggak perlu buzzer ‘kan? Tapi parpol enggak mampu untuk lakukan pendidikan politik. Maka muncul lah buzzer-buzzer itu.

Jadi buzzer itu sama dengan percaloan politik. Karena yang formal enggak jalan, maka dia muncul. Kalau misalnya setiap kader partai itu tampil di publik untuk mengadvokasi masyarakat tentang pilihan politik, buzzer enggak perlu. Tapi mereka enggak mampu. Sehingga lebih aman disubkontrakkan saja ke buzzer. Buzzer-nya dapat duit, politiknya kehilangan dignity. ‘Kan itu yang terjadi.

YP: Berarti kita tak bisa menyalahkan buzzer?

Enggak bisa. Buzzer itu ‘kan efek, efek saja dari sistem yang buruk.

YP: Kalau kita lihat buzzer itu mengedepankan figur, apa ini masalah dari demokrasi Indonesia yang mengedepankan politik figur?

Iya. Politik Indonesia ‘kan figur itu 80 persen menentukan. Branding-nya begitu.

Jadi sebelum orang ngomong, orang sudah merasa, “ini pilihan gue.” Sebelum ada diskusi dan deliberasi, orang sudah merasa, “yaaa preferensi saya si A, si B, si C.” Karena nguping saja dari media massa. Nah, buzzer memanfaatkan itu. Jadi buzzer itu mengeksploitasi preferensi pemilih sebelum ada percakapan deliberatif. Kira-kira begitu. Begitu ada deliberatif, buzzer-nya pasti mental dengan sendirinya.

YP: Berarti buzzer ini bagian dari masalah demokrasi Indonesia yang lebih besar?

Iya sebetulnya. Akankah dia hilang karena orang sudah capek–sudah merasa enggak penting lagi–sehingga orang balik pada yang deliberatif itu, atau buzzer ini jadi semacam konsensus–ya politik pakai buzzer saja–saya enggak tahu. Saya enggak tahu sampai kapan.

Sekarang orang masih menganggap buzzer itu efektif, tapi saya anggap buzzer itu menurun. Dibanding dengan 2009, misalnya. Atau pemilu terakhir 2014. Sekarang enggak efektif, kalau kemarin mungkin lebih efektif.

Jadi buzzer itu kan menghasilkan figur politik. Kalau figur politik itu akhirnya defisit, maka si buzzer ini untuk pemilu berikutnya enggak akan diapresiasi. Akan turun apresiasi orang branding lewat buzzer itu. Saya anggap sekarang turun branding-nya. Buzzer ini pasti enggak peduli karena dia ambil upah saja. Nilai dari demokrasi dia enggak peduli. Upahnya dia dapat.

YP: Kalo buzzer disebut cuma ambil upah, apa membuat demokrasi jadi transaksional?

Memang transaksional.

YP: Dengan ruang-ruang di media sosial yang dipenuhi buzzer bagaimana kita menyikapinya?

Ini ‘kan ruang yang bising oleh noise. Noise lebih banyak daripada voice. Politik itu selalu punya semacam mekanisme untuk daur ulang, sama seperti ekonomi itu. Enggak ada ekonomi yang bagus terus, dia ada siklus. Jatuh, bangun. Sekarang kita ada pada tahap noise. Mungkin nanti setelah dua kali, setelah 10 tahun, termasuk belajar dari Jakarta, baru orang sadar, “ya, kita perlu voice.”

Sekarang ini yang harusnya ada kenikmatan berdemokrasi, yang ada malah problem al-Maidah segala macam. Pikiran publik jadi lain tentang demokrasi. Demokrasi harusnya adalah force of the better argument. Demokrasi itu adalah kompetisi argumen.

Salahnya siapa? Ya negara yang salah, pemerintah yang salah. Karena dia sibuk dengan kampanye infrastruktur, sementara infrastruktur akal sehat enggak dibangun. Jadi public reason enggak berkembang, sehingga orang masuk ke dalam kecurigaan satu sama lain. Warga negara saling curiga. Negara gagal mengaktifkan pembicaraan demokrasi karena sibuk dengan branding soal pembangunan infrastruktur segala macam. Itu yang terjadi.

YP: Berarti mesti ke arah mana demokrasi ini dibangun dengan adanya buzzer seperti ini?

Inti dari demokrasi adalah partai. Partai itu mesti ada kurikulum civic education. Mendidik publik untuk berwarga negara. Supaya tidak terjadi politik identitas. Karena partainya gagal, peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh partai itu diambil alih oleh mereka yang enggak ngerti demokrasi.

Jadi salahnya ada di mekanisme yang kacau dalam manajemen demokrasi negara. Termasuk partai, termasuk presiden, kabinet, sama. Eksesnya sekarang kita lihat buzzerocracy. Itu saja. Bagi saya enggak ada keterangan lain.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter107Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Tulisan ini adalah bagian 3 dari 3 bagian liputan khusus tentang Propaganda di Dunia Maya.

FOKUS

Propaganda di Dunia Maya
wp-content/uploads/2016/12/2016-12-21-lipsus-buzzer-part1v2-1170x512.jpg
  1. Bagian 1 Cyber Army, Mesin Propaganda yang Tak Kasat Mata
  2. Bagian 2 Gerilya Kampanye dari Cyber Army Sampai ke Buzzer
  3. Bagian 3 “Buzzer Muncul Karena Elite Politik Menganggap Publik itu Bodoh” Anda sedang membaca bagian ini

2 responses to ““Buzzer Muncul Karena Elite Politik Menganggap Publik itu Bodoh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *