Pentingya pelibatan masyarakat. Foto: Schoolworkhelper.net.
Pentingya pelibatan masyarakat. Foto: Schoolworkhelper.net.

Korupsi, SDGs, dan Resistensi Berbasis Masyarakat

Radhar Panca Dahana dalam sebuah opininya, Demokrasi Kusir Delman, pernah mempromulgasikan sebuah distorsi akut terkait percaturan politik Indonesia. Demokrasi sebagai sistem politik dilukiskan sebagai sebuah delman dengan kusir yang gelap identitasnya.

Jutaan rakyat yang berkendara di dalam delman tersebut hanya bisa pasrah, ketika sang kusir mengatur dan membawa delmannya ke mana saja. Mungkin ke pelbagai mitos tentang mayoritas, hak-hak asasi, kedaulatan rakyat, dll, yang sebenarnya adalah permainan simbolis manipulatif kemasan konspirasi para elite. Sehingga, usaha-usaha berdemokrasi di dalamnya hanyalah sebuah aktus ilusif semata.[1]

Secara gamblang, kita telah menyaksikan usaha kriminalisasi politik oleh banyak aktor politik dalam negeri. Mengguritanya patologi korupsi pada level kekuasaan adalah representasi paling riil atas faktum terdegradasinya kualitas perpolitikan kita. Korupsi adalah penjegal terbesar agenda demokratisasi.

Terlepas dari persoalan korupsi, pada Agustus 2015 lalu, 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan cetak biru berupa Sustainable Development Goals atau agenda pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan manusia dan planet bumi.

SDGs terdiri atas enam target utama dengan prinsip no one left behind, yakni pembangunan komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal, memperluas sumber dana baik dari negara maju dan juga swasta, penekanan pada esensialitas nilai-nilai HAM agar tak terjadi kesenjangan sosial, inklusivitas, kualifikasi para pelaku kepentingan pembangunan berkelanjutan serta target penyelesaian seluruh indikator.

Lebih jauh, agenda ini terdiri atas 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator yang rencananya akan dipenuhi hingga 2030. Beberapa target pembangunan dalam SDGs antara lain pemberantasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, perwujudan kehidupan yang sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi yang bersih dan murah, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dll.[2]

Secara partikular, pemetaan target dan tujuan SDGs hemat saya koheren dengan problem berdemokrasi di Indonesia yang miskin substansinya lantaran seringkali menempatkan rakyat pada posisi sulit. Praksisnya, bangsa kita masih disesaki oleh masalah kemiskinan serta aktus berpolitik nirmakna yang tak bermuara pada upaya memanusiakan manusia. Korupsi pada level kekuasaan adalah fenomen yang riskan bagi prospek berdemokrasi sehingga menjadi momok menakutkan bagi konstruksi SDGs.

Korupsi: Problem Demokrasi

Korupsi secara harafiah dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk menggolkan ambisi pribadi atau kelompok korporat tertentu yang merugikan rakyat. Lembaga Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “the abuse of entrusted power both in the private and public sector for private gain”.[3]

Sejarah mulai mencatat korupsi sebagai sebuah konsepsi setelah timbul kebijakan untuk membentang demarkasi yang jelas antara keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Di dunia Barat, prinsip seperti ini muncul setelah Revolusi Prancis. Sejak saat itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi dari seorang pejabat negara secara partikular terkait keuangan dianggap sebagai aktus korupsi.[4]

Hemat saya kedigdayaaan korupsi sebagai problem demokrasi di Indonesia terjadi oleh beberapa faktor berikut ini.

Pertama, mengutip Yudi Latif, perwujudan demokrasi permusyawaratan dihalangi oleh hambatan-hambatan kultural, institusional, dan struktural. Pada tingkat kultural, politik masih berjiwakan pola nepotis-feodalistis. Hal ini memberi peluang bagi monopoli kekuasaan dan pemenuhan keuntungan privat aktor politik.

Pada tingkat institusional, desain institusi politik terlalu menekankan mekanisme modal. Hal ini tampak dalam besaran biaya politik dan kekuasaan. Di Indonesia, intervensi kuat pemilik modal juga didukung oleh UU yang akhir-akhir ini dikritik karena memberi peluang srategis bagi pemodal untuk turut memengaruhi kebijkan politik serta alokasi tender atau dana proyek.

UU Parpol tahun 2011 menetapkan batas maksimal sumbangan perusahaan/badan usaha ke partai sebesar Rp7,5 milyar per perusahaan.[5] Aturan ini problematis karena memberi peluang bagi determinannya pengaruh kapital dalam partai.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model demokrasi liberal tanpa melalui proses adaptasi yang cukup dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia telah melemahkan prospek berdemokrasi. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan distribusi hak politik dan ekonomi dalam masyarakat terjadi oleh penetrasi neoliberalisme yang meniscayakan pola relasi pasar dalam masyarakat. Demokrasi representatif kemudian tunduk di bawah intervensi minoritas pemangku modal.[6]

Kedua, desubjektifikasi politik. Hambatan-hambatan yang menjegal prospek demokrasi di atas hemat saya bertalian erat dengan fenomen desubjektifikasi politik yang telah mengambil tempatnya dalam diri para aktor politik. Di sini, cara kerja dan tujuan luhur komunitas politik oleh aparatus politik dipolitisasi pada ajang pencapaian kedudukan, pemenuhan nafsu oportunis dan akumulasi materi.

Makna pengorbanan serta cinta yang esensial dalam politik tak relevan lagi. Kesalinghubungan dan interaksi timbal balik yang resiprokal antar pemimpin dan rakyat serentak dipecundangi. Sehingga substansi “yang politik” tergantikan oleh nafsu pribadi dan kepentingan uang melalui tindakan korupsi.

Korupsi sebagai problem demokrasi apabila diproyeksikkan dalam usaha manifestasi program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah momok yang punya ekses negatif karena menghentakan substansi demokrasi yakni kesejahtraan dan usaha memanusiakan manusia. Korupsi berimplikasi terhadap ketidakadilan dan kontra produktif terhadap agenda demokratisasi.

Resistensi Berbasis Masyarakat sebagai Kemestian

Pada tahun 2011 lalu, Anna Hazare bersama pendukungnya di India melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut disahkannya perundang-undangan terkait pemberian sanksi berat bagi para koruptor. Perjuangan tersebut kemudian menuai hasil ketika pemerintah mensyahkan undang-undang tersebut. Kisah perjuangan anna Hazare hemat saya mengetengahkan bahwa resistensi berbasis rakyat terbukti strategis dalam usaha melumpuhakan kedigdayaan korupsi pada level kekuasaan.

Hemat saya usaha terus-menerus yang benar-benar strategis untuh melumpuhkan distorsi politik yakni korupsi pada level kekuasaan-berikutnya usaha memanifestasikan misi-misi strategis daalam SDGs, perlu berakar pada rakyat. Perlawanan rakyat di sini saya jangkarkan dalam konteks penguatan masyarakat sipil. Secara historis, konsep civil society mengacu pada usaha penguatan masyarakat sipil dalam usaha membatasi dominasi negara atas masyarakat juga pada transformasi politik menuju demokratisasi.

Penguatan masyarakat sipil mengandaikan bahwa masyarakat mampu melepaskan pelbagai prasangka primordial, membebaskan diri dari kepentingan parsial seperti kepentingan agama ataupun modal dan kebangkitan rakyat untuk menyudahi kerangkeng tirani serta dominasi negara atas politik. Hemat saya, penguatan civil society di Indonesia dapat dicapai melalui beberapa hal.

Pertama, dalam format yang paling radikal, rakyat perlu menempatkan penguasa atau elite politik dalam sebuah disposisi pengadilan yang terus-menerus. Dalam artian, elite politik kita tidak hanya sedang menjalankan kekuasaan tetapi juga senantiasa berada dalam disposisi pengadilan oleh rakyat. Sehingga, ketika penguasa punya tendensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya, rakyat punya hak untuk mengadili dan memberikan sanksi sosial bagi si penguasa.

Semisal dengan memberikan predikasi kolektif bahwa moralitas elite politik tersebut bobrok. Selain itu, pengadilan terhadap elite politik yang koruptif dapat juga dilakukan dengan tidak memilih atau memberi dukungan lagi bagi elite politik terkait. Demonstrasi massa yang etis berbasis rakyat juga adalah upaya strategis untuk memberikan pengadilan bagi para elite politik pada level kekuasaan yang seringkali menciptakan peluang bagi pelemahan resistensi terhadap korupsi.

Sehingga, usaha untuk membatasi wewenang lembaga anti rasuah seperti KPK, pemberian remisi bagi terpidana koruptor, pelbagai kebijakan politik dan UU yang memberi peluang bagi terjadinya korupsi kiranya menjadi wacana dan kegelisahan yang perlu dilawan oleh rakyat.

Kedua, rakyat sendiri secara sadar dan kritis untuk menyadari posisinya yang tak diuntungkan dalam mekanisme politik berdemokrasi. Rakyat tidak serta-merta menempatkan percaturan politik seperti kontestasi elektoral sebagai ajang perebutan kekuasaan yang serentak dimainkan secara parsial oleh elite politik. Sehingga, pendidikan penyadaran bagi rakyat perlu digalakan secara terus-menerus.

Peran konsietisasi yang saya maksudkan di sini tidak pada usaha untuk memberitahu rakyat bahwa kekuasaan telah dipelintir selama ini. Penyadaran di sini lebih pada usaha untuk menanamkan pada rakyat bahwa mereka punya tanggung jawab strategis untuk mengawal demokrasi dan menggiring percaturan politik pada teraktualisasinya kebaikan bersama.

Rakyat sebenarnya tidak pasif atau tidak menolak tahu menahu soal distorsi politik pada level kekuasaan. Hanya saja rakyat sedang tidak mengantongi sebuah tanggung jawab etis untuk turut mengontrol kekuasaan. Kaum intelektual di sini adalah mereka yang mampu mengakomodasi kekayaan intelektualnya, berkonfrontasi dengan realitas, mengonstruki idealismenya serentak bersuara lantang untuk mengubah tatanan hidup sosial politik sesat dan menyadarkan sesama (rakyat) supaya kritis terhadap penguasa.

Pelbagai aktivitas komunikatif seperti sosialisasi dan diskursus lintas-rakyat hendaknya sesering mungkin difasilitasi pelbagai LSM-LSM, aktivis politik, juga oleh lembaga antirasuah sperti KPK, ICW, badan Transparency International, dll.

Resistensi paling strategis dalam mengenyahkan patologi korupsi sebenarnya harus berakar dari rakyat sendiri. Rakyatlah yang seringkali dikorbankan dalam pelbagai mekanisme politik kotor oleh penguasa. Demokrasi tanpa korupsi dapat tercapai apabila semua komponen kenegaraan dapat secara aktif dan kritis mengawal setiap mekanisme demokrasi.

***

[1] Radhar Panca Dahana,Demokrasi Kusir Delman, Kompas, Kamis, 23 Januari 2014, hlm. 6.

[2] https://id.m.wikipedia.org-tujuanpembangunanberkelanjutan-Wikipedia bahasa Indonesia, diakses pada Senin, 21 November 2016, pukul 10.23.

[3]Otto Gusti Madung, “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi”, dalam Jurnal Ledalero, 15:1 (Ledalero: 2016).

[4] Onghokam, “Tradisi Dan Korupsi”, dalam Prisma, Thn. Xll, Nmr. 2, Februari 1983, 3-13.

[5] Mohamad Zaki Hussein, “UU Partai Politik: Menyempitkan Demokrasi, Memperbesar Pengaruh Kapital”, Harian Indoprogress, 7 September 2016.

[6] Yudi Latif, Revolusi Pancasila (Jakarta Selatan: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 5-7.

Sharing is caring!
Share on Facebook66Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *