Seorang perempuan menatap layar komputer
Ilustrasi foto: Visual Hunt & Pradipa PR/Youth Proactive.

Gerilya Kampanye dari Cyber Army Sampai ke Buzzer

Terstruktur, sistematis, dan masif. Tim cyber army tak pernah bekerja sendirian. Cyber army, sekelompok orang yang bertugas mengelola akun bodong, hanyalah satu dari beberapa bagian digital campaign politik. Syahrul (bukan nama sebenarnya), digital strategist yang pernah terlibat dalam Pilgub DKI 2012 untuk salah satu partai Islam, menyebut cyber army sebagai bagian dari lapisan underground (bawah tanah).

Kayak gini ada layer-layer-nya. Ada lapisan satu, dua, tiga,” kata dia. Lapisan paling dalam, menurut dia, adalah bot. Bot digunakan untuk konten yang mesti diproduksi secara massal. “Ada tools-nya. Calon siapa bilang apa, 100 akun langsung jelekin. Calon lain bilang apa, 100 akun langsung retweet.” Bot juga digunakan untuk mendongkrak tagar secara instan untuk politikus yang indikatornya cuma trending topic.

Di lapisan atasnya adalah cyber army. Menghadapi sinisme terhadap bot, laskar digital ini bermain lebih cantik dengan bertingkah secara organik–seolah-olah manusia sungguhan. (Baca juga: Cyber Army, Mesin Propaganda yang Tak Kasat Mata)

Meski begitu, laskar ini masih jadi bagian dari tim kampanye bawah tanah, bersama dengan bot. Sebutlah, tak ada satu pun dari akun-akun ini yang terdaftar sebagai akun resmi kampanye.

Pengetahuan tim cyber army soal detil kampanye pun terbatas. Permai, digital strategist lain, menyebutkan bahwa cyber army biasanya hanya dilibatkan per project, bukan campaign. Artinya, tim cyber army hanya tahu apa yang jadi tugasnya–posting di medsos atau situs berita dengan ketentuan tertentu–tapi tak pernah tahu apa tujuan akhir dari tugasnya itu.

Mereka juga tak tahu persisnya siapa saja tim lain yang terlibat dalam campaign tersebut. Mereka tahu ada tim lain, tapi mereka tak tahu siapa di baliknya dan apa persisnya kerjanya.

Berdasarkan pemaparan Permai, dalam satu campaign bisa ada lebih dari satu tim cyber army. Pembagiannya bisa berdasarkan kanal yang digunakan “Ada yang satu untuk Facebook, yang satu untuk nge-spam [di situs berita],” demikian menurut pengalamannya. Pembagian lain bisa juga dari jenis kerjanya: ada tim yang berfungsi menyerang lawan, ada yang untuk memuji calon sendiri.

“Jadi memang untuk ngeputusin informasi. Kalau mereka ketangkap, [mereka bisa bilang] ini ‘kan enggak tau, ini cuma disuruh bikin ini doang kok,” ungkap dia, meski juga menyebutkan bahwa selama ini jarang sekali ada yang tertangkap. Untuk menjaga kerahasiaan, rekrutmen selalu dilakukan tertutup–cuma merekrut orang yang dikenal saja.

Propaganda yang dikelola agensi

Tim inti dari sebuah digital campaign politik, lanjut Permai, adalah agensi digital. Agensi ini yang menerima pekerjaan dari klien, membuat strategi, dan merekrut tim yang diperlukan.

Di Jakarta, agensi-agensi digital seperti ini terpusat di Jakarta Selatan dan Utara. “Di Selatan itu banyak banget. Di Kemang itu biasanya udah gede. Ketika dia masih kecil-kecil pasti dia di Ragunan, Jagakarsa, Cilandak.” Sepengetahuan dia ada juga agensi yang letaknya di Kuningan, bentuknya sudah berupa kantor di gedung bertingkat. “Kalau di Kemang ini rumahan, home industry.”

Salah satu agensi itu adalah agensinya sendiri. “Kita kerjanya bertiga,” kata Permai, menyebut agensinya sebagai agensi kecil. “Ada yang jadi PM (Project Manager, red.). Dia mengatur, kita hari ini mau ngerjain apa saja, targetnya seminggu ini ngapain saja, langkah minggu depannya gimana. Dia juga yang berhubungan sama klien.”

Orang kedua adalah bagian konten. “Hari ini kita fokus di konten ini, dijadwalin sama dia tiap hari. Dia yang in charge di sana, bagian konten dan bagian strategi,” kata Permai. Orang ini adalah orang yang membuat konten untuk tim pengelola bot, cyber army, dan buzzer.

Ketiga, Permai sendiri. “Aku yang bagian menghubungkan ke para vendor.” Permai lah yang menghimpun para cyber army, mencari pengelola bot, membeli akun-akun bodong jika diperlukan, dan termasuk menghubungi buzzerinfluencer di media sosial yang dipekerjakan untuk mempromosikan tokoh atau produk.

Buzzer inilah yang jadi bagian penting dari digital campaign politik. Berbeda dengan akun-akun bodong yang dikelola cyber army, akun buzzer umumnya adalah akun pribadi dari orang sungguhan. Mereka punya punya follower ribuan, terkadang bahkan sampai ratusan ribu. Namun penanda utamanya adalah akun tersebut punya engagement organik–artinya, interaksi dia dengan akun-akun lain itu alamiah.

“Ketika apa pun yang kamu omongkan orang bisa engage–orang tertarik dan ngikutin–itu kamu sudah jadi influencer,” kata Permai. “Ketika kamu lakukan campaign, promosi berbayar, itu kamu jadi buzzer.” Tahap pertama adalah menjadi influencer, tahap kedua adalah ketika berbayar dia menjadi buzzer.

Konsultan digital Awesometrics memakai empat indikator untuk mengenali buzzer yang efektif: daya jangkau (reach) yang dilihat dari jumlah follower, seberapa positif akun tersebut menurut pengguna Twitter lain, peta percakapan dan topik yang biasa dibahas, dan keaktifan interaksi dengan akun lain.

Screenshot Fiona Gabriella
@Fiona_Gabriell, akun bodong cyber army yang posting link ke berita abal-abal. Di kesempatan lain, dia juga meramaikan linimasanya dengan retweet dari influencer dan akun bodong lain. Foto: Screenshot dari linimasa @Fiona_Gabriell / Pradipa PR.

Berbeda dari cyber armybuzzer biasanya lebih punya banyak kebebasan untuk mengolah konten dari tim. Dia bisa menyesuaikan dengan audiensnya seperti apa. “Kalau buzzer yang cerdas banget mereka nanya, [detil] campaign-nya seperti apa,” papar Permai. Para influencer ini lebih banyak terlibat ketimbang cyber army.

Buzzer politik biasanya juga berkontrak, tak seperti pengelola akun bodong. Bila cyber army cuma digaji Rp2 juta per bulan, honor buzzer politik bisa berkali lipatnya. “Bisa lebih dari Rp2 juta per twit,” kata Permai. “Ada juga yang paketan istilahnya. Paketan sepuluh twit, dua puluh twit. Ada juga sih yang, ‘udah deh sebulan, terserah berapa twit, aku maunya segini.'”

Rekrutmen buzzer politik bisa dilakukan secara terbuka. SociaBuzz adalah salah satu platform bagi para buzzer untuk menawarkan jasa dan para klien mencari buzzer. Namun, untuk politik, Permai menyebutkan pola rekrutmennya lebih berdasarkan rekomendasi kenalan. Tak semua buzzer politik membuka diri terang-terangan. Satu di antara buzzer politik yang membuka terang-terangan misalnya adalah @FebryMeuthia, yang terlibat di tahun 2014 lalu. Dia tampil di Metro TV.

“Biasanya tiap partai sudah punya pemetaan sendiri siapa [buzzer] yang ngomongin mereka,” telisik Permai. Cetus Permai, digital strategist lainnya, Menurutnya yang paling jeli biasanya PDIP, terutama untuk mengupayakan agar campaign-nya terlihat organik. “Mereka memang sudah ngerti digital biasanya,” kata perempuan yang pernah terlibat dengan partai berlambang banteng ini.

Perkelahian bohongan, kampanye hitam, dan brainwashing

Keberadaan influencer mampu mendongkrak popularitas akun-akun biasa. Karena follower atau teman dari influencer biasanya mencapai ribuan, sewajarnya posting yang disebarkan oleh influencer akan menjangkau (reach) lebih banyak.

“Bikinlah konten yang menarik, mention akun-akun influencer. Agar follow, agar dia retweet. Bikin kultwit,” kata Permai, menyebut beberapa trik yang biasa digunakan akun untuk mencari popularitas. “Share konten yang bagus, sering mention akun-akun yang terkenal agar di-notice akunmu.”

Mencoba meraup popularitas dengan cara seperti itu, konteksnya tak harus politik. Namun persis cara inilah yang digunakan dalam digital campaign politik.

Selain mendaur ulang konten di antara akun bodong, salah satu tugas tim cyber army adalah terus-menerus mention akun influencer. Cara ini lazim dipakai dalam digital campaign: semakin besar kepedulian influencer pada isu yang diangkat, semakin besar pula kemungkinan ketertarikannya melakukan retweet atau mengutip.

Pada konteks politik, ini misalnya dilakukan akun @Neng_Sofi11 alias Neng Sofi. “Semoga Anies/Sandi bisa menjadikan Jakarta menjadi lebih modern,manusawi dan melayani #AniesSandiRinduRasul,” cuitnya sambil mencantumkan tautan ke video nyanyian Rindu Rasul oleh Anies Baswedan. Cuitan itu di-retweet oleh Reiza Patters, salah seorang koordinator relawan Anies-Sandi, dan mendulang 73 retweet.

Ada juga akun @AnnisaSeptiayu alias Annisa Septiayu. Dia mencuit, “Akun fitnah & hoax di FB makin merajalela…. Sakit jiwa!!! Parah,” sambil mencantumkan screenshot suatu akun rasis. Dia juga mention Sheque, salah seorang influencer yang kerap menunjukkan dukungan pada Ahok. Setelah di-retweet, twit itu mendapat 23 retweet.

Permai menganggap kerja sama antara buzzer politik dan akun-akun bodong sangat lazim. Di satu waktu, buzzer bisa me-retweet konten dari akun bodong. Sebaliknya pula, konten buzzer politik bisa di-retweet akun bodong hingga ratusan. Dia berkaca pada pengalamannya sendiri mengelola digital campaign politik. “Waktu itu kita pakai akun-akun palsu untuk nge-back up si buzzer. Biar buzzer-nya merasa dia juga didukung orang.”

Screenshot cuitan @Abaaah
Salah satu cuitan influencer Agus, @Abaaah. Dari 15 retweet yang bisa diamati, 13 di antaranya berasal dari akun yang dibuat bulan November dan follower di bawah 50. Foto: Screenshot dari linimasa @Abaaah / Pradipa PR.

Sokongan retweet juga berguna untuk menyokong cuitan itu menggeser trending topic. “Intinya [semakin] banyak engagement dalam twit itu, itu bakal naik. Misalnya satu twit di-retweet sama lima orang, berarti sama akunmu ada enam orang yang ngomongin topik itu,” kata Permai. Blog resmi Twitter sendiri menyebutkan trending ditentukan dari “hitungan kata kunci, mention, atau engagement lain.”

Berinteraksi dengan akun-akun lain yang berseberangan pendapat juga salah satu bentuk kerja antara buzzer politik dan cyber army. Kerja cyber army bukan cuma posting, tapi juga merespon komentar miring dari akun lain. Misalnya yang menjatuhkan si calon. Bagi Tio (27), salah seorang cyber army, akun yang layak ditanggapi cuma yang punya follower banyak. “Kalau akun yang follower-nya di bawah lima puluh malas saya ladenin,” katanya sambil tertawa.

Cuma, terkadang dia juga kerepotan menanggapi akun dengan follower terlalu banyak. “Kalau yang bebeknya banyak, wah bisa repot juga tuh ditanggapin,” Tio tertawa lagi. “Kalau induknya diserang pasti anak-anaknya pada ngikut. Soalnya follower-nya banyak ‘kan, apalagi kalau kayak selebtwit. Kadang saya minta bantuan teman-teman [di tim] juga, ‘eh tolong donggue diserang nih.'” Saat dikeroyok, tim cyber army Tio akan mengeroyok balik.

Keroyokan itu terjadi bukan cuma saat melawan akun-akun kontra. Kadang-kadang, keroyokan itu juga terjadi di sesama mereka sendiri. Bedanya, yang ini disengaja.

“Saya pernah kayak gitu sama teman saya, seolah-olah saya pendukungnya siapa,” ungkap Tio. “Saya bilang gini, ‘Lo bikin akun seolah pendukung [calon kita], nanti gue seolah-olah kontra.'” Menurutnya, keributan bohong-bohongan ini sering terjadi bukan cuma di antara cyber army, tapi juga dilakukan buzzer politik. Bisa jadi buzzer dengan sesama buzzer, atau buzzer dengan akun-akun bodong yang sebetulnya dikelola tim kandidatnya sendiri.

Tio menyebutkan dua nama akun buzzer politik yang menurutnya sering melakukan drama rekaan ini. “Itu setting-an saja,” katanya. “Supaya lebih heboh.”

Screenshot cuitan @hariadhi
Salah satu cuitan @hariadhi, anggota Jasmev yang menunjukkan dukungan pada Ahok. Di linimasanya, @hariadhi kerap mendebat akun-akun lain. Akun yang dikutip, @cuk000, baru dibuat pada bulan Oktober. Foto: Screenshot dari linimasa, Pradipa PR/Youth Proactive.

Kampanye hitam berupa fitnah dan hoax pun kerap jadi tugas buzzer politik dan cyber army. Isu ini biasanya diangkat untuk menyerang calon dari pihak lawan. Situs berita abal-abal seringkali jadi senjata. Syahrul menyebutkan, situs berita itu biasanya garapan tim sendiri. “Ada juga sih kayak PostMetro, IslamNKRI, enggak tahu punya siapa.” Asalkan isinya sesuai dengan isu yang mau diangkat, situs abal-abal punya siapa pun bisa dipakai.

Kadangkala, cara ini justru disasar untuk si calon sendiri–untuk melakukan keributan bohongan, seakan si calon sedang diserang dari segala sudut.

Syahrul mengaku, bukan cuma sekali-dua kali dia sebagai digital strategist harus mengangkat kampanye hitam. “Namanya [tim] pemenangan bakal lakuin segala cara untuk untuk menang. Bisa black campaign, bisa white campaign, bisa berantem sendiri, bisa ngefitnah dia sendiri juga,” sebutnya.

“Kalau itu waktunya jelek-jelekin pake isu ini, ya kita jelek-jelekin lah. Kalau kita harus ngancurin [nama baik] media [massa], ya kita ancurin. Itu part of strategy.”

Tim cyber army, meski begitu, masih punya hak untuk bersikeras menolak isu fitnah. Misalnya seperti Tio. “Prinsip sih,” kata dia. “Saya sudah bilang waktu itu, ‘mas sorry ya, kalau [fitnah dan SARA] kayak gini saya enggak bisa.'” Bila menyerang kehidupan pribadi lawan, Tio masih tak masalah. Namun dia sama sekali tak bisa menoleransi isu SARA dan fitnah.

“Tapi saya enggak tahu kalau yang lain.”

Semua atas izin klien

Segala hal yang diproduksi baik oleh tim tak pernah lolos dari pengawasan klien. Papar Syahrul, klien akan memberikan brief, lalu agensi menyusun strategi termasuk konten, kemudian klien merevisi atau menyetujui.

Setelah itu baru disebar ke tim yang bersangkutan: baik itu bot, cyber army, maupun buzzer politik. Tim yang bersangkutan kemudian menyesuaikan dengan gaya penyampaian masing-masing. Kalau ada inisiatif dari cyber army atau buzzer politik, semuanya harus dilempar lagi ke klien. “Harus disetujui [klien]. Semua harus approval atas,” jelas Syahrul.

Artinya, setiap konten yang beredar di lapangan, dari berupa kampanye hitam seperti fitnah dan hoax, serta taktik perkelahian bohongan, semuanya sudah disetujui oleh klien.

Kenapa perlu menggarap campaign digital ini? “Supaya dibicarakan orang,” cetus Syahrul.

Ada dua prosesnya. Pertama, dengan menyudutkan orang-orang yang kontra dengan calon atau isu politik yang diangkat. Permai mencontohkan salah satu digital campaign politik yang pernah dia kelola. Saat itu dia menangani isu politik yang melibatkan korporasi besar dan mengancam kelestarian lingkungan. Di isu ini ada beberapa influencer kunci (key opinion leaders) yang kontra dengan klien Permai. “Aku pingin menurunkan suaranya mereka. Tapi aku tahu mereka enggak bisa dibayar.”

Jadi, “Aku kumpulin semua teman-temannya dia, aku bayar semua teman-temannya dia,” lanjut Permai. Sehingga, ketika orang-orang yang dimaksud membuka linimasa, dia merasa semuanya berbeda pendapat dengannya. “Dia mikir, ‘Kok orang-orang ngomong gitu sih. Kok aku sendiri sih.'” Permai terdiam agak lama ketika menceritakan pengalamannya itu. “Aku sampai sekarang masih menyesal kenapa melakukan itu.”

Meski begitu cara Permai efektif. Kuncinya adalah membuat semua orang di sekitar sasaran membicarakan isu yang mau diangkat dalam campaign secara positif. Menurut perempuan ini, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, cara yang sama bisa dilakukan dengan manipulasi algoritma dan iklan lewat Google (Baca juga: ).

Proses kedua adalah dengan mengangkat isu tersebut jadi percakapan luas di media sosial, sehingga dibicarakan di media massa. Menurut Syahrul, trending topic, ribuan cuitan, posting di akun palsu, kampanye hitam, dan lain sebagainya cuma cara agar isu yang diangkat bisa jadi percakapan. “[Yang penting] viral saja. Gimana isunya semua orang ngomongin.”

Media massa memang kerap mencari bahan berita dari media sosial. Pada acara Mencari Pemimpin tertanggal 11 November, Kompas TV menampilkan cagub favorit versi netizen melalui pantauan tagar #MencariPemimpin. Ahok muncul sebagai cagub terfavorit.

Tujuan akhir dari kedua proses itu, menurut Permai, adalah brainwash. “Orang-orang yang kamu percaya terlihat ngomongin itu. Itu yang ada di social media.”

Kucuran dana sampai ratusan juta

Ujar Permai, klien campaign politik biasanya bukan langsung dari politikusnya. Bila itu dari internal partai, biasanya sudah tangan kedua atau ketiga. Misalnya bagian dari tim sukses atau tim khusus digital. Berdasarkan pengalamannya dengan PDIP, dia melihat bahwa biasanya partai banteng hitam ini punya tim digital khusus untuk campaign. Selain dari partai, “Ada juga yang konsultan politik. Aku kemarin juga dapat tawarannya dari konsultan politik.”

Klien bisa juga adalah agensi digital yang besar. Agensi-agensi besar ini biasanya melempar pekerjaan ke agensi-agensi yang lebih kecil. “Menurut aku yang lebih terpercaya yang terselubung seperti ini. Jejak aku ke mereka enggak terdeteksi. Jejak aku ke mereka enggak ter-detect. Mereka aman, aku aman.”

Meski begitu Permai menyebutkan juga memang ada cagub DKI yang mengundang buzzer politik untuk makan malam. “Ngajakin buzzer datang, sosialisasi. [Jadi] semakin banyak orang-orang gede ngomongin dia.”

Sebelumnya, berdasarkan lansiran MetroTV News (9/4), Ahok memang diketahui mengundang beberapa influencer ke dalam pertemuan tertutup. Relawan Maju Bersama juga mengatur pertemuan antara Anies dengan netizen–meski tak semuanya influencer–pada 18 November lalu dalam acara Netizen Gathering.

Untuk digital campaign politik, duit yang digelontorkan oleh klien bisa mencapai angka fantastis. Permai menyebutkan salah satu kliennya membayar Rp500 juta. Semakin banyak kanal yang digunakan, biayanya bisa makin mahal. “Kalau pakai all channel itu sudah miliaran,” ungkap Permai. Selain media sosial, forum, dan situs berita, ada juga media placement, Search Engine Optimization, dan Search Engine Marketing. (Baca juga: )

Menanggapi kabar tentang adanya akun-akun bayaran, respon dari masing-masing tim pemenangan calon gubernur beragam.

Fidella Anandhita, relawan Maju Bersama, menyatakan kerja tim relawan Anies tak ada yang berbayar. Saat ditemui Youth Proactive (18/11), Della menyebutkan sejauh ini belum ada buzzer politik yang terlibat dalam pemenangan. Hal serupa disuarakan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Angga Wira. “Gerakan yang dilakukan Bang Sandi di kewirausahaan, Mas Anies di pendidikan, semuanya berbasisnya volunteerism,” kata dia pada acara Kompas TV (11/11). “Enggak [dibayar], enggak sama sekali.”

Di kubu Ahok responnya serupa. Saat menemui (6/12) Aditya Sani, relawan Ahok yang banyak terlibat di digital campaign politik, dia mengaku tak mengetahui keberadaan pasukan bayaran. Katanya, di tim Ahok semuanya berbasis kerelawanan. Lelaki ini cuma memberi catatan bahwa pengorganisasian digital campaign politik di tahun 2014 dan sekarang tak banyak berubah. Di sisi lain, Koordinator Media Sosial Tim Pemenangan Ahok-Djarot menampik tegas anggapan adanya akun bayaran. “Enggak sampai bayaran,” katanya pada Majalah Gatra (edisi 2 Nov). “Kita enggak main akun gelap.”

Sementara di kubu Agus lain. Pimpinan tim cyber Agus-Sylvi, Roy Suryo, cuma menyebutkan bahwa mereka selalu menyiapkan konten-konten positif untuk akun resminya (Majalah TEMPO, edisi 28 Nov). Namun, kepada Majalah Gatra (edisi 2 Nov), Roy menyebutkan bahwa di antara asisten digital calon ada saja anggota yang ingin melibatkan pihak ketiga atau outsource dari luar. Roy tak menyatakan lebih detil dari itu.

Kembali ke dunia nyata

Bekerja untuk salah satu cagub rupanya tak mesti selalu berkaitan dengan pilihan pribadi. Bobby, yang jadi anggota cyber army untuk menaikkan citra Ahok, mengaku bahwa sebetulnya dia tak terlalu cocok dengan kebijakan sang Gubernur DKI. “Seperti pro-reklamasi, sebenarnya saya enggak setuju banget,” kata mahasiswa itu. Dia menganggap program reklamasi itu merugikan sebagian kalangan.

“Cuma lagi-lagi karena kita kerja harus profesional ‘kan,” tutur Bobby. Sejenak dia berhenti, menghela nafas, sebelum menarik senyum. “Ketika memang kita profesional di situ, kita hilangin dulu tuh pribadi.”

Tio sempat merasakan hal yang sama soal dilema pilihan pribadi dan pekerjaan. “Pada ujungnya kita butuh uang, kita enggak usah munafik. Dengan cara halal gitu lho,” kata lelaki berkacamata ini.

Namun bagi Tio alasannya bukan sekadar uang. Sebab lain kenapa dia lebih memilih bergerilya dengan akun bodong ketimbang akun pribadinya sendiri–yang sebetulnya punya ribuan follower–adalah karena dia bisa berdebat politik dengan lebih bebas.

“[Kalau pakai akun asli] malas saya,” ucapnya. Menurut dia orang-orang belum bisa berdebat sehat dan menerima pandangan politik yang berbeda. “Belum tentu semuanya dewasa.”

Memang, sampai bulan Februari nanti, riuh-rendah kampanye di dunia digital masih berlangsung. Adu program di acara debat kandidat yang diselenggarakan di televisi ikut membuat keramaian di media sosial.

Tren seperti menunjukkan kalau percakapan di media sosial akan terus ramai. Menurut laporan Gatra, selama tanggal 10-13 November, cuitan seputar pilgub DKI didominasi oleh pasangan Ahok-Djarot. Di hari itu ada 184.093 twit. “Jumlah twit terbesar membicarakan pasangan Ahok-Djarot (92,47%), disusul jauh di belakangnya pasangan Agus-Sylvi (5,71%) dan yang terakhir pasangan Anies-Sandi (1,82%),” demikian tertulis.

Kerja-kerja cyber army masih terus berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Kerja ini, kata Tio, tak mengenal batas periode kampanye.

Di tengah keramaian media sosial itu, Bobby cuma melengos. Saat ditanya apakah keterlibatannya dalam politik mengubah pandangannya, dia meringis. “Biasa saja sih.” Dia melirik sekilas ke atas, seperti merogoh ingatan. Senyum tadi kemudian jadi tawa. Sebaliknya, dia melanjutkan, Bobby justru jadi kurang percaya pada politikus yang citranya bagus.

“Karena saya tahu sendiri lah,” ucapnya, mendengus. “Pemain buzzer itu sih.”

Sharing is caring!
Share on Facebook162Tweet about this on Twitter48Share on Google+1Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Tulisan ini adalah bagian 2 dari 3 bagian liputan khusus tentang Propaganda di Dunia Maya.

FOKUS

Propaganda di Dunia Maya
wp-content/uploads/2016/12/2016-12-21-lipsus-buzzer-part1v2-1170x512.jpg
  1. Bagian 1 Cyber Army, Mesin Propaganda yang Tak Kasat Mata
  2. Bagian 2 Gerilya Kampanye dari Cyber Army Sampai ke Buzzer Anda sedang membaca bagian ini
  3. Bagian 3 “Buzzer Muncul Karena Elite Politik Menganggap Publik itu Bodoh”

2 responses to “Gerilya Kampanye dari Cyber Army Sampai ke Buzzer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *