Air Mancur Perempatan Jetak, Bojonegoro
Air Mancur Perempatan Jetak, Bojonegoro. Foto: Sembilan Studio.

Bojonegoro Diakui Internasional, Sejajar Paris dan Seoul

Kabupaten Bojonegoro kembali diganjar penghargaan. Tahun ini, Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) di Paris, Perancis. Bojonegoro dipilih sebagai daerah percontohan yang pemerintahannya mampu menerapkan prinsip keterbukaan (open government).

Bojonegoro adalah satu dari lima belas daerah di dunia yang menjadi percontohan tahun ini. “Kabupaten di timur Jawa tersebut mensejajarkan posisinya dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan),” sebut siaran pers yang diedarkan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (9/12).

Selain Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh sempat mendaftar sebagai daerah percontohan dari Indonesia. Namun kedua daerah itu tak lolos seleksi.

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro dilihat dari komitmennya untuk menciptakan pemerintah yang terbuka sejak tahun 2008. Bupati Bojonegoro Suyoto menyebutkan (Republika, 4/5) keterbukaan pemerintah Bojonegoro dilakukan dengan mengungkap pengelolaan anggaran, membuka sarana untuk pengaduan keluhan baik itu lewat internet maupun manual, dan berdialog dengan masyarakat.

Selain mendorong pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan, menurut Suyoto pengelolaan kota juga harus ramah hak asasi manusia (HAM).

Menurut bupati ini, dalam pembangunan kota yang harus didahulukan adalah kepentingan publik dulu, baru investor. Sehingga, “semakin banyak warga yang peduli dan aktif berpartisipasi dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” katanya (Suara.com, 27/11). Pembangunan masyarakatnya dulu, baru pembangunan ekonomi.

Bupati Bojonegoro Suyoto
Kang Yoto, panggilan akrab Bupati Bojonegoro Suyoto. Foto: istimewa.

Di kota yang punya 44% daerah lahan produktif pertanian dan migas yang merupakan cadangan 20% nasional ini, mengelola agar kekayaan alam tak menimbulkan konflik menjadi tantangan sendiri bagi Suyoto. Namun tahun ini sang bupati membuktikan komitmennya dalam HAM dengan berhasil menjadikan Bojonegoro sebagai tuan rumah Festival Ramah HAM.

Hal ini pun dilakukan tanpa mengabaikan kemajuan ekonomi. Di tahun 2010, APBD Bojonegoro ada pada angka Rp1 triliun. Angka itu tetap naik pesat menjadi Rp2,9 triliun di tahun 2015 dan Rp3,597 triliun di tahun 2016.

Partisipasi publik penting sebagai daerah yang menjadi percontohan Open Government Partnership (OGP). Pasalnya, daerah terpilih akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun Rencana Aksi Daerah. Pemerintah daerah mesti membuka pencapaian Rencana Aksi Daerah dengan masukan publik. Suyoto menyebutkan, elemen masyarakat seperti NGO terlibat membangun Pemerintahan Bojonegoro yang terbuka.

Open Government Partnership (OGP) sendiri adalah inisiatif internasional yang berupaya mendorong pengelolaan pemerintahan yang berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi tata kelola yang responsif, bersih, efektif dan efisien. Prinsip ini menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam menerapkan kebijakan di masing-masing negara.

OGP dibentuk pada tahun 2011 oleh sembilan organisasi masyarakat dan delapan negara, termasuk Indonesia. Saat ini OGP telah beranggotakan 75 negara. Ada enam negara tambahan yang menyatakan akan segera bergabung dengan OGP: Madagascar, Maroko, Pakistan, Portugal, Senegal, dan Afghanistan.

Indonesia sempat menjadi Kepala OGP (OGP Chair) di tahun 2013. Jabatan OGP Chair ini digilir setiap tahun. Di tahun 2014, Meksiko yang menjadi kepala; tahun 2015 adalah Afrika Selatan; dan tahun 2016 adalah Perancis.

Sebagai komitmen terhadap OGP, setiap tahunnya pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Renaksi Open Government Indonesia) dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selain Bojonegoro, Indonesia juga mencapai prestasi lain. Prestasi itu dicapai oleh unsur masyarakat, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang terpilih sebagai Juara II penerima Open Government Awards 2016. Perludem terpilih karena inovasinya lewat API Pemilu, teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan literasi pemilih dan melakukan pengawasan jalannya pemilu.

Sharing is caring!
Share on Facebook31Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *