Logo PLN dan kontras terang-gelap.
Ilustrasi: Pradipa PR/Youth Proactive.

Pemadaman Listrik Bergilir itu Masalah, Bukan Solusi!

Penulis hendak mengangkat mengenai pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik. Rasanya hal ini adalah salah satu yang krusial dan memegang peranan penting bagi hajat hidup orang banyak. Jika ditinjau dari definisi pelayanan publik menurut undang-undang, maka pemenuhan kebutuhan listrik termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dan warga negara atas jasa.

Ya, pelayanan publik bukan hanya sebatas ketika hendak mengurus e-KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan pula ketika antre dalam pencairan dana jaminan hari tua di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik ini ada yang dilaksanakan oleh organisasi privat maupun publik.

Sejumlah wilayah di Indonesia kerap mengalami pemadaman listrik PLN secara bergilir. Dalam beberapa bulan terakhir saja, Bogor, Medan, Lampung, dan banyak kota lainnya, yang notabene merupakan kota-kota besar (bahkan ibukota provinsi!), masih mengalami pemadaman. Masalah yang timbul adalah jenis pelayanan publik lainnya menjadi terganggu. Masih banyak sebenarnya dampak dari pemadaman listrik PLN ini, yakni kerugian yang diderita mulai dari pengusaha besar hingga ke rumah tangga.

Pemadaman listrik secara bergilir seringkali dijadikan solusi bagi permasalahan kurangnya pasokan listrik, penambahan peralatan jaringan, dan pemeliharaan preventif jaringan. Sampai kapan? Apa betul inilah satu-satunya solusi? Bukankah pemadaman listrik PLN itu sendiri merupakan satu persoalan yang harus dicari pemecahannya segera?

Yang menjadi masalah utama adalah posisi tawar masyarakat yang amat lemah apabila dibandingkan dengan “yang maha kuasa” Perusahaan Listrik Nasional alias PLN.

Gelar “yang maha kuasa” tak berlebihan rasanya apabila disandangkan terhadap PLN, berkat UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan yang berlaku saat ini. Dengan UU ini, PLN bukan hanya berperan sebagai perseroan terbatas, namun juga sudah merambah layaknya regulator di bidang kelistrikan. Misalnya dengan menentukan pajak penerangan jalan raya dan pajak penggunaan listrik. PLN memonopoli layanan listrik terhadap masyarakat.

Mungkinkah masalah pemadaman listrik bergilir ini sebenarnya berakar dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN sebagai satu-satunya penyalur listrik kepada masyarakat?

Kemungkinan besar memang demikian. PLN tampaknya senang berlindung di balik hak monopolinya. Mentang-mentang ia kebal terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena ada UU No. 30 Tahun 2009 tadi. Mentang-mentang pelanggan tak punya pilihan lain untuk membeli listrik, karena tak ada perusahaan lain selain PLN. Mentang-mentang… ah, sudahlah.

Kita, masyarakat, paling-paling hanya bisa mengadu pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Setelah itu, ya, tunggu saja.

Sesungguhnya monopoli menjadikan PLN justru terkesan manja dengan meminta pengertian dan kemakluman dari masyarakat agar menerima pemadaman listrik PLN yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Bukannya membenahi manajemennya yang kacau, PLN malah mencari berbagai alasan untuk lari dari tanggung jawabnya.

Melihat kondisinya, mungkin juga PLN ini menjadi sarang korupsi. Yah, siapa yang tahu. Manajemen yang buruk bisa menjadi pupuk yang baik untuk menumbuhkan budaya korupsi. Belum lama ini saja ada sembilan petinggi PLN yang ditangkap karena korupsi. Mereka ditangkap dalam kasus korupsi pengadaan gardu PLN di tiga wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta 17 daerah lainnya dengan proyek multi-year sejak tahun 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.

Mungkin lebih baik apabila penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh satu badan usaha, entah itu BUMN maupun bukan BUMN. Atau setidaknya mungkin PLN perlu ditampar sedikit oleh pemerintah. Terserah pemerintah caranya bagaimana, yang penting PLN sadar, bahwa ia bukan dewa.

Sharing is caring!
Share on Facebook20Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *