Konflik agraria yang berpotensi menyulut kekerasan kembali terjadi di desa Sukamulya. Foto: FOTO/TribunNews
Konflik agraria yang berpotensi menyulut kekerasan kembali terjadi di desa Sukamulya. Foto: FOTO/TribunNews

Kroni Kapitalisme dan Penggusuran Sukamulya

Asap mengepul di atas lahan sawah di Sukamulya, Jawa Barat. Sekitar dua ribu personil TNI dan Polri berderap berlatar asap. Bersenjata lengkap, dengan pakaian gelap. Mereka datang bukan untuk berperang melawan tentara asing. Tapi untuk menggebuk para petani pemilik lahan.

Di Sukamulya, ribuan warga terancam kehilangan kehidupannya. Pemprov Jabar berencana mengambil 5000 hektar tanah warga. 1800 hektar untuk bandara internasional, 3200 hektar lagi untuk pembangunan proyek Aerocity Kertajati.

Hari itu, Kamis 17 November, ribuan aparat berhadapan dengan warga yang bertahan. Sebanyak 1478 kepala keluarga menolak tanah mereka dirampas. Mereka sebelumnya tak pernah disosialisasikan tentang proyek ini dan diajak berdialog terbuka.

Keberanian warga untuk bertahan rupanya berujung nahas. Aparat bersenjata lengkap menghajar warga yang masih bertahan. Mereka dipentungi dan disemprot gas air mata. Enam belas warga terluka. Delapan petani diseret polisi untuk diinterogasi. Tiga petani dituduh sebagai biang kerok.

Unjuk kekuasaan tentara rupanya tak berhenti sampai di situ. Aparat lanjut mengepung desa. Dari ladang, mereka melaju menuju desa. Desa Sukamulya dikepung pasukan berseragam. Perempuan, orang tua, dan anak-anak terpaksa meninggalkan rumahnya dan berkumpul di balai warga. Rumah-rumah itu ganti diduduki aparat.

Proyek bandara internasional itu sendiri masuk dalam Perpres No. 3/2016 sebagai proyek transportasi. Tapi proyek Aerocity–yang paling banyak merampas lahan desa–bukan termasuk bagian dari area bisnis utama bandara. “Bisa saja memakai sisi pangkal runway, di situ ada tanah kosong dan sawah,” kata Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin (Mongabay, 18/11).

Mayoritas warga Sukamulya adalah petani. Satu hektar sawahnya bisa menghasilkan padi 5-8 ton dalam satu kali musim tanam. Sukamulya, menurut pantauan Mongabay, adalah salah satu desa dengan tanah sangat subur. Tak mengherankan jika warga menolak penggusuran paksa.

Sukamulya adalah satu dari banyaknya kasus perampasan lahan yang penuh kekerasan karena ambisi proyek mega-infrastruktur pemerintah. Komnas HAM mencatat sepanjang 2015 paling tidak ada 70 pelanggaran hak-hak dasar berkaitan kasus infrastruktur. Komnas HAM juga mencatat bahwa dari berbagai macam 1127 aduan kekerasan, TNI dan Polri adalah dua aktor yang paling sering jadi pelaku.

Ini semua terjadi di bawah pemerintahan yang pernah menjanjikan program kepemilikan tanah sebagai bagian dari Nawacita. Sementara Komnas HAM memprediksi angka perampasan lahan dengan cara kekerasan akan terus bertambah.

Jika melihat pola ini secara lebih sistemik, terdapat hubungan kausal antara pejabat politik-penguasa kapital. Alih-alih memberikan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya, poros pembangunan justru mengarah untuk memberikan kekayaan itu sendiri bagi segelintir orang. Hal ini jelas sangat rentan disalahgunakan.

Indonesia sendiri menempati urutan ketujuh dalam Indeks Kapitalisme Kroni 2016 versi The Economist, dimana sektor kroni lebih mendominasi daripada sektor non-kroni. Kapitalisme Kroni sendiri dimaknai sebagai sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan para pengusaha dengan penguasa. Praktik kartel, monopoli dan lobi-lobi bisnis dinilai cara-cara umum yang sering dilakukan pengusaha yang melibatkan aparat negara.

Dalam konteks penggusuran Sukamulya, “baron-baron perampok” ini menggunakan kekuatan politik-bisnis untuk semakin memonopoli keuntungan kapital. Rentannya penggunaan aparatus negara ditambah dengan kurangnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proyek ini, bukan hanya memicu ketegangan sosial antara masyarakat dengan aparat keamanan, namun juga memberikan ruang leluasa bagi hadirnya praktik korupsi dan suap.

Maka dari itu, perlu untuk menempatkan konteks perlawanan terhadap kesewenang-wenangan negara dalam kacamata anti-korupsi. Bukan hanya melawan aparat keamanan, namun juga melawan sistem dan praktik korup yang penuh dengan konflik kepentingan. Dari sinilah, Pemprov Jabar sebagai pelaksana harus memberikan ruang dialog yang partisipatif bagi masyarakat.

Konflik agraria justru merebak luas pada rezim Jokowi. Kerentanan korupsi juga akan mengancam 4.693 jiwa orang dengan 1595 keluarga disana. Keengganan pelibatan aktif masyarakat ditambah dengan pengerahan sepihak ribuan aparat keamanan, semakin mengancam keberlangsungan hidup petani Sukamulya.

Sharing is caring!
Share on Facebook100Tweet about this on Twitter17Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Kroni Kapitalisme dan Penggusuran Sukamulya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *