Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan seragam
Biaya seragam sekolah bisa jadi termasuk pungli. Foto: Tony Hartawan/TEMPO

Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar!

Di sekolah, kita sering dimintai berbagai macam biaya. Dari formulir pendaftaran ulang, biaya buku dan LKS, pengembangan ruang kelas atau perpustakaan, sampai uang les. Tapi ternyata biaya-biaya itu bisa termasuk jenis pungli sekolah (pungutan liar sekolah) lho!

Pungli artinya biaya-biaya yang harus kita bayar untuk mendapatkan fasilitas dan layanan yang mestinya tak perlu keluar biaya. Menurut Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, biaya seperti biaya buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli, karena harusnya siswa tak perlu keluar uang lagi buat mendapatkan hal itu.

Kenapa begitu?

Ternyata karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD).

Menurut ketentuan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014 Kemendikbud, dana dari pemerintah bisa dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah seperti biaya buku sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, uang formulir pendaftaran ulang, biaya praktikum, dan renovasi gedung.

Demikian pula biaya les dengan guru di sekolah. Berdasarkan paparan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti melalui Radar Banyumas (14/10), les dengan guru hanya dibolehkan selama ditujukan bukan untuk siswa yang diajar di guru tersebut. Kalau guru membuka jasa les bagi siswanya, bisa terjadi konflik kepentingan: guru bisa jadi cuma memberi nilai bagus pada siswa yang ikut les.

Les pun tak boleh bersifat memaksa. Les harus bersifat opsional, bukan memaksa siswa untuk memahami pelajaran cuma kalau mengikuti les.

“Indonesia sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun. Tidak boleh itu pungutan apapun sifatnya terutama SD dan SMP negeri,” kata Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud sewaktu diwawancara CNN Indonesia (10/10/2014).

Anggaran pendidikan di beberapa daerah sudah cukup besar untuk menopang pendidikan. Pemko Batam misalnya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar tiap tahunnya. Pemprov DKI juga mengeluarkan Rp13 triliun untuk anggaran pendidikan di tahun 2015.

Jadi, apa saja yang termasuk jenis pungutan liar sekolah? Ini dia daftar yang Youth Proactive kompilasi dari Yayasan Satu Karsa Karya, CNN Indonesia, dan Batam Pos.

  1. Biaya formulir pendaftaran ulang;
  2. Sumbangan siswa baru;
  3. Biaya seragam sekolah;
  4. Biaya LKS atau modul pengayaan;
  5. Biaya buku sekolah;
  6. Biaya les atau tambahan pelajaran;
  7. Biaya praktikum;
  8. Kegiatan ekstrakurikuler;
  9. Iuran kebersihan dan keamanan;
  10. Biaya study tour;
  11. Biaya wisuda kelulusan;
  12. Sumbangan Pengembangan Sekolah (perpustakaan, laboratorium, dsb);
  13. Renovasi gedung.

Meski sudah ditetapkan sebagai peraturan, pungutan liar sekolah kerap masih terjadi. Sebut saja misalnya di kisaran Jakarta, provinsi dengan anggaran pendidikan sebesar Rp13 triliun.

Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dilansir Harian Terbit menunjukkan sejumlah pungutan liar masih banyak terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pungutan itu juga tidak membedakan mana siswa miskin dan berada. Alasannya, dana BOS yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah.

Di Sleman, Yogyakarta, juga terjadi pungutan liar sekolah negeri. Komite sekolah meminta sumbangan sukarela yang diberikan batas waktu pada wali murid. Angkanya berkisar dari Rp1,9 juta hingga Rp3,5 juta. Di Solo, Jawa Tengah, hal serupa pun terjadi. “Banyak pungutan di sekolah yang seolah dilegalkan karena sudah mengatasnamakan Komite Sekolah,” kata Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Republik Indonesia (Lapaan RI) Kusumo Putro.

Mendikbud Kabinet Kerja Jilid I Anies Baswedan menyebutkan pungutan liar sekolah bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Anies juga mengungkap kalau pelaporan juga bisa dilakukan melalui SMS ke nomor telepon 0811976929 atau via website di laporpungli.kemdikbud.go.id.

Aturan tentang pungli ini, meski begitu, mengecualikan sekolah-sekolah yang tak dapat bantuan dari pemerintah. “Pungutan diperbolehkan buat sekolah swasta saja karena mereka tidak dapat subsidi pemerintah,” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad.

Nah, bagaimana kalau di sekolahmu, Youth?

Sharing is caring!
Share on Facebook219Tweet about this on Twitter13Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

25 responses to “Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar!

  1. Jadi apakah pemungutan biaya komite termasuk pungli?
    Karena di sekolah saya kalau tidak membayar biaya komite, tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
    Terima kasih

    1. Dear kak Tama, mungkin bisa dicek dulu apakah sekolah kak Tama mendapatkan dana BOS atau tidak. Jika iya, seharusnya pihak sekolah tidak boleh untuk mengambil uang dari pihak siswa lagi. Jika masih terjadi dapat dilaporkan ke pihak sekolah ataupun pihak Dinas Pendidikan terkait.

    1. Hai Ratna! Seharusnya sih itu termasuk uang denda ya. Tapi mungkin bisa dicek kembali mengenai aturan tersebut, apakah termasuk sanksi yang sudah disepakati atau sebaliknya.

  2. apakah uang study tour termasuk pungli,padahal dari zaman ke zaman sekolah-sekolah mengadakan study tpur,kasihan yang tahun ini,
    terima kasih

    1. Hai Ulil! Setahu kami uang study tour yang masuk dalam kategori pungli adalah ketika tidak ada transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dibebankan kepada siswa dari pihak sekolah. Intinya harus tau dengan uang dengan jumlah tersebut, diperuntukkan untuk apa saja. Jika masih belum yakin, bisa dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan. Atau sebelum itu dapat bersama-sama dengan orang tua siswa lain untuk berkumpul dan berdiskusi serta menanyakan ke pihak sekolah mengenai alokasi dana tersebut.

      1. Harusnya pembelian seragam tidak dimonopoli oleh pihak sekolah; maksudnya adalah siswa boleh saja beli seragam di tempat lain atau menggunakan seragam yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Untuk uang komite, mohon dicek dulu apakah ada surat resmi atau tidak. Ada perbedaan antara uang sumbangan dan uang pungutan. Kalau sumbangan tidak berbatas waktu dan tidak memiliki nominal jumlah, sedangkan pungutan adalah tindakan ilegal.

  3. anakkami mendapat ancaman dr sklh apabila tdk melunasi uang seragam dan uang komite maka ankkami tdk dpt mengikuti ujian bagaimana solusinya..

  4. Sumbangan jumat di kelas apakah termasuk pungli?
    Kalau dibuku paket diajarkan tentang menyumbang bentuk uang kemudian dibelikan sesuatu untuk murid atau diberikan Kepada orang yang memerlukan atau teman yang sakit. Kalau dikategorikan pungli berati pragram kegiatan menyumbang hatus dihapidkan dalam buku paket.
    Bagaimana kalau sudah kesepakatan hasil rapat murid harus membeli LKS?

    1. Jika tidak ada peruntukan yang jelas dan mekanisme transparansi maka hal itu dianggap pungli. Terlebih jika sekolah tersebut sudah mendapatkan dana BOS.

      Semua sumbangan harus diputuskan di rapat komite dan terdapat transparansi dana tersebut.

  5. kalau sekolah hanya mengandal kan BOS tok..maka sekolah tidak pernah maju….harapan saya bagus pemerintah kaji ulang lagi..kalau seandainya ada pungutan dengan kegunaan yang jelas,,saya rasa tak apa …..dengan adanya istilah pendidikan gratis..maka perhatian orangtua terhadap siswa menjadi kurang

    1. Pungli dilarang dimana-mana ya 🙂 karena itu sangat merugikan semua pihak terutama para siswa sebagai penerima manfaat. Terkait uang kas, asal dana dikelola oleh siswa dan untuk siswa serta jelas peruntukannya, kami rasa itu bukan pungli.

    1. Jika hal tersebut merugikan waktu mengajar wajib maka itu sudah menyalahi aturan yang berlaku. Dan kami rasa secara etik tidak diperbolehkan.

  6. Jika guru mengajar siswanya di luar lingkungan sekolah dan dimuat jam sekolah apa itu termasuk pengki? Terimakasih

  7. Klo ada skolah swats yg memberu skorsing kpd siswanya yg tdk mampu membayar denda alpanya yg sbesar 100rb perhari.anak tsb alpa sehabis liburan dgn orng tuanya yg sdh lama tdk bertemu.dia diwajibkan membayar 600rb krn alpa slama 6 hr,krn tdk memvayar akhirnya kena skorsing.gmn dgn kasus sperti ini.mkasih.

  8. Syarat utama pindah SD negri ke SD negri adalah harus membayar uang kursi sebesar 2juta. Ini jelas pungli , tapi bagaimana menghilangkannya. Trims

  9. Adik saya bersekolah disalah satu SMA yang berstatus Swasta dibawah Diknas, untuk UN 2017 ini dia dikenakan uang ujian sebesar 2jt rupiah. apakah ini termasuk pungli? Thanks

  10. Anak saya disuruh membayar biaya kenaikan daya listrik peranak 100rb. Ikut gak ikut study tour anak harus bayar.baru kali ini juga mid test dan UAS kudu bayar. Baru bayar setengah kartu ujian diambil sama guru bendanya pengennya sih lapor kudu gimana ya? Rada ngeselin nih sekolah

  11. Harus bayar biaya kenaikan daya 100ribu study tour maksa kudu bayar padahal gak ikut kenapa UAS sama mid bayar yah sekolah swasta. Padahal dulu gak pnah bayar. Kepala sekolah baru 3th ini.

  12. Anakku kelas 6 setiap hari senin-jumat selalu diminta uang Les 3rb/hr, uang kaos utk studi touring 2rb/hr, belum lagi uang kas, infak dan biaya foto copy disekolah… Oyaaaa ditambah lg uang pengayaan yg besarnya 50rb/bln selama 4bln… Apakah ini termasuk pungutan liar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *