Ribuan pencari kerja di Jakarta
Ribuan pencari kerja di Indonesia Spectacular Job Fair 2015. Foto: Aktual/Tino Oktaviano.

Anak Muda di Tengah Ketidakpastian Kerja

Sudah lebih dari setahun sejak ASEAN Economic Community (AEC) diterapkan. AEC sempat digadang-gadang akan memperbesar peluang kerja dengan membuat 1,9 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Tapi kenyataannya, Indonesia justru ada di hadapan ancaman pengangguran dan ketidakpastian kerja. Hal ini terasa dampaknya terutama bagi anak muda. Bahkan bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan bekerja di sektor bergengsi.

Besarnya angka pengangguran adalah ancaman pertama bagi anak muda. Sebagian besar orang yang menganggur di Indonesia ada di rentang usia muda. “Dari 7,4 juta pengangguran di Indonesia, 60% adalah anak muda usia 15-29 tahun,” ujar Eko Kriswanto, Manager Program Save the Children, sebagaimana dilansir detikcom pada Juni tahun 2015.

Menurut Eko, sebagian besar anak muda yang terjebak pengangguran ini berasal dari tingkat pendidikan yang tak lebih dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin yang rentan. Eko menyebutkan bahwa lapangan kerja tak menyediakan ruang bagi tenaga kerja yang kurang beruntung.

“[Mereka] hanya SD, SMP, atau di bawah SMA, berkebutuhan khusus. Kesulitan kami mencari lapangan kerja untuk kelompok ini,” lanjut Eko.

Tahun ini pun besarnya jumlah pengangguran tak menunjukkan tanda-tanda mengecil. Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ada penganggur penuh masih ada di angka 7 juta. Belum lagi bila menghitung pekerja yang bekerja tak penuh (jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu), yang ada sejumlah 36 juta orang. Lembaga seperti International Labor Organization (ILO) memprediksi angka pengangguran ini akan terus naik hingga 2017.

On a plate - Indonesia Part 3
Latar belakang seseorang berperan dalam kesempatannya mengakses kebutuhan dalam hidup. Ilustrasi: Toby Morris/Kenapa Kerja Keras Bukan Jawaban Segalanya.

Ketidakpastian kerja di dunia startup sampai kedokteran

Bagi mereka yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi, trennya juga belum tentu lebih baik. Di berbagai perusahaan, banyak tenaga kerja yang terikat dengan sistem kerja kontrak.

Dikenal juga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), lewat sistem ini, pekerja bukan dianggap sebagai karyawan tetap yang merupakan bagian dari perusahaan. Pekerja dianggap sebagai pihak luar yang terikat kontrak kerja dengan perusahaan dalam periode waktu tertentu yang ditentukan perusahaan.

Implikasinya, karena bukan bagian dari perusahaan, perusahaan tak wajib memberikan jaminan sosial bagi pekerja kontrak. Jika terjadi kecelakaan, gangguan kesehatan, atau masalah lainnya, pekerja harus mengatasinya sendiri tanpa bantuan dana.

“Sering juga ada kerja di luar jam kerja,” kata Nanda (25), yang pernah bekerja di salah satu startup di Bandung, saat diwawancarai Youth Proactive (24/10). Nanda pertama kali mendaftar masuk ke startup tersebut karena ajakan seorang kawan. Awalnya ia mendaftar sebagai fotografer freelance paruh waktu. Karena performanya dianggap baik, ia ditawari bekerja penuh waktu. Saat itulah dia mulai bekerja kontrak.

Tapi seiring Nanda bekerja penuh waktu, beban kerjanya justru makin bertambah dari yang awalnya disepakati. Yang awalnya hanya sebagai fotografer, ia lalu merangkap sebagai pemasaran online dan offline. Tak hanya memotret, Nanda kerap harus menempuh perjalanan 10 kilometer dari rumahnya untuk bertemu rekan-rekan perusahaan.

Di luar padatnya jam kerja delapan jam sehari, Nanda juga masih sering diberikan tugas tambahan yang melebihi jam kerja. “Beban kerjanya udah ganjil,” kata dia. “Dan gak ada duit lembur.”

Cerita serupa juga terdengar dari Fauzan (23). Fauzan bekerja di salah satu perusahaan konsultan sipil di Jakarta. Setiap hari, Fauzan harus berangkat dari rumahnya di Depok, Jawa Barat, untuk mencapai kantornya di bilangan Jakarta Pusat.

Lulusan teknik sipil ini menyebutkan dia kerap diminta lembur untuk menghitung pekerjaan konstruksi dan menyiapkan dokumen tender. “Kalau [menghitung] kuantitas material, biasanya sampai tengah malam,” ungkap dia. Tiap lembur, Fauzan diberikan makan malam, tapi tak ada upah lembur.

Praktik ini bertentangan dengan yang tercantum pada UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di Pasal 77 ayat 1 tercantum, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan jam kerja maksimal 40 jam dalam seminggu. Bila melebihi ketentuan waktu kerja tersebut, pekerja berhak atas upah lembur.

Selain beban kerja yang tinggi, perkara gaji pun kerap jadi masalah.

Meski Nanda dan Fauzan adalah lulusan pendidikan tinggi, keduanya digaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selama setahun bekerja di startup, gaji Nanda tak pernah melebihi Rp1,5 juta. Padahal UMK di Bandung tahun 2015 mencapai Rp2,3 juta.

Fauzan pun gajinya tak pernah tembus Rp2,5 juta. “Ada gaji pokok sama tunjangan, nah kalau ditotal ya 2,5 [juta],” paparnya, “Udah termasuk uang makan dan transportasi.” Angka itu ada di bawah UMP DKI Jakarta, yakni Rp3,1 juta.

Soal gaji, apa yang dialami Nanda dan Fauzan juga dialami anak muda profesional lain. Misalnya bagi kalangan dokter. Selama tahun 2015 lalu, biaya jasa medis bagi dokter yang melayani BPJS Kesehatan hanya diganjar Rp2000 per pasien.

Di Yogyakarta, kompensasi yang dinilai tak adil bagi dokter juga terjadi di kalangan dokter yang bekerja di klinik. Berdasarkan laporan Tribun Jogja di tahun 2014, gaji dokter yang bekerja di klinik kesehatan hanya sejumlah Rp3,5 juta.

Netizen sempat memprotes keras gaji bagi dokter yang dinilai tak manusiawi ini. Jumlah gaji dokter dinilai tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk kuliah. “Biaya kuliahnya tinggi, uang masuk kedokteran negeri saja seka­rang Rp 400 juta,” tutur akun @Michael_ di Twitter.

Nasib guru pun tak lebih baik. Berdasarkan data Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, ada 3 juta guru di Indonesia. 721 ribu dari 3 juta guru di Indonesia adalah guru tidak tetap atau honorer. Menurut surat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), rata-rata penghasilan guru honorer di tahun 2012 cuma Rp200 ribu.

Belum lagi gaji guru honorer kerap disandera oleh pemerintah daerah. Jum’at (21/10) silam, misalnya, ratusan guru honorer di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, memprotes gaji yang menunggak selama 10 bulan.

Ketidakpastian kerja anak muda dan SDGs

Ancaman yang melanda dunia kerja disadari pemerintah. Februari lalu, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan International Labor Organization (ILO) mengumpulkan badan-badan pemerintah, organisasi pengusaha, serta pekerja dalam konferensi dua hari.

Di konferensi itu, pemerintah membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB sebagai program pembangunan dunia. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan SDGs dan sasaran-sasarannya, yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan selama 15 tahun ke depan.

17 tujuan SDGs. Masalah ketenagakerjaan ada di nomor delapan. Ilustrasi: UN News Centre. http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/why-should-you-care-about-the-sustainable-development-goals/
17 tujuan SDGs. Masalah ketenagakerjaan ada di nomor delapan. Ilustrasi: UN News Centre.

Pokok konferensi pada dua hari itu adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. “Tujuan [nomor delapan di SDGs] mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas ini juga sejalan dengan tema, agenda dan tujuan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, sebagaimana dilansir di website ILO (16/2).

Dari tujuan SDGs tentang ketenagakerjaan tersebut, ada beberapa pokok yang menjadi sasaran pembangunan. Pokok-pokok tersebut, pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju kerja layak untuk semua; kedua, strategi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan;

Ketiga, peningkatan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan; Keempat, meningkatkan hak-hak pekerja dan mendorong lingkungan kerja yang sehat dan aman; kelima, kebijakan pengupahan yang berkelanjutan melalui dialog sosial; dan keenam adalah perluasan jaminan sosial bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan dan sasaran dari SDGs itu menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan memanfaatkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang disediakan SDGs, pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dengan baik.

“Tantangan di masa mendatang adalah mempertahankan kinerja ekonomi seraya memastikan proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Gilbert Huangbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan.

Sharing is caring!
Share on Facebook818Tweet about this on Twitter12Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

6 responses to “Anak Muda di Tengah Ketidakpastian Kerja

  1. SDGS BULLSHIT…… project imperialisme…. pemerintah cm byk ngomong jargon. F*CK SDGS…… anakmuda ga usah ikut ikutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *