Anak muda sudah berdaya belum? Ilustrasi.
Ilustrasi: Agung/Youth Proactive

Anak Muda: Sumpahnya Sudah, Berdayanya Sudah Belum?

Kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda. 88 tahun lalu anak muda bersumpah untuk berdaya–untuk mandiri, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. 88 tahun kemudian, apakah cita-cita ini sudah berhasil kita gapai? Atau masih berusaha digapai? Atau sama sekali belum?

Kenyataannya, hari ini anak muda masih sering jadi korban. Mulai dari korban kesempatan kerja, kebencian terhadap minoritas, masalah gender dan seksualitas, sampai kebijakan publik.

Masalah ketidakpastian kerja, yang paling jelas, masih jadi masalah besar banget bagi anak muda di berbagai sektor. Ini terjadi di saat besarnya populasi anak muda Indonesia sering dipandang positif sebagai bonus demografi.

Dari 7 juta pengangguran di Indonesia, 60 persennya justru adalah anak muda. Anak muda yang sudah bekerja pun masih dihantui ketidakpastian kerja: gaji masih di bawah Upah Minimum, belum dapat jaminan sosial, terikat sistem kerja kontrak, dan sebagainya.

Kasus kebencian terhadap minoritas juga masih sering menekan anak muda Indonesia. Misalnya, kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang kontroversial menyebabkan wacana rasisme muncul lagi ke permukaan. Diskriminasi Pemprov DKI terhadap segelintir kalangan menyebabkan diskriminasi yang lebih besar terhadap teman-teman Tionghoa.

Belum lagi kalau bicara diskriminasi agama. Kasus penyegelan gereja dan masjid di luar Islam arus utama (Ahmadiyah, Syiah) banyak terjadi di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, dan kota-kota lain. Survei Setara Institute menunjukkan ada 36,7% siswa SMA yang intoleran. Di Bandung, pejabat muda Ridwan Kamil sempat mencuit bahwa dia “tidak suka Syiah.”

Korban masalah seksualitas sama parahnya. Masih sering perempuan-perempuan muda yang cuma mau tampil trendy dan fashionable dituduh jablay karena pakaiannya. Perempuan sering disalahkan sebagai korban kekerasan seksual karena pakaiannya dianggap mengundang. Perempuan juga sering jadi korban bully di internet.

Bicara kebijakan publik, paling gampang bicara soal kebebasan ekspresi. Belum lama ini kita melihat teman kita, Adlun Fiqri, ditangkap aparat cuma karena berjualan buku. Di Bandung, lapak literasi belum lama ini juga kena damprat aparat. Sepanjang 2015 sampai bulan Agustus 2016 tercatat ada kurang lebih 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia.

Apa kabar gerakan anak muda?

Contoh-contoh tadi cuma segelintir dari banyak masalah yang dihadapi anak muda Indonesia. Padahal hari ini kita punya banyak banget komunitas muda. Ada komunitas muda yang sifatnya rekreasi, seperti komunitas berkebun dan olahraga. Banyak juga komunitas muda yang sifatnya pelatihan dan pengembangan diri, dari leadership dan character building sampai entrepenurship.

Komunitas anak muda Indonesia sekarang memang keren-keren banget. Tapi apa sih sebenarnya dampak yang udah kita, anak muda, berikan pada kebijakan publik dan partisipasi kita sebagai warga yang berdaya?

Apa sebenarnya yang bisa anak muda lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tadi?

Kalau kita lihat lagi, banyak dari komunitas anak muda Indonesia lebih fokus pada masalah pengembangan kapasitas diri. Misalnya komunitas leadership. Kita dilatih untuk jadi pemimpin yang hebat. Dilatih untuk punya kemampuan pengorganisasian. Tapi yang dilatih cuma kita aja, sebagai individu. Sebagai pribadi.

Begitu juga dengan komunitas entrepeneurship. Kita dilatih untuk jadi wiraswata, bersaing di iklim bisnis yang keras sekaligus disuruh memajukan ekonomi negara. Kita dipacu untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan ambisi kekinian anak muda Indonesia adalah bikin startupyang padahal diprediksi cuma bakal berumur singkat.

Tapi kalau kita udah berhasil wirausaha, yang berhasil cuma kita saja. Kita memang membuka lapangan kerja baru buat banyak orang, dan itu keren banget, tapi kita tak bisa memberi jaminan dan kepastian kerja bagi teman-teman kita yang lain kalau kondisi ekonomi dan kebijakan negara sendiri juga membuat kita susah menjalankan bisnis. Malah mungkin kita yang bikin mereka menderita dengan memangkas gaji karyawan.

Komunitas-komunitas muda sekarang memang menumbuhkan anak muda Indonesia yang, pada ukuran tertentu, bisa kita bilang berdaya. Tapi tak ada dari komunitas ini yang menyentuh akar masalahnya. Tak ada yang masuk ke dalam proses politik: terlibat dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik.

Pengembangan diri memang penting, mulai dari hal-hal kecil memang perlu. Tapi itu cuma membuat kita terpaksa bertahan di tengah kondisi yang ada. Bukan menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya, anak muda Indonesia harusnya punya peran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Peringkat Indonesia di Youth Development Index
Indonesia ada di peringkat 139 dari 183 negara. Ilustrasi: Youth Development Index 2015

Youth Development Index 2015 mencatat, dari lima indikator pembangunan pemuda, Indonesia dapat nilai sangat tinggi di dua indikator: kesehatan dan pendidikan. Tapi masih tekor banget di dua indikator: partisipasi warga, kesempatan kerja, dan yang paling parah partisipasi politik. Tiga-tiganya ada di penilaian rendah.

Indikator partisipasi warga artinya sejauh mana sih anak muda mau terlibat dalam kegiatan sosial. Indikator kesempatan kerja artinya sejauh mana bisa punya kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Dan indikator partisipasi politik artinya sejauh mana anak muda dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Anak muda berpolitik?

Politik di sini tak harus dipahami sebagai politik praktis–walaupun tak salah juga kalau mau masuk partai. Di literatur ilmu politik, politik biasa dipahami sebagai bagaimana cara kita mengakses sumber daya. Dan sumber daya itu wujudnya adalah kebijakan.

Singkatnya, terlibat dalam proses politik adalah bagaimana kita bisa terlibat memengaruhi hasil kebijakan dan pelayanan publik.

Di Porto Alegre, Brazil, anak muda bisa lho ke balai kota untuk memberi masukan kebijakan.

Bukan cuma seperti di Jakarta atau Surabaya, yang cuma bisa mengeluh lewat Qlue atau ke balai kota, tapi masih harus harap-harap cemas bakal ditangani sama Pemda. Bukan juga seperti tren belakangan di Indonesia: kita mau memberi masukan untuk pejabat publik harus ngobrol dulu ke broker yang namanya relawan politik, orang-orang yang dekat lingkar kekuasaan.

Di Porto Alegre, anak muda bisa langsung ke balai kota, menuntut jangan ada pembangunan infrastruktur yang bisa merusak kompleks rumahnya, lalu membatalkan kebijakan itu.

Contoh lain juga ada di Amerika Serikat. Di sana, anak-anak muda bisa membuat serikat kerja. Mereka berkumpul, berorganisasi, dan menuntut kebijakan yang manusiawi bagi pekerjanya.

Kamu yang dulu suka nonton film seri Heroes, ada yang tahu kenapa Season 2-nya jelek banget? Karena anak-anak mudanya dieksploitasi dalam pembuatan naskah, diupah rendah, sampai akhirnya mereka protes–secara nasional–memboikot proses produksi itu.

Di Indonesia? Sebenarnya juga ada, dalam kadar tertentu.

Zaman kemerdekaan dulu kita punya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi yang ada di balik Sumpah Pemuda ini misalnya pernah menentang penangkapan pemimpin-pemimpin PNI, memprotes didirikannya Monumen Van Heutz yang menumpas perlawanan rakyat Aceh, mendukung aksi Ki Hajar Dewantara menentang Undang-udang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie), dan mendesak agar jumlah akademisi dalam jabatan pemerintah ditambah.

Di zaman sekarang juga ada! Misalnya, teman-teman di Youth Report Center. Komunitas anak muda yang berlokasi di empat kota ini–Lombok, Kupang, Garut, dan Aceh–banyak berperan di perbaikan fasilitas publik.

Di Lombok, anak muda ini fokus memperbaiki layanan kesehatan yang parah banget. Ada 8000 orang di sana yang tak bisa memperoleh BPJS Kesehatan. Jadi, Youth Report Center Lombok membuat laporan investigasi layanan kesehatan yang buruk dan melaporkannya ke instansi terkait. Di Kupang pun begitu.

Kalau Garut, fokusnya lebih ke pendidikan politik. Anak muda Garut dilatih untuk memahami politik lebih dari pertarungan orang, tapi bagaimana menjadikan sumber daya (anggaran) bermanfaat bagi masyarakat. Wujudnya adalah pelayanan publik yang bisa diakses semua kalangan, tanpa ada yang dikorbankan. Sementara di Aceh adalah bagaimana menjamin Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) bisa dimanfaatkan sekolah tanpa dikorupsi.

Jadi, sebenarnya kita juga bisa untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. Pengembangan diri dan kegiatan rekreasi itu memang sih, ada manfaatnya. Posting kutipan motivasi juga perlu supaya kita terjaga semangatnya. Lomba selfie yang suka diselenggarakan BEM itu juga oke lah.

Tapi bukan cuma itu ‘kan gerakan anak muda?

Di ajang 88 tahun Sumpah Pemuda ini, yang harus kita pertanyakan adalah, sejauh mana sih gerakan anak muda sudah bisa terlibat dalam kebijakan publik? Karena demokrasi yang baik butuh partisipasi aktif dari setiap warganya. Bukan cuma mengandalkan visi-misi pejabat yang mentereng saja!

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter5Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *